Fraud tender proyek: ketika prosedur sah dipakai untuk menipu publik
Fraud tender proyek adalah serangkaian praktik manipulasi dalam proses pengadaan pemerintah yang secara formal tampak mengikuti aturan, tetapi secara substansi merugikan keuangan negara dan menghilangkan hak publik atas barang, jasa, dan infrastruktur yang berkualitas, melalui trik seperti pengaturan pemenang, permainan harga, pemecahan paket, hingga penutupan informasi hasil tender dari masyarakat.
Pola itu mulai terlihat jelas ketika kita menaruh tiga kasus di atas meja: pengadaan sistem pengemasan garam kasar di sebuah pabrik garam, proyek pengendalian banjir bernilai ratusan miliar di Krueng Tamiang, dan program pengadaan ikan puluhan miliar di sebuah dinas kelautan dan perikanan. Di tiga sektor berbeda—industri garam, infrastruktur pengendali banjir, dan program pangan—gejalanya sama: angka besar, proses yang tampak legal, tetapi menyisakan terlalu banyak pertanyaan yang tidak dijawab. Di titik ini, masalahnya bukan lagi sekadar administrasi, melainkan rapuhnya transparansi tender Indonesia yang membuka ruang bagi kolusi pengadaan pemerintah dan manipulasi harga kontrak tanpa kontrol publik yang memadai.
Selisih harga janggal: sinyal merah yang diabaikan
Kasus pengadaan sistem pengemasan garam kasar di sebuah pabrik garam milik BUMN memperlihatkan betapa sinyal merah bisa diabaikan begitu saja. Tender dimenangkan oleh CV Aista Prima dengan nilai Rp 917.970.000, padahal harga perkiraan sendiri (HPS) tercatat Rp 1.265.400.000, sehingga selisihnya mencapai Rp 347.430.000 atau sekitar 27,46 persen. Angka ini bukan selisih kecil yang bisa dianggap sebagai efisiensi biasa; ia cukup besar untuk memicu pertanyaan serius tentang bagaimana HPS disusun dan bagaimana penawaran dievaluasi.
Koordinator Badan Eksekutif Mahasiswa setempat menyebut selisih tersebut “terkesan janggal” dan mencurigai ada yang tidak beres dalam proses tender. Pernyataan ini penting karena menunjukkan bahwa publik mulai membaca selisih harga signifikan sebagai indikasi potensi kolusi, bukan sekadar keberuntungan pemenang. Jika HPS disusun terlalu tinggi, negara berisiko rutin membayar lebih di proyek lain. Jika penawaran pemenang terlalu rendah tanpa penjelasan teknis, kualitas pekerjaan dan barang yang diterima masyarakat patut dicurigai. Dalam dua skenario itu, yang kalah tetap publik, sementara ruang untuk fraud tender proyek terbuka lebar.
Tender selesai tanpa pemenang di publik: transparansi yang setengah hati
Pada proyek pengendalian banjir Sungai Krueng Tamiang, masalahnya bukan hanya besarnya pagu anggaran, tetapi cara informasi disembunyikan dari mata publik. Dua paket pekerjaan di bawah satuan kerja jaringan sumber air memiliki pagu masing-masing Rp 239.967.065.000 dan Rp 424.974.080.000, dengan total sekitar Rp 664,94 miliar dan puluhan peserta tender di tiap paket. Di laman pengadaan elektronik, status kedua paket sudah tercatat “Tender Sudah Selesai”, tetapi penetapan pemenang tidak muncul di halaman publik.
Koordinator Transparansi Tender Indonesia menegaskan bahwa ketika tender dinyatakan selesai, informasi pemenang, nilai penawaran, dan perkembangan kontrak wajib dibuka karena menggunakan anggaran negara. Proyek pengendalian banjir ini menyangkut perlindungan permukiman dan aktivitas ekonomi warga di sepanjang sungai, sehingga setiap keterlambatan informasi berarti memperpanjang ketidakpastian bagi masyarakat yang hidup di daerah rawan banjir. Transparansi yang setengah hati—status tender diumumkan, tetapi detail pemenang disembunyikan—adalah bentuk lain dari kolusi pengadaan pemerintah: publik diminta percaya tanpa diberi data yang bisa diperiksa.

Ratusan paket ikan: pemecahan anggaran yang mengundang audit
Program pengadaan dan pembagian ikan pada sebuah dinas kelautan dan perikanan dengan total pagu sekitar Rp 56,77 miliar menambah bukti bahwa manipulasi harga kontrak tidak selalu tampak sebagai satu proyek raksasa, tetapi bisa tersembunyi dalam ratusan paket kecil. Dari 313 paket protein ikan, 244 paket dilaporkan memiliki nilai pagu yang sama, masing-masing Rp 195 juta. Pola pemecahan seperti ini sah secara administratif, tetapi secara logika publik menuntut penjelasan: apakah kebutuhan riil memang mengharuskan ratusan paket terpisah, atau ada desain untuk memecah pengadaan agar lebih sulit diawasi?
Transparansi Tender Indonesia mendesak Badan Pemeriksa Keuangan melakukan audit menyeluruh, bukan sekadar memeriksa kelengkapan berkas. Program ini diklaim mendukung peningkatan gizi masyarakat dan menggerakkan ekonomi perikanan, tetapi manfaat itu tidak otomatis terjadi hanya karena anggaran besar dialokasikan. Di tengah kebutuhan lain seperti pangan, kesehatan, penanganan stunting, dan pengentasan kemiskinan, setiap rupiah harus bisa dipertanggungjawabkan melalui audit kerugian negara yang serius bila ditemukan penyimpangan. Tanpa audit substantif, pemecahan paket semacam ini berpotensi menjadi pola fraud tender proyek yang berulang di sektor pangan dan sosial.

Dari anomali ke pembenahan: apa yang harus diubah
Tiga kasus di atas menunjukkan benang merah: selisih harga yang mencurigakan, status tender yang selesai tanpa data pemenang di ruang publik, dan pemecahan paket yang tidak dijelaskan secara meyakinkan. Aktivis dan LSM lokal sudah melakukan bagiannya dengan menyoroti tender pengemasan garam, menuntut kejelasan pemenang proyek pengendalian banjir, dan mendesak BPK mengaudit program pengadaan ikan. Namun tekanan sporadis tidak cukup jika sistem pengadaan tetap memberi ruang bagi manipulasi.
Pembenahan harus dimulai dari kewajiban publikasi penuh: setiap tender yang berstatus selesai wajib menampilkan pemenang, nilai penawaran, dan dokumen ringkas evaluasi. HPS dan struktur pemaketan perlu dibuka agar masyarakat dan LSM bisa menilai kewajaran harga dan desain proyek. Aparat pengawasan internal dan BPK harus berani menguji bukan hanya dokumen, tetapi juga fisik barang, kualitas pekerjaan, dan manfaat bagi warga. Tanpa itu, transparansi tender Indonesia akan tetap menjadi slogan kosong, sementara fraud tender proyek dan kolusi pengadaan pemerintah terus menggerus kepercayaan publik dan menghabiskan anggaran yang seharusnya menjawab kebutuhan dasar masyarakat.






