Tender Pengadaan Garam yang Menjadi Sorotan
Tender pengadaan garam adalah proses resmi pemilihan penyedia barang dan jasa untuk kebutuhan produksi atau distribusi garam, yang diatur dengan dokumen, harga perkiraan sendiri, dan mekanisme kontrak agar penggunaan anggaran tetap efisien, adil, dan bebas dari praktik korupsi atau kolusi. Dalam kasus ini, tender pengadaan sistem pengemasan garam kasar di Pabrik Garam Olahan PT Garam di Kecamatan Pangarengan, Sampang, dimenangkan CV Aista Prima asal Sidoarjo dengan nilai penawaran Rp917.970.000. Penetapan pemenang itu tertuang dalam pengumuman tender nomor 203/SPPH-PBJ/PAN/VIII/2026 tertanggal 24 Agustus 2026. Secara prosedural, PT Garam menyatakan pengadaan dilakukan melalui sistem yang berlaku dan pemenang sudah diumumkan resmi. Namun, alih-alih menenangkan publik, hasil tender pengadaan garam ini justru memicu kontroversi harga tender yang sulit diabaikan.

Selisih Harga Mencurigakan: Efisiensi atau Anomali?
Kunci kontroversi tender pengadaan garam ini terletak pada selisih harga yang sangat besar antara HPS dan penawaran pemenang. PT Garam menetapkan harga perkiraan sendiri (HPS) sebesar Rp1.265.400.000 untuk sistem pengemasan garam kasar. CV Aista Prima menang dengan penawaran Rp917.970.000, atau lebih rendah Rp347.430.000 dari HPS tersebut. Koordinator Badan Eksekutif Mahasiswa Sampang (Bemsa), Iftitahul Elmy, menyebut selisih itu setara 27,46 persen dan menilainya “sangat jauh dari HPS”. Kutipan ini penting karena menunjukkan bahwa kritik bukan sekadar soal kalah–menang tender, tetapi soal logika anggaran: apakah HPS terlalu tinggi, atau penawaran terlalu rendah? Jika HPS disusun dengan perhitungan matang, selisih sebesar itu wajar dipertanyakan, bukan dirayakan begitu saja sebagai efisiensi.
Kecurigaan Bemsa dan Pertanyaan atas Proses
Bemsa membaca selisih harga mencurigakan ini sebagai indikasi bahwa ada sesuatu yang tidak beres dalam proses tender pengadaan garam tersebut. Iftitahul Elmy menyebut tender ini menjadi buah bibir warga karena jarak antara HPS Rp1.265.400.000 dan penawaran Rp917.970.000 dinilai janggal. Ia terang-terangan menyatakan mencurigai adanya kejanggalan dalam proses pengadaan itu. Di sisi lain, humas PT Garam menegaskan bahwa dalam tender, harga penawaran biasanya memang berada di bawah HPS dan semua mekanisme sudah tertuang dalam kontrak. Di sinilah benturan narasi terjadi: manajemen mengklaim prosedur, mahasiswa mempertanyakan kewajaran. Tanpa penjelasan rinci soal bagaimana HPS disusun dan bagaimana kualitas serta spesifikasi teknis dibandingkan, publik dibiarkan menebak-nebak, dan ruang spekulasi melebar.
Mengapa Transparansi Tender Harus Diperkuat
Kontroversi harga tender pengemasan garam ini menunjukkan betapa rapuhnya kepercayaan publik ketika angka-angka besar tidak disertai penjelasan terbuka. Selisih harga mencurigakan bukan otomatis bukti pelanggaran, tetapi selalu merupakan alarm yang layak ditindaklanjuti. Dalam kasus ini, ketiadaan keterangan dari pihak CV Aista Prima, yang belum merespons upaya konfirmasi hingga pemberitaan, menambah kesan tertutup. Di sisi lain, pernyataan PT Garam bahwa semua mekanisme sudah diatur dalam kontrak tidak cukup menjawab rasa ingin tahu publik soal detail perhitungan dan evaluasi. Transparansi tender bukan hanya soal mematuhi prosedur internal, tetapi soal kesediaan membuka dokumen kunci—HPS, kriteria evaluasi, hingga alasan teknis pemilihan—agar masyarakat dapat menilai sendiri apakah tender pengadaan garam ini efisien atau menyimpan anomali.
Kesimpulan: Saatnya Audit Mendalam dan Standar Baru
Kasus tender pengadaan garam PT Garam yang dimenangkan CV Aista Prima dengan selisih Rp347.430.000 dari HPS seharusnya menjadi momentum untuk menuntut standar baru dalam transparansi tender. Selama penjelasan resmi sebatas kalimat umum tentang “proses sesuai sistem”, kecurigaan publik akan terus hidup. Bemsa sudah memberi sinyal bahwa generasi muda tidak lagi mau menerima angka besar tanpa logika yang jelas. Langkah wajar berikutnya adalah audit mendalam oleh lembaga berwenang terhadap perencanaan HPS, proses evaluasi, dan pelaksanaan kontrak. Jika terbukti wajar, audit akan memulihkan kepercayaan; jika ditemukan anomali, ia menjadi pintu perbaikan. Tanpa itu, setiap tender pengadaan garam berikutnya akan selalu dibayangi pertanyaan: efisiensi, atau sekadar permainan angka yang disembunyikan di balik prosedur formal.






