Definisi Masalah: Ketika Proyek Pertanian Gagal Jadi Pola, Bukan Kebetulan
Proyek pertanian gagal adalah rangkaian program yang menghabiskan anggaran besar untuk infrastruktur seperti irigasi perpipaan, cetak sawah baru, dan revitalisasi tambak, namun tidak menghasilkan manfaat nyata bagi petani karena perencanaan, perizinan, dan pengawasan yang lemah sehingga fasilitas tidak berfungsi atau terbengkalai. Kasus di Rejang Lebong, Sungai Rengas, dan Wongsorejo menunjukkan kegagalan ini bukan insiden terpisah, melainkan pola sistemik: proyek dirancang dari meja birokrat dan kontraktor, bukan dari kebutuhan lapangan. Lahan yang mestinya menjadi sawah produktif berubah menjadi tanah kuning kosong, saluran irigasi dibangun dengan kualitas meragukan, sementara tambak direvitalisasi tanpa izin resmi. Masalahnya bukan kekurangan program, melainkan kegagalan tata kelola sejak tahap perencanaan sampai pengawasan proyek infrastruktur pertanian.
Cetak Sawah Bengkulu: Irigasi Perpipaan Rp2,5 Miliar yang Tak Mengalir
Kasus cetak sawah Bengkulu di Rejang Lebong menggambarkan betapa mahalnya harga sebuah irigasi perpipaan yang tidak berfungsi. Panitia Khusus DPRD provinsi menemukan proyek pembangunan irigasi perpipaan bernilai Rp2,5 miliar pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang dinilai gagal total karena perencanaan asal-asalan. Pipa sepanjang 2,8 kilometer yang seharusnya mengalirkan air dari Bukit Balai Rejang ke sawah baru di Desa Tanjung Gelang tidak mampu berfungsi. Akibatnya, sekitar 400 hektare lahan dari program Cetak Sawah Rakyat mangkrak tanpa pasokan air. Warga yang sudah merelakan kebun mereka hanya menatap “hamparan tanah kuning tanpa adanya padi satu batang pun”. Lebih ironis lagi, sebelumnya pejabat dinas sempat mengklaim pencetakan 604 hektare sawah rampung 100 persen. Ini bukan sekadar proyek pertanian gagal, tetapi penipuan ekspektasi publik.
P3-TGAI di Kalimantan: Kualitas Konstruksi yang Mengkhianati Anggaran
Di Sungai Rengas, Kecamatan Sungai Kakap, Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) yang dibiayai APBN sebesar Rp195 juta kembali memunculkan pertanyaan tentang pengawasan proyek infrastruktur. Proyek yang dilaksanakan Balai Wilayah Sungai Kalimantan 1 Pontianak ini diduga tidak sesuai Rencana Anggaran Belanja. Di lapangan, jaringan irigasi dibangun dengan sheet pile panjang 110 cm, tebal 5 cm, namun hanya memakai satu tulangan besi ukuran 5 inci, sementara lantai saluran dicetak tanpa besi penguat sama sekali. Seorang pekerja mengakui, “Untuk sheet file lantai saluran tidak pakai besi”. Ketika desain struktural dihemat dengan mengorbankan standar teknis, yang terjadi bukan penghematan, melainkan bom waktu kerusakan. Anggaran publik habis, tetapi saluran irigasi rawan rusak, dan petani lagi-lagi menjadi korban kualitas konstruksi yang kompromistis.
Revitalisasi Tambak Wongsorejo: Pembangunan Tanpa Izin, Administrasi Dikesampingkan
Kasus revitalisasi tambak di Wongsorejo menunjukkan sisi lain dari proyek pertanian gagal: kelalaian administratif. Revitalisasi tambak milik SAA dikerjakan dengan sedikitnya tiga alat berat yang merapikan dinding tambak dan akses jalan setelah lama mangkrak. Namun selama beberapa bulan berjalan, proyek ini diduga tidak memiliki dokumen perizinan yang semestinya. Kepala desa menyatakan, perwakilan tambak hanya datang dalam bentuk silaturahmi dan menyampaikan rencana secara lisan, tanpa ada satu pun pengajuan dokumen resmi ke pemerintah desa. Padahal logika perizinan jelas: pengajuan dimulai dari desa sebelum naik ke pemerintah kabupaten. Ini bukan sekadar soal administrasi kaku, melainkan garis pertanggungjawaban. Tanpa izin, sulit menuntut transparansi, sulit mengawasi dampak lingkungan, dan lagi-lagi publik tidak tahu siapa yang bertanggung jawab ketika terjadi masalah.
Benang Merah: Pengawasan Lemah, Dokumen Bolong, Petani Jadi Korban
Tiga kasus ini membentuk pola yang terlalu jelas untuk diabaikan. Pertama, perencanaan asal-asalan yang memicu kegagalan total, seperti pada irigasi perpipaan cetak sawah Bengkulu. Kedua, implementasi teknis yang mengabaikan standar dan RAB, seperti proyek P3-TGAI yang diduga tidak sesuai RAB dan memakai struktur tanpa tulangan memadai. Ketiga, kelengkapan administratif yang diabaikan, sebagaimana revitalisasi tambak Wongsorejo yang berjalan tanpa dokumen izin resmi. Semua ini menunjuk ke satu akar: pengawasan proyek infrastruktur sektor pertanian yang lemah, baik dari sisi teknis maupun administratif. Selama keberhasilan diukur dari seremonial peresmian dan laporan kertas, bukan air yang benar-benar mengalir ke sawah atau tambak yang sah izinnya, proyek miliaran akan terus gagal. Reformasi harus mulai dari hulu: desain yang realistis, dokumen yang lengkap, dan pengawasan yang berani menolak pekerjaan asal-asalan.
