Dana besar harus segera berubah menjadi kemampuan lapangan
Dana karhutla adalah dukungan anggaran untuk membantu pemerintah daerah menangani kebakaran hutan dan lahan, mulai dari kebutuhan operasi hingga peralatan dan infrastruktur pemadaman. Sumatra Selatan menerima bantuan Presiden Rp200 miliar yang disalurkan melalui pemerintah provinsi serta kabupaten dan kota dalam dua tahap. Tahap pertama senilai Rp100 miliar diberikan kepada pemerintah provinsi dan empat daerah prioritas, sedangkan tahap kedua sebesar Rp100 miliar dialokasikan bagi 10 kabupaten dan kota lainnya. Pola bertahap yang mempertimbangkan status kedaruratan masuk akal, tetapi nilai bantuan hanya akan berarti jika segera menjawab hambatan nyata di lapangan. Di Muara Enim, misalnya, tim pemadam kerap kesulitan memperoleh air bersih dan mencapai titik api yang jauh. Karena itu, ukuran keberhasilan bantuan bukan besarnya angka, melainkan seberapa cepat dana menjadi sarana pemadaman yang bisa digunakan.
Penanganan juga ditopang peralatan melalui BNPB, operasi modifikasi cuaca oleh BMKG dan BRIN, serta personel TNI, Polri, dan Manggala Agni. Pemerintah daerah diminta mengelola bantuan secara transparan dan akuntabel agar belanja benar-benar menyasar kebutuhan penanggulangan.
Muara Enim memilih air dan akses sebagai prioritas
Muara Enim menerima bantuan Rp10 miliar dari Presiden setelah rapat terbatas di Palembang pada 26 Oktober 2026. Pemerintah kabupaten merencanakan penggunaan dana untuk mengusulkan 21 mobil tangki air dan membangun 38 sumur bor di wilayah rawan kekeringan serta titik api. Pilihan ini berangkat dari masalah operasional, bukan sekadar keinginan menambah inventaris: armada harus membawa air lebih dekat, sementara sumur bor dapat memperkuat sumber pasokan di lokasi rawan. Sepanjang 1 Januari hingga 24 Oktober 2026, karhutla di kabupaten itu tercatat mencapai 983 hektare dalam 236 kejadian, dengan 9.868 titik api. Sebagian wilayah mulai diguyur hujan, tetapi kualitas udara masih berstatus tidak sehat. Pemadaman kebakaran hutan dan pencegahan karenanya tak boleh mengendur hanya karena cuaca berubah.
Pemkab bersama BPBD, TNI, Polri, Manggala Agni, perusahaan, dan masyarakat berencana melanjutkan pemantauan serta patroli darat dan udara sampai kondisi aman. Dana akan lebih berdampak bila pengadaan mengikuti lokasi yang paling sulit dijangkau dan kekurangan air.
Tabalong menyiapkan dukungan operasi, Berau masih menunggu
Perbandingan dengan daerah lain memperlihatkan bahwa bantuan serupa membutuhkan keputusan lokal yang jelas. Tabalong, di Kalimantan Selatan, menerima Rp10 miliar dan telah memprioritaskan sarana, prasarana, serta operasional. Bupati Muhammad Noor Rifani menyebut dana itu juga dapat menutup kebutuhan bahan bakar, konsumsi relawan, dan keperluan operasi lain. Pemerintah kabupaten akan berkoordinasi dengan BPBD dan relawan untuk memetakan kebutuhan lapangan. Langkah itu penting karena kebakaran telah membakar sekitar 507 hektare dalam 194 kejadian di Tabalong, sementara sekitar 140 hektare yang terdampak berada pada beragam kawasan, termasuk hutan lindung dan hutan produksi. Kejelasan prioritas memberi petugas peluang lebih besar memperoleh dukungan saat operasi berlangsung, bukan setelah kebutuhan mendesak berlalu.
Berau, sebaliknya, masih menunggu petunjuk teknis penggunaan bantuan Rp10 miliar. Wakil Bupati Gamalis menyambut dukungan itu, tetapi mengingatkan bahwa rencana daerah bisa berbenturan dengan batas penggunaan yang ditetapkan pusat. Menunggu kepastian dapat mencegah salah belanja, namun terlalu lama menahan perencanaan juga berisiko memperlambat kesiapan. Perbedaan ini menegaskan perlunya panduan yang cepat dan cukup luwes agar dana mengikuti kebutuhan nyata.
Akuntabilitas harus sejalan dengan kecepatan
Bantuan Rp200 miliar untuk Sumatra Selatan memberi peluang memperkuat respons, tetapi tidak otomatis menyelesaikan persoalan karhutla. Muara Enim telah mengaitkan dana dengan mobil tangki air dan sumur bor; Tabalong memasukkan biaya operasi, bahan bakar, serta kebutuhan relawan; Berau masih menanti aturan yang memungkinkan pemerintah menyusun belanja secara pasti. Ketiganya menunjukkan dua kebutuhan yang harus berjalan bersama: ruang gerak daerah untuk memilih sarana sesuai kondisi setempat dan pengawasan agar belanja transparan serta tepat sasaran. Pemerintah pusat perlu memperjelas skema pemanfaatan tanpa membuat daerah kehilangan waktu. Pada saat yang sama, pemerintah daerah perlu membuka dasar penentuan prioritas dan memastikan alat yang dibeli siap dipakai. Kesimpulannya, keberhasilan dana karhutla tidak diukur dari penyalurannya, melainkan dari kemampuan petugas menjangkau api, memperoleh air, dan menjaga warga dari dampak asap.
