Pengairan yang menjawab kebutuhan petani
Irigasi pertanian adalah prasarana yang mengalirkan air ke lahan budidaya agar petani dapat menjaga pasokan air dan mendukung produksi pangan. Pada 2026, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengalokasikan Rp 65,5 miliar untuk memperkuat infrastruktur pengairan di 25 kabupaten/kota. Langkah ini tepat karena hasil pertanian tidak cukup ditopang alat dan benih jika air tetap sulit dijangkau. Namun, ukuran keberhasilannya bukan semata besarnya dana irigasi Jateng, melainkan apakah fasilitas benar-benar menjangkau lahan yang membutuhkan. Gubernur Ahmad Luthfi menegaskan bahwa pembangunan harus menyentuh kebutuhan petani, terutama di kawasan yang rentan krisis air. Karena itu, sebaran irigasi 25 daerah penting dibaca sebagai upaya pemerataan layanan pengairan, bukan sekadar daftar wilayah penerima proyek.
Dua jenis pekerjaan, satu tujuan
Anggaran pengairan tersebut dibagi ke dua pekerjaan: rehabilitasi jaringan irigasi tersier dan pembangunan sistem irigasi perpipaan. Rinciannya mencakup perbaikan 334 titik jaringan tersier serta pembangunan 75 titik perpipaan. Menurut Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Dinas Pertanian dan Peternakan Jawa Tengah, Opik Mahendra, total pekerjaan setara dengan pembangunan dan rehabilitasi sekitar 50 kilometer jaringan irigasi. Perpaduan perbaikan dan pembangunan baru masuk akal: jaringan yang rusak perlu dipulihkan, sementara pipa dapat membantu mengalirkan air ke lokasi yang tidak terlayani saluran memadai. Namun, angka titik dan panjang jaringan hanya menggambarkan keluaran fisik. Nilai sebenarnya terlihat ketika air tersedia pada waktu yang dibutuhkan dan produktivitas pangan daerah terdorong, sebagaimana menjadi tujuan program.
Antisipasi kekeringan perlu diikuti perawatan
Program ini hadir saat ancaman musim kemarau dan kekeringan menuntut pengelolaan air yang lebih terarah. Pemerintah provinsi bersama pemerintah kabupaten dan kota telah memetakan lahan berdasarkan potensi pasokan air. Strategi daerah disesuaikan dengan kondisi setempat, termasuk sumurisasi, pipanisasi, dan penanganan lahan tadah hujan. Pendekatan seperti ini lebih berguna daripada menerapkan satu jenis solusi untuk semua wilayah. Akan tetapi, pembangunan fisik bukan akhir pekerjaan. Luthfi meminta kelompok tani dan gabungan kelompok tani berkoordinasi dengan pemerintah daerah agar fasilitas yang telah dibangun dapat digunakan dan dirawat secara berkelanjutan. Pelaksanaan program ditargetkan selesai pada akhir 2026. Pemerintah daerah dan petani perlu memastikan jadwal, fungsi, dan pemeliharaan jaringan tidak terputus setelah proyek rampung.
Keberhasilan ditentukan oleh manfaat di lahan
Alokasi Rp 65,5 miliar dan cakupan 25 kabupaten/kota memberi Jawa Tengah peluang memperkuat pasokan air sekaligus menopang produksi pangan. Namun, pemerataan tidak otomatis terjadi hanya karena proyek tersebar di banyak titik: wilayah yang paling rentan harus memperoleh layanan yang sesuai dengan kondisi lahannya, dan fasilitas perlu tetap berfungsi setelah pembangunan selesai. Karena itu, penilaian terhadap dana irigasi Jateng sebaiknya berangkat dari manfaat nyata bagi petani—air yang lebih mudah diakses, jaringan yang terawat, serta kemampuan menghadapi musim kering. Rehabilitasi 334 titik dan pembangunan 75 sistem perpipaan merupakan langkah konkret, tetapi dampak jangka panjang bergantung pada koordinasi pemerintah daerah dan kelompok tani. Kesimpulannya, anggaran ini menjanjikan penguatan irigasi pertanian; keberhasilannya akan ditentukan oleh ketepatan sasaran dan perawatan berkelanjutan.
