Dari Kasus Tragis ke Agenda Sistemik: Perundungan Jadi Alarm Serius
Pencegahan perundungan sekolah adalah serangkaian kebijakan, program anti-bullying, dan mekanisme pengawasan yang dirancang pemerintah daerah, sekolah, keluarga, serta masyarakat untuk menghentikan kekerasan anak di sekolah sebelum terjadi, melalui penguatan budaya aman, teknologi pengawasan seperti keamanan sekolah CCTV, dan perlindungan anak daerah yang terkoordinasi lintas lembaga. Perundungan bukan lagi persoalan kenakalan remaja yang bisa dianggap sepele, melainkan ancaman nyata terhadap keselamatan fisik dan mental anak. Ketika seorang siswa meninggal setelah diduga menjadi korban bullying di Pemalang, barulah tampak betapa mahalnya harga kelalaian kolektif dalam menjaga ruang pendidikan yang aman bagi anak-anak. Tragedi ini, ditambah deret kasus di wilayah lain, memaksa pemerintah daerah mengakui bahwa pendekatan reaktif yang hanya bergerak ketika korban berjatuhan tidak memadai dan perlu diganti dengan pencegahan proaktif yang menyentuh akar masalah.
Langkah Cepat Pemalang: CCTV Bukan Sekadar Kamera, Tapi Simbol Kontrol Publik
Respons Pemkab Pemalang terhadap kasus dugaan perundungan yang menewaskan seorang siswa menunjukkan dua wajah: empati dan penegasan politik kebijakan. Plt Bupati Nurkholes mendatangi SMP Negeri 4 Randudongkal dan menyerahkan santunan kepada keluarga Ahmad Al Fian, sembari menegaskan komitmen menciptakan lingkungan pendidikan yang ramah anak. Namun yang lebih penting bukan seremoni duka, melainkan instruksi agar seluruh sekolah melengkapi keamanan sekolah CCTV di titik-titik rawan seperti lorong dan area yang sulit terpantau. CCTV di sekolah adalah langkah yang layak diapresiasi sebagai instrumen pencegahan perundungan sekolah, tetapi sekaligus perlu dikritisi agar tidak berhenti sebagai solusi teknokratik. Tanpa dibarengi budaya pelaporan, pendampingan psikososial, serta program anti-bullying yang jelas, kamera hanya akan merekam kekerasan, bukan menghentikannya. Penggunaan teknologi pengawasan harus diposisikan sebagai bagian dari strategi perlindungan anak daerah yang menyeluruh, bukan jurus tunggal yang membuat pemerintah terasa sekadar "mengamankan" reputasinya setelah kasus mencuat ke publik.
Pangandaran: Mengawal Ruang Digital Sambil Mengakui Lonjakan Kasus
Jika Pemalang menonjol lewat CCTV fisik, Pangandaran mengarahkan sorotan ke ruang digital. Pemerintah kabupaten memperkuat pengawasan penggunaan teknologi di sekolah untuk menekan kekerasan anak di sekolah dan perundungan yang terus meningkat sepanjang tahun. Dukungan terhadap inisiatif siaran ramah anak dari KPID Jabar menandai kesadaran bahwa konten media dan interaksi daring menjadi pemicu baru dinamika kekerasan di kalangan pelajar. Data resmi menunjukkan tren mengkhawatirkan: “Berdasarkan catatan Dinas KB P3A Pangandaran, terdata tahun 2025 ada 25 kasus, sekarang sebanyak 38 kasus hingga Juli 2026,” mencakup bullying, kekerasan fisik, hingga kekerasan seksual pada anak. Angka-angka ini memaksa pemerintah daerah keluar dari zona nyaman. Pangandaran tidak hanya menggencarkan edukasi, tetapi mengedepankan kolaborasi lintas instansi; Disdikpora, Dinas KB P3A, Dinas Sosial, dan Satpol PP terlibat aktif menangani kasus agar tidak berujung beban mental berkepanjangan bagi korban. Pendekatan ini patut dijadikan standar minimal: pencegahan perundungan sekolah tidak bisa berjalan jika dinas-dinas bekerja dalam silo dan orang tua tetap abai terhadap penggunaan internet anak.
Jawa Tengah: Bullying Diakui Sebagai PR Kolektif, Bukan Sekadar Urusan Sekolah
Di level provinsi, sikap Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen menunjukkan pengakuan penting: bullying adalah pekerjaan rumah bersama, bukan hanya urusan kepala sekolah atau guru bimbingan konseling. Pernyataannya muncul setelah mencuat kasus di Pati dan Pemalang, menegaskan bahwa pencegahan perundungan mesti melampaui pagar sekolah dan menyentuh keluarga, masyarakat, hingga pesantren. Pemerintah provinsi mendorong berbagai upaya preventif, termasuk pembentukan Forum Anak Pesantren sebagai ruang edukasi dan partisipasi anak dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman. Selain itu, pendidikan karakter dan pencegahan perundungan diupayakan sejak jenjang PAUD, agar norma empati, anti-kekerasan, dan resolusi konflik damai tertanam sejak dini. Pendekatan ini penting karena banyak kekerasan anak di sekolah membawa pola dari lingkungan sekitar, bukan muncul tiba-tiba. Tanpa analisis akar masalah di komunitas, sekolah hanya menjadi panggung tempat konflik yang dibentuk di rumah dan lingkungan sosial dipertontonkan ulang.
Dari Reaktif ke Proaktif: Saatnya Daerah Konsisten, Bukan Sekali Heboh
Rangkaian inisiatif di Pemalang, Pangandaran, dan Jawa Tengah menunjukkan pergeseran penting: dari respons reaktif yang muncul setelah kasus menghebohkan, menuju pencegahan perundungan sekolah yang lebih sistemik dan proaktif. CCTV dipasang, edukasi digital digencarkan, forum anak dibentuk, dan kolaborasi antar SKPD diperkuat. Namun perubahan ini hanya akan bermakna bila konsisten dan berani menyentuh wilayah yang tidak nyaman, seperti budaya kekerasan, relasi kuasa timpang, dan abainya orang dewasa. Program anti-bullying tidak boleh berhenti sebagai slogan di spanduk atau kegiatan seremonial tahunan, melainkan menjelma menjadi tata kelola perlindungan anak daerah: protokol jelas di setiap sekolah, jalur pelaporan yang aman, dukungan psikologis, serta sanksi dan pemulihan yang adil bagi pelaku maupun korban. Kesimpulannya, jika daerah ingin menghentikan siklus kekerasan anak di sekolah, mereka harus berhenti menunggu korban berikutnya dan mulai menganggap tiap indikasi perundungan sebagai sinyal untuk merombak sistem, bukan sekadar menambal luka.
