Tata kelola harus menyusul laju ekspansi
Tata kelola MBG adalah pembagian kewenangan, tanggung jawab, dan mekanisme pengawasan yang mengatur seluruh proses program, dari pemilihan pengelola dan pengadaan bahan pangan hingga makanan sampai kepada penerima manfaat. Tanpa kerangka itu, perluasan layanan berisiko mendahulukan jumlah dapur daripada mutu dan keamanan pangan. Skalanya membuat persoalan ini mendesak. Hingga 20 Oktober 2026, Badan Gizi Nasional (BGN) melaporkan 26.385 SPPG beroperasi untuk melayani 57,49 juta penerima manfaat. Angka sebesar ini menuntut aturan yang dapat diterapkan secara konsisten, bukan sekadar target pembukaan dapur. Pemerintah harus memastikan kapasitas produksi sesuai kebutuhan wilayah, distribusi tepat, dan setiap pihak tahu batas tugasnya. Keberhasilan tidak diukur dari banyaknya fasilitas saja: bagi penerima manfaat, ukuran akhirnya adalah makanan yang aman, layak, dan hadir sesuai kebutuhan.
Kejelasan peran harus disertai profesionalisme
Rantai pelaksanaan MBG melibatkan BGN, SPPG, yayasan, mitra, dan pemasok. Karena itu, kewenangan BGN dalam menetapkan standar dan mengawasi pelaksanaan perlu dibedakan tegas dari tugas operasional pengelola. Harus terang siapa yang mengadakan bahan, menetapkan harga, memeriksa mutu, membayar pemasok, dan menangani pelanggaran. Ketidakjelasan tanggung jawab membuka ruang saling melempar kesalahan. Profesionalisme pengelola dapur SPPG juga tak boleh diasumsikan hadir otomatis ketika dapur mulai beroperasi. BGN telah menerapkan penilaian atau pemeringkatan dapur; tahap pertama berlangsung di Pulau Jawa dengan melihat keamanan pangan, kapasitas produksi, dan pemerataan layanan. Hasilnya sebaiknya menjadi dasar pembinaan yang terarah—mulai dari perbaikan prosedur operasional hingga pelatihan tenaga kerja—bukan sekadar label. Penilaian baru berguna jika kelemahan ditindaklanjuti dan kemajuan dapat diperiksa.
Transparansi mitra dan anggaran bukan pelengkap
Pemilihan mitra dan yayasan harus terbuka, dengan pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang bisa diperiksa. Transparansi mitra bukan urusan administratif semata: mekanisme yang jelas membantu mencegah konflik kepentingan, pengadaan yang tidak sehat, dan penyalahgunaan anggaran. Pemeriksaan juga perlu menguji harga bahan terhadap kondisi pasar, kesesuaian kualitas, serta apakah jumlah makanan yang dibuat sepadan dengan kebutuhan. Kritik terhadap insentif bagi kepala daerah menegaskan risiko salah ukur. Pengamat Purwadi mempertanyakan apakah penghargaan finansial menjamin pelaksanaan yang jujur, terlebih laporan keracunan makanan menuntut evaluasi menyeluruh. Insentif atau banyaknya fasilitas yang berdiri tidak dapat menggantikan pemeriksaan mutu, keamanan, ketepatan distribusi, dan dampak terhadap penerima manfaat. Tanpa data pelaksanaan yang terbuka, publik sulit menilai apakah anggaran benar-benar menghasilkan layanan yang dijanjikan.
Pengawasan dan pengaduan harus menghasilkan tindakan
Pengawasan program MBG harus mengikuti makanan dari bahan diterima hingga dikonsumsi: kebersihan, penyimpanan, pengolahan, dan waktu distribusi semuanya menentukan keamanan. BGN perlu berkoordinasi dengan pemerintah daerah, dinas kesehatan, dan Badan Pengawas Obat dan Makanan sesuai kewenangan masing-masing. Bila ditemukan masalah, pembinaan dan sanksi harus jelas; dokumen lengkap saja tidak membuktikan makanan aman. Sekolah, orang tua, pemasok, dan masyarakat juga membutuhkan kanal pengaduan yang mudah ditemukan dan digunakan. Aduan harus diperiksa secara transparan, lalu hasil serta tindak lanjutnya disampaikan agar masalah tidak berulang. Langkah berikutnya semestinya mencakup publikasi hasil pemeringkatan: dapur yang memenuhi standar, yang harus berbenah, dan penanganan pelanggaran. Evaluasi pun perlu diperluas, sebagaimana didorong Purwadi. Kesimpulannya, ekspansi MBG hanya layak disebut berhasil bila tanggung jawab jelas, mitra terbuka, dan pengawasan berujung pada perbaikan nyata.






