Temukan minat Anda, bersama

Promo pilihan, ulasan jujur, dan cerita belanja dari mereka yang seminat dengan Anda — setiap hari di Kuybeli.

Temukan minat Anda, bersamaPromo pilihan, ulasan jujur, dan cerita belanja dari mereka yang seminat dengan Anda — setiap hari di Kuybeli.

RUU Perampasan Aset: Tujuh Kelompok Kejahatan yang Disasar

RUU Perampasan Aset: Tujuh Kelompok Kejahatan yang Disasar
Minat|Asia Tenggara

Perampasan aset melampaui perkara korupsi

RUU perampasan aset adalah rancangan aturan yang memungkinkan negara menelusuri, memblokir, menyita, dan mengelola aset terkait tindak pidana, termasuk melalui mekanisme yang tidak bergantung pada putusan pidana terhadap pelaku. RUU ini penting karena pemulihan hasil kejahatan tidak semestinya berhenti ketika pelaku sulit dijangkau proses hukum. Komisi III DPR menyetujui rancangan tersebut untuk dibawa ke Rapat Paripurna, tetapi persetujuan itu merupakan langkah menuju pengambilan keputusan, bukan alasan untuk menganggap seluruh pengaman hukumnya sudah teruji. Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej menegaskan bahwa upaya perampasan tidak hanya menyasar tindak pidana korupsi, tetapi juga kejahatan lain yang menimbulkan dampak serupa terhadap perekonomian dan masyarakat.

Perluasan ini masuk akal: kerugian publik tidak hanya timbul dari korupsi. Namun, semakin luas jenis perkara yang tercakup, semakin penting pula kepastian hukum, proses yang adil, dan pengawasan terhadap setiap tindakan penyitaan.

RUU Perampasan Aset: Tujuh Kelompok Kejahatan yang Disasar

Tujuh kelompok tindak pidana dalam cakupan

Cakupan RUU terdiri atas tujuh kelompok tindak pidana. Daftar ini menunjukkan bahwa sasaran kebijakan bergeser dari fokus yang identik dengan korupsi menuju beragam kejahatan yang dapat merusak kehidupan sosial maupun ekonomi. Penyelundupan manusia, misalnya, berada dalam daftar bersama tindak pidana perdagangan orang; keduanya tetap disebut sebagai kategori tersendiri. Sementara itu, aturan juga mencakup penyelundupan senjata, amunisi, dan bahan berbahaya. Batas cakupan yang disebutkan secara khusus penting agar kewenangan perampasan tidak berubah menjadi alat yang terlalu lentur.

  • Tindak pidana korupsi.
  • Tindak pidana narkotika dan psikotropika.
  • Tindak pidana terorisme dan pendanaan terorisme.
  • Tindak pidana penyelundupan manusia.
  • Tindak pidana penyelundupan senjata, amunisi, dan bahan berbahaya.
  • Tindak pidana perdagangan orang.
  • Penipuan dan/atau penggelapan dengan sarana teknologi informasi yang berdampak pada perekonomian masyarakat luas.

Dengan demikian, penipuan digital tidak otomatis masuk hanya karena dilakukan secara daring: rumusan yang disampaikan mengaitkannya dengan dampak terhadap perekonomian masyarakat luas.

Pemulihan korban dan batas kewenangan

Manfaat yang paling nyata bagi masyarakat bisa muncul dalam perkara penipuan digital, seperti investasi bodong. Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menyebut korban investasi palsu kerap mengadu karena pemulihan kerugian belum berjalan maksimal. Jika aset yang terkait kejahatan dapat dilacak dan dikelola dengan baik, upaya pemulihan korban berpeluang lebih berarti; tetapi penyitaan semata tidak menjamin kerugian korban otomatis kembali. RUU ini juga mengatur rangkaian langkah dari penelusuran, pemblokiran, dan penyitaan sampai pengelolaan aset. Setiap tahap harus transparan dan disertai prosedur yang bisa dipertanggungjawabkan.

DPR menyebut adanya pengawas independen yang ditunjuk presiden dan disetujui DPR, beban pembuktian berimbang, serta transparansi digital sebagai pengaman. Pengawasan tersebut bukan hiasan: ketika kewenangan menyentuh harta sebelum putusan pidana terhadap pelaku, perlindungan terhadap pihak yang tidak bersalah dan jalan untuk menguji tindakan aparat harus jelas. Ukuran keberhasilan RUU bukan hanya banyaknya aset yang disita, melainkan juga kemampuan memulihkan kerugian tanpa mengorbankan keadilan dan kepastian hukum.

Perluasan harus dibarengi perlindungan

Persetujuan Komisi III DPR membawa RUU perampasan aset ke tahap berikutnya, sementara cakupannya menegaskan bahwa rancangan ini tidak berhenti pada tindak pidana korupsi. Narkotika, terorisme, perdagangan orang, penyelundupan, serta penipuan digital berdampak luas ikut masuk dalam sasaran. Perluasan itu dapat memperkuat upaya negara menghadapi aset hasil kejahatan dan membantu pemulihan korban, tetapi hasilnya bergantung pada pelaksanaan yang adil. Parlemen perlu memastikan batas tindak pidana, pengawasan independen, dan mekanisme keberatan bekerja nyata. Tanpa perlindungan yang kuat, kewenangan luas berisiko menimbulkan ketidakpastian; dengan pengawasan yang tegas, perampasan aset dapat menjadi alat pemulihan, bukan sekadar penghukuman.

Kuybeli memperoleh komisi saat Anda berbelanja melalui tautan kami, tanpa biaya tambahan untuk Anda.

You May Also Like

Comments
Tulis sesuatu...
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berbagi pendapat!