Temukan minat Anda, bersama

Promo pilihan, ulasan jujur, dan cerita belanja dari mereka yang seminat dengan Anda — setiap hari di Kuybeli.

Temukan minat Anda, bersamaPromo pilihan, ulasan jujur, dan cerita belanja dari mereka yang seminat dengan Anda — setiap hari di Kuybeli.

RUU Perampasan Aset Melaju ke Paripurna, Enam Kejahatan Disasar

RUU Perampasan Aset Melaju ke Paripurna, Enam Kejahatan Disasar
Minat|Asia Tenggara

Menuju keputusan paripurna

RUU Perampasan Aset adalah rancangan aturan yang memungkinkan negara menelusuri, menyita, dan merampas aset yang terkait tindak pidana melalui proses hukum, termasuk dalam keadaan tertentu tanpa putusan pidana terhadap pelakunya. DPR dan pemerintah menyepakati kelanjutan pembahasan rancangan ini ke rapat paripurna terdekat, tahap pembicaraan tingkat dua untuk mengambil keputusan sebelum RUU ditetapkan menjadi undang-undang. Kesepakatan itu disampaikan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dalam rapat di Gedung DPR, Senayan, pada Rabu, 18 November 2026. Langkah ini penting, tetapi persetujuan membawa RUU ke paripurna bukan berarti rancangan tersebut sudah berlaku. Justru pada tahap berikutnya, ketegasan batas kewenangan dan perlindungan hak warga harus diuji, agar tujuan memulihkan aset tidak membuka ruang penyitaan sewenang-wenang.

Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej menilai perampasan aset tanpa putusan pidana merupakan bagian dari upaya menghadapi perkembangan korupsi serta kejahatan lain yang merusak perekonomian, merugikan negara, dan menghambat kesejahteraan umum. Itu alasan kuat untuk memperbarui pendekatan hukum, terutama ketika aset berisiko dipindahkan atau disembunyikan. Namun, urgensi tidak boleh menggantikan proses yang adil. Tahapan pengadilan, kesempatan pihak terdampak membela kepentingan, dan pengawasan yang nyata akan menentukan apakah RUU ini menjadi alat pemulihan yang efektif atau justru sumber ketidakpastian.

RUU Perampasan Aset Melaju ke Paripurna, Enam Kejahatan Disasar

Enam kejahatan, pajak dikeluarkan

Salah satu perubahan penting ialah penyederhanaan sasaran: cakupan tindak pidana menyusut dari 13 menjadi enam jenis di luar korupsi. Tindak pidana di bidang perpajakan, yang sempat diusulkan dalam pembahasan awal, tidak lagi masuk daftar yang disepakati DPR dan pemerintah. Penyempitan ini memberi batas yang lebih jelas, tetapi daftar yang limitatif hanya berguna jika rumusannya tidak kabur dan penerapannya konsisten.

Wamenkum menyebut sasaran selain korupsi meliputi narkotika dan psikotropika; terorisme serta pendanaan terorisme; penyelundupan manusia; penyelundupan senjata, amunisi, dan bahan berbahaya; perdagangan orang; serta penipuan atau penggelapan yang menggunakan teknologi informasi atau berdampak pada perekonomian masyarakat luas. Dengan demikian, istilah “enam kejahatan” merujuk pada enam kelompok tindak pidana di luar korupsi, bukan berarti korupsi dikeluarkan dari keseluruhan rancangan. Penjelasan cakupan harus mudah dipahami publik, sebab penipuan digital dan penggelapan dapat menyentuh korban biasa, sementara kategori kejahatan berat membawa risiko penyitaan aset bernilai besar.

Perampasan tanpa putusan perlu pagar kuat

Pemerintah mengusulkan perampasan aset tanpa putusan pidana dengan ambang nilai aset paling sedikit Rp1 miliar. Menurut penjelasan Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum Dhahana Putra, mekanisme itu dapat diterapkan jika tersangka atau terdakwa melarikan diri, mengalami sakit permanen, atau meninggal dunia. Syarat tersebut berusaha menjawab keadaan ketika proses pidana tidak dapat berjalan seperti biasa; tetapi mekanisme ini tidak boleh disalahartikan sebagai penyitaan otomatis hanya karena seseorang tidak hadir atau asetnya mencapai ambang nilai.

Rancangan mekanismenya tetap memuat penelusuran, pemblokiran dan penyitaan, pemberkasan, permohonan perampasan, pemanggilan, pemeriksaan di pengadilan, putusan, pelaksanaan, serta upaya hukum. RUU juga mengatur perlindungan bagi pihak ketiga yang beriktikad baik dan membuka jalan pengembalian aset kepada korban tindak pidana. Ini bukan detail pelengkap: bagi korban, pemulihan aset dapat lebih berarti daripada sekadar penghukuman; bagi pihak yang tidak terlibat, kesempatan menggugat dan membuktikan haknya menjadi perlindungan mendasar. Aset tindak pidana juga perlu dikelola secara profesional dan akuntabel agar tidak hilang nilainya atau berubah menjadi sumber penyalahgunaan baru.

RUU Perampasan Aset Melaju ke Paripurna, Enam Kejahatan Disasar

Paripurna bukan akhir pengawasan

Setelah persetujuan DPR dan pemerintah, RUU dijadwalkan masuk agenda rapat paripurna terdekat untuk pengambilan keputusan tingkat dua. Jika disetujui, pekerjaan penting belum selesai: aturan pelaksana dan praktik penegakan harus menjaga keseimbangan antara pemulihan aset, hak korban, dan kepastian hukum. Rancangan ini menjanjikan alat untuk menghadapi kejahatan yang kerap meninggalkan kerugian luas, dari korupsi hingga pendanaan terorisme. Namun, kewenangan merampas aset—terlebih tanpa putusan pidana—hanya layak dipercaya bila pengadilan, pengawasan independen, dan akses upaya hukum bekerja sungguh-sungguh. Kesimpulannya, melaju ke paripurna adalah kemajuan prosedural; mutu perlindungan dan akuntabilitaslah yang akan menentukan apakah RUU Perampasan Aset menjadi kemajuan hukum.

Kuybeli memperoleh komisi saat Anda berbelanja melalui tautan kami, tanpa biaya tambahan untuk Anda. Artikel ini dibuat dengan AI dari sumber yang dipublikasikan dan data produk.

You May Also Like

Comments
Tulis sesuatu...
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berbagi pendapat!