Dari pembahasan komisi menuju paripurna
RUU Perampasan Aset adalah rancangan aturan yang memungkinkan aset terkait tindak pidana dirampas melalui mekanisme hukum, dengan cakupan kejahatan yang ditetapkan dalam undang-undang. Pada Rabu, 18 November 2026, Komisi III DPR RI memfinalisasi pembahasan dan menyetujui laporan Tim Perumus serta Tim Sinkronisasi, menuntaskan pembicaraan tingkat pertama. Komisi III kemudian menyetujui agar rancangan tersebut dibawa ke rapat paripurna. Itu kemajuan penting, tetapi belum sama dengan aturan yang sudah berlaku: tahap paripurna menjadi penentu berikutnya dalam proses legislasi.
Kesepakatan atas laporan kedua tim bukan sekadar urusan redaksi. Timus dan Timsin menyelaraskan pasal, rujukan, dan penjelasan agar tidak saling bertentangan atau membuka ruang perbedaan tafsir. Ketelitian ini penting karena kewenangan perampasan aset menyentuh hak milik; aturan yang kuat perlu sekaligus jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Setelah disepakati di tingkat komisi, rancangan dijadwalkan melanjutkan pembicaraan tingkat kedua dalam rapat paripurna terdekat.

87 forum aspirasi, tujuh kelompok tindak pidana
RUU ini rampung di tingkat pertama setelah Komisi III menggelar 87 kali Rapat Dengar Pendapat Umum. Penjaringan masukan publik telah berjalan sejak September 2025, sehingga cakupannya semestinya dibaca sebagai hasil pembahasan panjang, bukan daftar yang muncul tanpa proses. Ketua Komisi III Habiburokhman menyebut ruang lingkup tersebut berasal dari masukan masyarakat. Tujuh kelompok tindak pidananya ialah:
- Korupsi.
- Narkotika dan psikotropika.
- Terorisme dan pendanaan terorisme.
- Penyelundupan manusia.
- Penyelundupan senjata, amunisi, dan bahan berbahaya.
- Perdagangan orang.
- Penipuan dan/atau penggelapan melalui teknologi informasi yang berdampak pada perekonomian masyarakat luas.
Daftar ini menunjukkan bahwa perampasan aset korupsi bukan satu-satunya sasaran. Masuknya tindak pidana narkotika, perdagangan orang, dan kejahatan lain memperluas kemungkinan pemulihan aset lintas perkara. Namun, keluasan cakupan juga menuntut batasan normatif yang tegas agar kewenangan tidak diterapkan secara serampangan.

Penipuan digital membuat dampaknya terasa langsung
Di antara tujuh kelompok itu, penipuan digital paling dekat dengan pengalaman sehari-hari banyak orang. Rumusan yang disebut DPR mencakup penipuan atau penggelapan menggunakan sarana teknologi informasi yang berdampak pada perekonomian masyarakat luas. Habiburokhman mencontohkan investasi bodong; korban investasi palsu kerap mengadu karena pemulihan kerugian mereka belum berjalan maksimal. Artinya, cakupan aturan ini tidak hanya menyasar kejahatan besar yang jauh dari kehidupan publik, tetapi juga modus yang dapat menggerus tabungan dan kepercayaan masyarakat.
Tetap ada pekerjaan penting setelah persetujuan komisi: memastikan proses di paripurna menghasilkan aturan yang memberi jalan bagi pemulihan aset tanpa mengorbankan perlindungan hukum. Setelah melalui pembahasan tingkat pertama, RUU dijadwalkan menuju pembicaraan tingkat kedua untuk disahkan menjadi undang-undang. Luasnya dukungan dan 87 forum aspirasi memberi dasar bagi pembahasan, tetapi ukuran keberhasilannya kelak adalah penerapan yang jelas, adil, dan efektif bagi korban.






