Sekolah Rakyat: Gerakan Pendidikan Komunitas, Bukan Sekadar Gedung Baru
Sekolah Rakyat adalah program pendidikan berbasis komunitas yang menargetkan anak putus sekolah dan anak dari keluarga prasejahtera untuk kembali belajar melalui akses pendidikan inklusif yang terstruktur, terintegrasi dengan layanan sosial, serta ditopang dukungan pemerintah pusat dan daerah sebagai strategi nasional pengentasan kesenjangan pendidikan.
Angka 43 ribu anak yang kembali bersekolah melalui Sekolah Rakyat program bukan sekadar statistik; ini adalah koreksi terhadap kegagalan lama sistem pendidikan formal dalam menjangkau anak jalanan dan anak putus sekolah. Selama bertahun-tahun, narasi resmi berhenti pada wajib belajar, tanpa menjawab bagaimana anak yang sudah tersisih bisa kembali masuk sekolah. Sekolah Rakyat menjawab celah itu dengan pendekatan komunitas: sekolah mendekat ke anak, bukan menunggu anak datang ke sekolah.
Program ini memposisikan pendidikan gratis anak bukan sebagai amal, melainkan hak. Ketika Gubernur Sulawesi Selatan menyebut Sekolah Rakyat sebagai "program yang sangat istimewa dan menjadi amal jariyah", pesan politik yang lebih tajam sebenarnya adalah: negara akhirnya hadir sampai ke pinggir kota dan kampung miskin, bukan berhenti di sekolah negeri favorit.
43 Ribu Anak Kembali Belajar: Bukti Kebijakan yang Menyentuh Jalanan
Keberhasilan awal Sekolah Rakyat terlihat dari pernyataan bahwa "sekarang sudah 43.000 anak-anak di jalanan, anak-anak yang tidak sekolah sudah bersekolah kembali". Ini bukan prestasi kecil. Selama ini berbagai program beasiswa dan bantuan seragam sering berhenti pada anak yang sudah berada di dalam sistem, sementara anak yang terlanjur keluar dibiarkan di ruang abu-abu. Sekolah Rakyat justru menjadikan mereka sasaran utama.
Pendekatan yang digunakan pun pragmatis. Pemerintah membentuk 165 Sekolah Rakyat pada tahun lalu dan menyiapkan 100 bangunan baru dengan fasilitas lebih besar di berbagai kabupaten/kota. Alih fungsi bangunan yang kurang dimanfaatkan menjadi sekolah rintisan mempercepat akses, karena "pembangunan butuh waktu mungkin setahun, tapi anak sekolah tidak boleh terlambat". Ini sikap kebijakan yang jarang terlihat: kecepatan layanan didahulukan dari estetika proyek.
Dampaknya terasa langsung bagi keluarga prasejahtera. Anak yang ikut Sekolah Rakyat tidak hanya mendapatkan pendidikan formal, tetapi juga penginapan, makanan, jaminan kesehatan, dan perlengkapan sekolah. Artinya, hambatan klasik berupa biaya transportasi, makan, dan kesehatan dipecahkan dari hulu. Inilah bentuk nyata akses pendidikan inklusif: menghapus ongkos tersembunyi yang selama ini membuat sekolah tetap terasa mahal bagi keluarga miskin.
Ekspansi Sekolah Rakyat ke Banten: Strategi Nasional, Bukan Proyek Lokal
Ekspansi Sekolah Rakyat Banten menunjukkan bahwa program ini disusun sebagai strategi nasional, bukan eksperimen satu daerah. Pemerintah menyiapkan dua bangunan baru dan enam sekolah rintisan di wilayah Banten untuk memperluas jangkauan anak putus sekolah di kawasan perkotaan sekitar Jakarta. Targetnya jelas: kota besar yang selama ini menjadi magnet urbanisasi, sekaligus pabrik baru bagi anak jalanan.
Penting dicatat, pemerintah tidak sekadar mengejar kuantitas gedung. Bangunan yang kurang dimanfaatkan direnovasi dan dialihfungsikan menjadi fasilitas rintisan Sekolah Rakyat, agar anak tidak perlu menunggu sekolah berdiri megah untuk bisa belajar. Di sini tampak pergeseran paradigma: dari kebijakan yang sering mempercantik infrastruktur demi citra, menjadi kebijakan yang menomorsatukan kehadiran layanan secepat mungkin.
Rencana ke depan pun agresif. Puluhan hingga seratus sekolah baru direncanakan mulai aktif beroperasi penuh pada akhir Agustus setelah perayaan 17 Agustus, dengan target jumlah anak penerima manfaat terus bertambah setiap tahun, terutama di kota-kota besar. Jika konsisten, Sekolah Rakyat program berpotensi mengubah peta kesenjangan pendidikan antarwilayah yang selama ini tajam antara pusat kota dan pinggiran.
Peran Daerah: Sertifikat Tanah sebagai Komitmen Politik Pendidikan
Keberlanjutan Sekolah Rakyat tidak mungkin bertumpu pada pusat saja. Penyerahan sertifikat tanah oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Banggai kepada Kementerian Sosial menjadi simbol kuat bahwa pemerintah daerah siap ikut menanggung tanggung jawab. Mereka diminta menyiapkan lahan hibah 5–10 hektar berikut administrasinya untuk pembangunan dan penyelenggaraan Sekolah Rakyat. Ini bukan hanya prosedur teknis, melainkan pernyataan bahwa pendidikan gratis anak dari keluarga prasejahtera adalah agenda bersama, bukan urusan satu kementerian.
Dukungan daerah lain juga tampak. Pemerintah provinsi Sulawesi Selatan menyatakan terus menyiapkan aset dan lahan agar Sekolah Rakyat berkembang dan menjangkau lebih banyak kabupaten/kota. Mereka yakin kehadiran Sekolah Rakyat memberi manfaat besar dan membuka akses pendidikan berkualitas bagi anak yang membutuhkan. Ketika kepala daerah mengalokasikan tanah terbaiknya untuk sekolah, itu berarti mereka menempatkan masa depan anak sebagai prioritas politik, bukan sisa anggaran.
Namun ada catatan kritis: 356 titik usulan pembangunan hanya 200 yang masuk rencana. Artinya, masih ada ratusan daerah yang harus menunggu. Tantangannya, jangan sampai penetapan lokasi didominasi pertimbangan politik jangka pendek dan mengabaikan lokasi dengan konsentrasi anak putus sekolah tertinggi. Sertifikat tanah boleh diserahkan, tetapi legitimasi moral program bergantung pada seberapa tepat sasaran penempatannya.
Menuju Generasi Berkualitas: Inklusif, Berkarakter, dan Mengakar di Komunitas
Program Sekolah Rakyat sejak awal diklaim untuk melahirkan "generasi yang tidak hanya cerdas, tetapi juga berakhlak mulia". Fasilitas lengkap, tenaga pendidik berkualitas, hingga pembelajaran bahasa asing seperti Inggris, Jepang, dan Mandarin disiapkan untuk memperkuat kesiapan anak menghadapi tantangan global. Ini menunjukkan ambisi yang layak diapresiasi: anak dari keluarga prasejahtera tidak lagi diposisikan sebagai penerima belas kasihan, tetapi sebagai calon pemain utama di masa depan.
Inklusivitas program juga mulai diperluas ke anak-anak dari keluarga rentan, termasuk yatim piatu dan anak yang kehilangan orang tua. Pendekatan ini menegaskan bahwa akses pendidikan inklusif tidak berhenti pada label "kurang mampu" yang sempit, tetapi merangkul berbagai bentuk kerentanan sosial. Ketika sekolah menyediakan penginapan dan jaminan kesehatan, Sekolah Rakyat mengubah definisi sekolah menjadi rumah perlindungan, bukan sekadar ruang kelas.
Kesimpulannya, Sekolah Rakyat program adalah langkah maju yang patut dipertahankan sekaligus dikritisi secara konstruktif. Ia telah membuktikan diri mampu menarik puluhan ribu anak putus sekolah kembali ke bangku belajar dan memperluas akses pendidikan inklusif sampai ke komunitas. Tantangan ke depan adalah menjaga konsistensi mutu, memastikan ekspansi tidak timpang, dan mencegah program ini terjebak menjadi proyek mercusuar. Jika itu dijaga, Sekolah Rakyat bisa menjadi salah satu warisan kebijakan pendidikan paling penting dalam beberapa dekade terakhir.
