Sekolah Rakyat: Jalan Kedua Bagi 43 Ribu Anak Putus Sekolah
Sekolah Rakyat adalah program pendidikan alternatif yang dirancang pemerintah untuk menarik kembali anak putus sekolah, khususnya anak jalanan dan anak dari keluarga rentan, ke sistem pendidikan melalui pemanfaatan bangunan yang direnovasi, dukungan layanan dasar, serta perluasan jaringan sekolah di berbagai daerah perkotaan dan kabupaten yang sebelumnya sulit dijangkau layanan pendidikan formal. Program ini tidak lagi sekadar proyek uji coba, tetapi sudah terbukti mengubah hidup puluhan ribu anak. Hingga kini, 43.000 anak jalanan dan anak yang tidak sekolah sudah kembali bersekolah melalui sekolah rakyat program ini. Angka tersebut bukan statistik dingin, melainkan bukti bahwa negara mampu turun tangan ketika akses pendidikan runtuh. Pemerintah membentuk 165 Sekolah Rakyat tahun lalu, dan menyiapkan 100 bangunan baru di berbagai kabupaten dan kota dengan fasilitas lebih besar dan memadai. Fokusnya jelas: mengubah nasib anak putus sekolah sebelum mereka telanjur terseret lebih jauh ke siklus kemiskinan.
Ekspansi ke Banten: Mengisi Celah yang Tak Terjangkau Sekolah Formal
Perluasan Sekolah Rakyat ke kawasan sekitar Banten dan kota-kota besar di sekitar Jakarta menunjukkan satu hal penting: sistem pendidikan formal selama ini meninggalkan celah yang cukup lebar. Di Banten, pemerintah menyiapkan dua bangunan baru dan enam sekolah rintisan untuk menampung anak putus sekolah yang selama ini tidak tersentuh layanan pendidikan. Alih fungsi bangunan yang kurang dimanfaatkan menjadi gedung Sekolah Rakyat adalah langkah berani yang mengakui bahwa menunggu pembangunan sekolah baru berarti menunda masa depan anak. Seperti diakui Teddy, “pembangunan butuh waktu mungkin setahun, tapi anak sekolah tidak boleh terlambat, harus segera.” Pendekatan ini menantang cara lama yang serba birokratis: pendidikan tidak boleh menunggu anggaran fisik rampung. Dengan Sekolah Rakyat, akses pendidikan menjadi lebih dekat bagi keluarga kurang mampu yang selama ini enggan atau tidak mampu mengirim anak ke sekolah formal.
Banggai: Ketika Pemerintah Daerah Turut Menaruh Taruhannya
Ekspansi Sekolah Rakyat ke Banggai menunjukkan bahwa keberhasilan program pendidikan alternatif bergantung pada keseriusan pemerintah daerah, bukan sekadar niat pusat. Di bawah kepemimpinan bupati dan wakil bupati, pemerintah Kabupaten Banggai membuktikan komitmennya dengan menyerahkan sertifikat tanah melalui Kepala Dinas Sosial, Hariadi Bola, kepada Kepala Biro Umum Kementerian Sosial RI pada Senin, 10 Agustus 2026. Langkah ini bukan urusan administratif belaka; penyerahan sertifikat tanah adalah sinyal politik bahwa daerah siap menghibahkan antara 5–10 hektar lahan untuk penyelenggaraan Sekolah Rakyat, sesuai Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025. Banggai bahkan sudah menetapkan lokasi potensial di Tandos, Kecamatan Luwuk Utara, seluas 10 hektar. Dengan 356 titik usulan dari pemerintah daerah se-Provinsi dan 200 titik masuk rencana pembangunan, Banggai memilih berdiri di barisan depan, menunjukkan bahwa akses pendidikan untuk anak miskin adalah prioritas nyata, bukan slogan.
Dampak Nyata: Pendidikan, Makan, Kesehatan, dan Rasa Dihargai
Sekolah Rakyat berbeda dari sekolah umum bukan hanya pada labelnya, tetapi pada cara ia memandang anak dari keluarga kurang mampu. Selain pendidikan formal, anak-anak yang mengikuti program ini mendapatkan penginapan, makanan, jaminan kesehatan, dan perlengkapan sekolah. Ini mengakui kenyataan yang sering diabaikan kebijakan pendidikan: bagi keluarga miskin, biaya transport, makan, dan kesehatan adalah penghalang besar, bukan sekadar detail teknis. Sekolah Rakyat menjawab itu dengan paket perlindungan sosial yang membuat sekolah terasa mungkin. Program ini juga memperluas sasaran ke anak-anak dari keluarga rentan, termasuk yatim piatu dan mereka yang kehilangan orang tua. Dengan kombinasi pendidikan dan perlindungan sosial, Sekolah Rakyat menjadi program pendidikan alternatif yang lebih jujur terhadap kompleksitas kemiskinan. Anak putus sekolah tidak hanya ditarik kembali ke kelas, tetapi juga diberi ruang aman untuk memulai ulang hidup mereka.
Menuju Puluhan Sekolah Baru: Apakah Negara Siap Konsisten?
Rencana pemerintah mengoperasikan puluhan hingga seratus Sekolah Rakyat baru di seluruh Indonesia pada akhir Agustus nanti, setelah perayaan 17 Agustus 2026, adalah janji besar yang layak kita kawal. Secara teknis, pemerintah daerah hanya diminta menyiapkan lahan hibah 5–10 hektar beserta administrasi dan sertifikat tanah untuk pembangunan dan penyelenggaraan SR. Skema ini terlihat sederhana, tetapi keberhasilannya akan bergantung pada tiga hal: keberanian daerah menaruh aset terbaik, kemampuan pusat menjaga kualitas, dan kesediaan publik mengakui Sekolah Rakyat sebagai jalur sah untuk memulihkan anak putus sekolah. Jika konsistensi terjaga, Sekolah Rakyat bisa menjadi model yang memaksa sistem pendidikan formal berbenah dan lebih inklusif terhadap keluarga kurang mampu. Jika tidak, ia berisiko berhenti sebagai proyek simbolik. Kesimpulannya jelas: masa depan 43 ribu anak yang sudah kembali belajar menuntut negara mempertahankan dan memperkuat komitmen, bukan sekadar meresmikan gedung baru.
