Sekolah Rakyat: Dari Trotoar ke Asrama Pendidikan
Sekolah Rakyat anak jalanan adalah program pemerintah pendidikan inklusif berbasis asrama yang memberi akses pendidikan anak kurang mampu, lengkap dengan tempat tinggal, makan, layanan kesehatan, serta pembinaan ilmu dan adab, agar anak yang sebelumnya hidup di jalanan kembali ke bangku sekolah formal dan memiliki masa depan yang lebih aman dan bermartabat.
Ukuran keberanian sebuah bangsa terlihat dari cara ia memperlakukan anak paling rentan. Sekolah Rakyat menjawab pertanyaan itu secara tegas: lebih dari 43.000 anak yang dulu hidup di jalanan kini bersekolah, tinggal di asrama, dan belajar dalam lingkungan yang layak. Angka ini bukan sekadar statistik; ia adalah bukti bahwa kebijakan publik bisa menggeser garis takdir. Alih-alih terus menyalahkan keluarga miskin, program ini mengakui bahwa negara punya kewajiban menyediakan akses pendidikan anak kurang mampu yang realistis, bukan hanya di atas kertas. Ketika anak berpindah dari trotoar ke ruang kelas, yang berubah bukan hanya lokasi, tetapi juga cara mereka memandang diri sendiri: dari “beban kota” menjadi calon pelajar dengan hak untuk bermimpi.
Kunjungan Pejabat Tinggi: Simbol Komitmen, Bukan Sekadar Seremonial
Kritik bahwa Sekolah Rakyat tidak bermutu dijawab langsung oleh puncak kekuasaan. Sekretaris Kabinet Letkol TNI Teddy Indra Wijaya menegaskan bahwa hingga Agustus 2026, lebih dari 43 ribu anak yang sebelumnya tidak bersekolah dan hidup di jalanan telah menimba ilmu melalui program ini. Pernyataan publik seperti ini adalah pesan politik yang jelas: Sekolah Rakyat bukan proyek pinggiran.
Kunjungan Teddy bersama Menteri Sosial Saifullah Yusuf ke Sekolah Rakyat di PPI Curug, Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang, dilakukan untuk memastikan kesiapan pelaksanaan program andalan pemerintahan Prabowo-Gibran. Kehadiran mereka, didampingi gubernur dan bupati, menunjukkan bahwa program pemerintah pendidikan inklusif ini ditempatkan di level strategis, bukan sekadar program karitas. Ketika pejabat tinggi mau turun ke lapangan, meninjau kamar asrama, berbicara dengan calon siswa, itu adalah sinyal bahwa kegagalan tidak akan mudah ditoleransi. Pertanyaannya kini bergeser: bukan lagi “apakah program ini penting?”, tetapi “apakah kita akan berani menjaganya tetap konsisten dalam jangka panjang?”.
PPI Curug dan Strategi Inklusif: Sekolah Bagi Mereka yang Selama Ini Ditolak
PPI Curug di Tangerang menjadi contoh bagaimana Sekolah Rakyat ditempatkan di lokasi strategis, dengan fasilitas pendidikan yang diperiksa langsung oleh pejabat negara. Penempatan di kawasan seperti ini mengirim pesan kuat: anak jalanan pantas belajar di lingkungan yang sama seriusnya dengan sekolah formal lain, bukan di sudut-sudut terpinggirkan.
Bupati Tangerang menyebut Sekolah Rakyat sebagai pintu akses pendidikan yang lebih luas bagi masyarakat miskin dan anak yang memiliki keterbatasan akses pendidikan formal. Di sinilah letak nilai inklusifnya: program ini tidak menunggu anak lulus persyaratan rumit; ia menyesuaikan diri dengan realitas hidup anak kurang mampu. Pendekatan berbasis asrama memastikan kebutuhan dasar—tempat tinggal, makan, kesehatan, hingga fasilitas belajar—dipenuhi, sehingga anak tidak perlu memilih antara bertahan hidup atau bersekolah. Ini bukan amal, ini desain sistem yang mengakui bahwa kesenjangan sosial tidak bisa diselesaikan dengan kurikulum saja, tetapi dengan mengubah seluruh ekosistem hidup siswa.
Transformasi Sosial: Dari Bertahan Hidup ke Berani Bercita-Cita
Transformasi sosial anak yang masuk Sekolah Rakyat tidak berhenti pada seragam dan buku pelajaran. Mereka mendapatkan pendidikan ilmu dan adab, dengan harapan lahir generasi yang tidak hanya pintar, tetapi juga beradab. Model ini mengakui bahwa bekas anak jalanan membutuhkan lebih dari sekadar akademik; mereka butuh pemulihan martabat dan arah hidup baru.
Bupati Tangerang menegaskan bahwa program ini adalah langkah strategis memutus rantai kemiskinan melalui jalur pendidikan. Harapannya, anak-anak penerima manfaat mampu memiliki masa depan lebih baik dan menjadi generasi penerus bangsa yang tangguh. Ungkapan Teddy bahwa di Sekolah Rakyat anak-anak yang dulunya di jalanan kini dapat “bermimpi besar, bercita-cita tinggi” bukan retorika kosong; ia menunjukkan pergeseran identitas dari sekadar bertahan hidup menuju merancang masa depan. Ketika negara menyediakan akses pendidikan anak kurang mampu secara serius, kita tidak hanya menyelamatkan individu, tetapi juga mengurangi potensi konflik sosial di masa depan, karena semakin sedikit anak yang tumbuh dengan rasa ditinggalkan.
Kesimpulan: Menguji Seriusnya Janji Negara pada Anak Paling Rentan
Sekolah Rakyat telah membuktikan bahwa program pemerintah pendidikan inklusif bukan utopia: 43 ribu anak jalanan kini kembali ke bangku sekolah dan tinggal di asrama yang layak. Mereka tidak lagi sekadar objek penertiban, melainkan subjek pendidikan dengan hak yang jelas.
Sinergi pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten—seperti yang terlihat di PPI Curug—menunjukkan keseriusan awal. Namun keberhasilan sejati akan diukur dari konsistensi: apakah fasilitas tetap terawat, guru terlatih, dan sistem tetap terbuka bagi anak yang paling tersisih. Program Sekolah Rakyat anak jalanan telah membuka pintu, mengalihkan ribuan anak dari jalanan ke asrama, dari kerja kasar ke kelas, dari insting bertahan hidup ke keberanian bercita-cita. Tugas kita sebagai masyarakat adalah memastikan pintu itu tidak kembali tertutup, sekaligus menuntut agar standar mutu dijaga, sehingga transformasi sosial anak yang dijanjikan bukan sekadar slogan, tetapi kenyataan yang terus tumbuh dari tahun ke tahun.
