Sekolah Rakyat: Jalan Cepat Mengembalikan Anak Putus Sekolah ke Bangku Belajar
Sekolah Rakyat adalah program pendidikan terstruktur yang dirancang pemerintah untuk menampung anak putus sekolah, anak jalanan, dan anak dari keluarga rentan, dengan menyediakan proses belajar formal plus dukungan pemenuhan kebutuhan dasar sehingga mereka dapat kembali bersekolah tanpa terbebani persoalan biaya, jarak, dan ketiadaan fasilitas di daerah tempat mereka tinggal. Program ini bukan sekadar menambah ruang kelas, tetapi mengubah hidup anak yang selama ini tertinggal dari sistem pendidikan. Ketika data menunjukkan 43.000 anak jalanan dan anak yang tidak sekolah kini kembali belajar melalui Sekolah Rakyat, jelas ini bukan inisiatif kecil, melainkan langkah kebijakan yang menggeser prioritas negara ke arah jaminan akses pendidikan daerah bagi kelompok paling rentan. Pertanyaannya sekarang: apakah ekspansi cepat ini bisa dijaga mutunya dan diperluas sampai ke sudut-sudut kota besar maupun wilayah pinggiran?
Ekspansi ke Banten: Bukti Serius Menghadapi Krisis Anak Putus Sekolah
Ekspansi Sekolah Rakyat ke Banten menunjukkan bahwa krisis anak putus sekolah tidak lagi dijawab dengan retorika, tetapi dengan gedung dan kelas yang nyata. Saat meninjau Gedung Rintisan Sekolah Rakyat di Curug, Tangerang, Teddy menyebut sudah 43.000 anak jalanan dan anak yang tidak sekolah kembali duduk di bangku belajar. Pernyataan ini layak dikutip utuh karena menunjukkan skala perubahan: "Alhamdulillah, sekarang sudah 43.000 anak-anak di jalanan, anak-anak yang tidak sekolah sudah bersekolah kembali". Cara pemerintah bergerak juga cukup radikal, memanfaatkan bangunan yang sebelumnya kurang dimanfaatkan untuk segera dijadikan rintisan Sekolah Rakyat, alih-alih menunggu proyek pembangunan baru yang bisa memakan waktu setahun. Pendekatan pragmatis ini mengirim pesan jelas: anak putus sekolah tidak boleh menunggu jadwal proyek, akses pendidikan daerah harus hadir secepat mungkin, bahkan lewat renovasi ruang yang sudah ada.
Makassar dan 20 Hektare Harapan Baru bagi Anak Kurang Mampu
Jika Banten menunjukkan kecepatan, Makassar menegaskan komitmen jangka panjang. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyambut usulan Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman untuk menambah satu Sekolah Rakyat permanen di Kota Makassar, karena gedung permanen di kota ini masih kurang untuk menampung siswa. Saat ini Sekolah Rakyat Provinsi Sulsel menampung 414 siswa, terdiri dari 145 siswa SRMA kelas XI, 120 siswa SRMA kelas X, 125 siswa SRMP, dan 24 siswa SRD. Angka ini akan tampak kecil jika dibandingkan dengan rencana besar Pemprov Sulsel: menyediakan sekitar 20 hektare lahan di belakang sekolah yang ada untuk pengembangan fasilitas dengan kapasitas 3.000 murid dari keluarga tidak mampu. Kebijakan lahan seluas ini jarang terjadi di sektor pendidikan; langkah ini menunjukkan bahwa Sekolah Rakyat ekspansi di Sulsel bukan proyek simbolis, tetapi investasi nyata atas masa depan anak kurang mampu yang selama ini tertahan di luar sistem pendidikan.
Kolaborasi Kemensos dan 66 Pemda: Infrastruktur Sosial, Bukan Sekadar Gedung Sekolah
Di balik angka Sekolah Rakyat ekspansi, ada kerja administratif yang sering luput dari sorotan: penyediaan lahan dan berkas legal. Kementerian Sosial bersama 66 pemerintah daerah kini mengintensifkan upaya mempercepat proses ini demi terwujudnya Sekolah Rakyat permanen. Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Sekolah Rakyat yang berlangsung dua hari, 12–13 Agustus 2026, di Gedung Aneka Bhakti dirancang untuk menyelaraskan langkah dan target antar-instansi. Pernyataan resmi menyebut, percepatan ini adalah bagian dari komitmen menjamin hak atas pendidikan, khususnya bagi keluarga yang paling membutuhkan uluran tangan. Di lapangan, Sekolah Rakyat membuktikan dirinya sebagai infrastruktur sosial: selain pendidikan formal, anak-anak memperoleh penginapan, makanan, jaminan kesehatan, dan perlengkapan sekolah. Program ini tidak lagi memposisikan sekolah sebagai bangunan semata, melainkan ekosistem perlindungan yang mengembalikan kepercayaan diri, pertumbuhan fisik, dan mental anak, sebagaimana terlihat pada siswa di Sulsel yang dinilai lebih percaya diri setelah setahun beroperasi.
Dari Rintisan ke Permanen: Saatnya Menjaga Mutu dan Menjamin Keberlanjutan
Ekspansi Sekolah Rakyat sedang melaju kencang. Pemerintah melaporkan sudah ada 165 Sekolah Rakyat yang dibentuk tahun lalu, dan tahun ini disiapkan 100 bangunan baru di berbagai kabupaten dan kota dengan fasilitas lebih besar. Rencananya, puluhan hingga seratus sekolah baru akan aktif beroperasi penuh pada akhir Agustus setelah perayaan 17 Agustus 2026. Di Makassar, Menteri Sosial bahkan menyatakan, "Insyaallah kita akan usulkan agar bisa segera dibangun satu lagi gedung permanen Sekolah Rakyat". Kecepatan ini membawa peluang sekaligus risiko: tanpa standar mutu yang jelas, Sekolah Rakyat bisa berubah menjadi sekadar penampungan massal. Namun jika kolaborasi pusat–daerah terus dijaga, lahan 20 hektare yang disiapkan Sulsel dan dukungan 66 pemda dapat menjadikan program ini model akses pendidikan daerah yang utuh: memutus rantai anak putus sekolah, memperkuat toleransi dan penghargaan antar-siswa, serta mengangkat generasi yang sebelumnya “bukan siapa-siapa” menjadi warga muda dengan cita-cita dan masa depan yang layak.
