Paradoks Kekurangan Guru: Bukan Sekadar Angka
Kekurangan guru Indonesia adalah kondisi ketika banyak sekolah mengalami defisit tenaga pendidik sesuai kebutuhan mata pelajaran dan jenjang, sementara pada saat yang sama terdapat wilayah atau lembaga pendidikan lain yang memiliki kelebihan guru atau lulusan keguruan yang belum terserap secara tepat dalam sistem rekrutmen dan penempatan yang efektif, sehingga tercipta paradoks antara pasokan dan kebutuhan di lapangan. Fenomena ini menegaskan bahwa masalahnya bukan sesederhana “guru kurang”, melainkan ketidaktepatan penempatan guru strategis. Di satu daerah tenaga pendidik bisa berlebih, sementara di daerah lain sekolah masih kelimpungan mencari guru untuk mata pelajaran tertentu. Ketika jumlah guru, formasi, dan lokasi kebutuhan tidak bertemu, murid menjadi korban: jam pelajaran dikurangi, mata pelajaran diampu guru tak sesuai kompetensi, bahkan kepala sekolah turun tangan mengajar. Ini bukan situasi darurat sesaat, melainkan gejala kelemahan tata kelola pendidikan.
Karawang: Gambaran Kasus Ketika Guru Kelas Kurang Ribuan
Kabupaten Karawang adalah contoh nyata bahwa kekurangan guru Indonesia harus dilihat dari perspektif kebutuhan spesifik sekolah, bukan sekadar total angka di atas kertas. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan setempat mencatat kebutuhan guru SD dan SMP mencapai sekitar 4.400 orang. Dari jumlah tersebut, sekitar 2.300 posisi adalah guru kelas yang belum terisi. Ketika guru kelas kurang sampai ribuan, yang terganggu bukan hanya jadwal mengajar, tetapi kesinambungan relasi pedagogis antara guru dan murid. Di sisi lain, Karawang sebenarnya sudah memiliki sekitar 11.661 guru dan tenaga pendidik, terdiri atas 4.000 PNS, 4.000 PPPK penuh waktu, dan sekitar 3.000 PPPK paruh waktu. Angka ini memperlihatkan bahwa problem utamanya adalah penempatan guru strategis untuk memenuhi titik-titik kekosongan di kelas, terutama di SD yang sangat bergantung pada keberadaan guru kelas. Tanpa perhitungan kebutuhan yang presisi dan kebijakan distribusi guru tidak merata yang diperbaiki, kekurangan akan terus membesar seiring banyaknya guru memasuki masa pensiun.
SMP Teknologi Tenggarong: Kepala Sekolah Turun Tangan Mengajar
Jika Karawang menampilkan kekurangan guru dari sisi jumlah dan formasi, SMP Teknologi Tenggarong menunjukkan wajah lain dari masalah yang sama: sekolah swasta yang sulit menarik guru untuk mengisi mata pelajaran krusial. Idealnya, sekolah ini membutuhkan sedikitnya 12 guru agar setiap mata pelajaran diampu sesuai bidang keahlian. Namun, jumlah tenaga pengajar yang tersedia, termasuk kepala sekolah dan guru bantu, baru mencapai 11 orang. Kepala sekolah, Muhammad Ridwan, akhirnya ikut mengajar untuk menutupi kekurangan. Kekurangan terjadi pada empat mata pelajaran penting: Pendidikan Kewarganegaraan, Pendidikan Agama Islam, Seni Budaya dan Prakarya, serta Pendidikan Agama Kristen. Sekolah sudah membuka rekrutmen, tetapi minat pelamar sangat rendah, salah satunya karena honor guru yang hanya sekitar Rp12.500 per jam atau sekitar Rp400.000 per bulan. Sekolah terpaksa mendatangkan guru dari luar dan mengatur jadwal mereka agar tidak berbenturan dengan kewajiban mengajar di sekolah induk. Situasi ini memperlihatkan bahwa distribusi guru tidak merata berkelindan dengan isu kesejahteraan, terutama di sekolah swasta.
DPR dan Kampus Keguruan: Saatnya Ikut Mengubah Peta Kebijakan
Persoalan penempatan guru strategis kembali mengemuka dalam kegiatan Masa Orientasi Kampus dan Kuliah Umum di sebuah universitas pendidikan pada 18 Agustus 2026. Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menilai ketimpangan distribusi guru menunjukkan ada yang belum beres dalam tata kelola rekrutmen. Ia mengingatkan, negara tidak cukup sekadar membuka formasi dan mengangkat guru; kebutuhan riil di setiap daerah harus menjadi pijakan. “Jangan rekrut-rekrut tetapi tidak sesuai dengan formasi yang diinginkan. Rekrutmen harus match dengan kebutuhan daerah,” ujarnya. Pernyataan ini menyoroti paradoks: kampus keguruan terus mencetak calon guru—total mahasiswa di kampus tersebut mencapai 13.860 orang dalam berbagai jenjang pendidikan—namun banyak sekolah tetap kekurangan tenaga pendidik. Rektor kampus mengakui, praktik mengajar mahasiswa di sekolah-sekolah yang kekurangan guru hanya menjadi tambalan, bukan solusi struktural. Penyelesaian masalah penempatan guru dan distribusi guru tidak merata, menurutnya, memerlukan keputusan politik: menghitung kebutuhan secara presisi, membuka formasi yang relevan, lalu memastikan penempatan di wilayah yang memang membutuhkan.
Kesimpulan: Membenahi Penempatan Sebelum Menambah Jumlah
Rangkaian kasus di Karawang dan Tenggarong seharusnya mengubah cara pandang kita terhadap kekurangan guru Indonesia: persoalannya tidak berhenti pada angka, tetapi pada kecocokan antara kebutuhan sekolah dan kebijakan negara. Guru kelas kurang ribuan di Karawang, kepala sekolah yang harus mengajar di Tenggarong, dan kampus keguruan yang lulusannya belum terserap tepat sasaran adalah bagian dari satu cerita besar tentang tata kelola yang timpang. Selama rekrutmen tidak disandarkan pada peta kebutuhan daerah, distribusi guru tidak merata akan terus terjadi, sementara murid menerima layanan pendidikan yang tidak optimal. Jalan keluarnya bukan sekadar menambah formasi, tetapi merombak sistem: data kebutuhan yang akurat, insentif penempatan di daerah yang kekurangan, dan perbaikan kesejahteraan guru, khususnya di sekolah swasta. Tanpa langkah strategis ini, kita akan terus memproduksi paradoks: banyak guru, tetapi kelas-kelas tetap kosong.
