Keterbukaan aduan harus berujung pada tindakan
Aduan pungutan sekolah adalah laporan dari siswa atau orang tua mengenai dugaan biaya yang diwajibkan tanpa dasar prosedur yang semestinya, dan penanganannya perlu terbuka serta melindungi pelapor. Pemerintah Kabupaten Brebes berencana mengumumkan rekapitulasi aduan dugaan pungutan liar di sekolah setiap bulan sebagai bagian dari pengawasan sekolah dasar dan menengah pertama. Kebijakan ini tepat karena pungutan yang tidak semestinya sering sulit dibuktikan ketika laporan tidak tercatat dan tindak lanjutnya tidak diketahui. Namun, publikasi angka saja tidak cukup: masyarakat perlu melihat bahwa setiap laporan diperiksa, tanpa membuka identitas pelapor atau menyimpulkan kesalahan sebelum pemeriksaan selesai. Jika dijalankan konsisten, keterbukaan dapat membuat sekolah memahami bahwa dugaan pungli tidak akan berhenti sebagai bisik-bisik, sementara orang tua memperoleh jalur untuk meminta pertanggungjawaban.

Kanal resmi dan jaminan pelapor
Bupati Paramitha Widya Kusuma menyampaikan rencana pemasangan spanduk pakta integritas dan kanal aduan resmi di gerbang seluruh sekolah mulai pekan setelah pelantikan 40 kepala sekolah pada 5 November 2026. Pada bulan berikutnya, Pemkab akan mengumumkan jumlah laporan yang masuk sekaligus penanganannya oleh Dindikpora dan Inspektorat. Jaminan kerahasiaan dan keamanan identitas siswa maupun orang tua penting agar pelapor tidak menghadapi diskriminasi atau intimidasi. Tanpa perlindungan itu, kanal resmi bisa saja tersedia tetapi jarang dipakai. Aduan pungutan sekolah juga harus mudah dipahami: warga perlu tahu cara melapor, siapa yang memeriksa, dan bagaimana perkembangan penanganannya. Dengan begitu, transparansi sekolah menjadi mekanisme pengawasan yang dapat digunakan keluarga, bukan sekadar pengumuman di gerbang.
Pakta integritas perlu mengubah praktik
Pakta integritas yang ditandatangani 40 kepala sekolah memuat tujuh poin, termasuk larangan pungutan wajib seperti SPP, uang gedung, biaya daftar ulang, iuran kelas, perpisahan, dan studi wisata. Sekolah juga dilarang memaksakan pembelian buku, seragam, atau lembar kerja siswa. Sumbangan orang tua hanya boleh sukarela, tidak mengikat, tidak ditentukan nominalnya, dan tidak boleh menjadi alasan memberi sanksi atau membedakan layanan pendidikan. Anggota Dewan Pendidikan Kabupaten Brebes, Ahmad Soleh, mengingatkan bahwa pakta integritas harus menjadi komitmen nyata, bukan berhenti sebagai dokumen administratif. Dukungan pemerhati pendidikan terhadap pembenahan tata kelola pendidikan menunjukkan pentingnya langkah ini, tetapi ukuran keberhasilannya tetap pelaksanaan di sekolah. Penerimaan sumbangan juga perlu dicatat dan dilaporkan secara transparan melalui rekening komite.

Ukur kebijakan dari hasil pemeriksaan
Dindikpora dan Inspektorat menyatakan akan memeriksa setiap laporan yang masuk, sehingga rekap bulanan semestinya menjadi catatan kerja yang dapat ditelusuri, bukan angka tanpa penjelasan. Pengawasan ini juga diperlukan agar istilah “sumbangan” atau “iuran” tidak dipakai untuk menyamarkan pungutan wajib—risiko yang disoroti pemerhati pendidikan. Pemkab sebaiknya menyampaikan jumlah aduan, status pemeriksaan, dan tindak lanjut dengan tetap menjaga privasi. Pola itu dapat mencegah pungli sekolah Brebes karena sekolah tahu laporan berpeluang diperiksa, sedangkan keluarga melihat bahwa keberatan mereka mendapat respons. Kesimpulannya, publikasi bulanan adalah awal yang menjanjikan, bukan bukti keberhasilan dengan sendirinya. Kepercayaan publik akan tumbuh bila kanal aman, pemeriksaan adil, dan perubahan nyata terasa dalam tata kelola sekolah.







