Sekolah Rakyat: Definisi, Target, dan Pesan Politik Anggaran
Sekolah Rakyat adalah program pendidikan formal yang dirancang sebagai Sekolah Rakyat gratis, dibiayai oleh negara, dan diprioritaskan untuk anak-anak dari keluarga kurang mampu agar memperoleh akses pendidikan layak dari jenjang dasar hingga menengah tanpa beban biaya yang menghalangi masa depan mereka.
Komisi V DPR sedang mendorong program Sekolah Rakyat sebagai instrumen perluasan pendidikan akses, dengan satu target besar: menghadirkan minimal satu sekolah di kabupaten/kota di seluruh nusantara. Ini bukan sekadar proyek infrastruktur, melainkan pernyataan politik bahwa pendidikan anak kurang mampu bukan lagi urusan amal, tetapi hak yang dijamin negara. Ketua Komisi V, Lasarus, menegaskan bahwa Sekolah Rakyat memberikan pendidikan secara gratis dan sepenuhnya dibiayai negara, sebuah komitmen yang mengikat pemerintah pada pembiayaan jangka panjang. Di titik ini, publik layak menagih konsistensi: jika negara sudah berani menjanjikan, negara juga harus berani membuktikan.
Dari Pontianak ke Setiap Kabupaten/Kota: Ambisi Komisi V DPR
Ambisi Komisi V DPR jelas: program Komisi V DPR ini harus menjangkau anak-anak dari keluarga kurang mampu di seluruh nusantara, bukan hanya di beberapa kota besar. Dalam kunjungan spesifik ke Sekolah Rakyat di Kota Pontianak, Lasarus menegaskan bahwa perluasan Sekolah Rakyat adalah target yang akan terus ia dorong agar program hadir di berbagai daerah. Kutipannya tegas: "Kami akan berusaha supaya seluruh kabupaten-kota paling tidak satu kabupaten-kota ada satu Sekolah Rakyat. Itu target kita."
Ini adalah bentuk afirmasi yang jarang: negara mengakui bahwa pendidikan anak kurang mampu perlu jalur khusus, dengan sekolah di kabupaten/kota yang memang didesain untuk mereka. Perluasan pendidikan akses di sini bukan slogan; ia punya alamat institusional yang konkret. Namun ambisi ini akan dinilai bukan dari banyaknya pernyataan, melainkan dari berapa kabupaten yang benar-benar memiliki Sekolah Rakyat berjalan penuh, guru yang hadir, dan asrama yang layak, bukan sekadar papan nama.
Sekolah Rakyat sebagai Simbol Peluang: Nasionalisme dan Masa Depan Anak
Gambaran paling nyata tentang arti Sekolah Rakyat bagi anak-anak terlihat di Aceh Besar: sebanyak 427 siswa Sekolah Rakyat Terintegrasi 3 dari jenjang SD, SMP, hingga SMA mengikuti upacara pengibaran bendera Merah Putih dalam rangka peringatan HUT Kemerdekaan ke-81. Di sana, Sekolah Rakyat bukan hanya ruang belajar, tetapi ruang membangun rasa nasionalisme dan harapan. Fakta bahwa ratusan siswa ini hadir dalam satu ekosistem pendidikan terintegrasi menunjukkan potensi program ketika benar-benar dijalankan secara serius.
Lasarus mengingatkan bahwa kita tidak boleh terlambat menyekolahkan anak-anak yang tidak mampu agar mereka punya masa depan yang baik. Pernyataan ini harus dibaca sebagai kritik terhadap sistem lama yang membiarkan anak miskin tertinggal. Sekolah Rakyat gratis mengoreksi ketimpangan itu dengan cara langsung: negara menanggung biaya, anak datang belajar. Jika model integrasi seperti di Aceh Besar bisa direplikasi, Sekolah Rakyat berpotensi menjadi jangkar sosial baru di banyak daerah, bukan sekadar proyek percontohan musiman.
Mengapa Target Satu Sekolah per Kabupaten Tidak Boleh Gagal
Target satu Sekolah Rakyat di setiap kabupaten/kota adalah batu uji keseriusan negara terhadap pendidikan anak kurang mampu. Tanpa komitmen anggaran berkelanjutan, program akan terjebak jadi etalase politik. Sekolah Rakyat gratis berarti semua kebutuhan dasar pendidikan ditanggung negara; tanpa perhitungan fiskal yang matang, janji ini akan macet di tengah jalan. Perluasan pendidikan akses yang disebut Lasarus hanya akan berarti jika diikuti penguatan guru, kurikulum, dan fasilitas, bukan hanya bangunan baru.
Program Komisi V DPR ini juga memaksa pemerintah daerah untuk berbenah. Sekolah di kabupaten tidak boleh lagi dibedakan menjadi sekolah “untuk orang mampu” dan “untuk orang miskin”; Sekolah Rakyat harus ditempatkan sebagai sekolah berkualitas dengan akses gratis. Kalau program ini berhasil, ia akan mengubah cara negara memandang warganya: bukan berdasarkan kemampuan bayar, tetapi berdasarkan hak atas masa depan. Kalau gagal, kita kembali ke pola lama: anak-anak yang tidak mampu dibiarkan menonton dari luar pagar sekolah.
