Transparansi harus berujung pada tindakan
Pungli sekolah adalah pungutan wajib yang tidak sesuai prosedur dan membebani keluarga, alih-alih menjadi sumbangan sukarela yang dikelola terbuka untuk kepentingan pendidikan. Pemerintah Kabupaten Brebes berencana mengumumkan rekap aduan masyarakat tentang dugaan pungli di sekolah setiap bulan, sebuah langkah yang patut didukung karena memberi publik cara untuk melihat apakah keluhan ditindaklanjuti. Bupati Paramitha Widya Kusuma menyatakan bahwa pekan berikutnya pakta integritas dan kanal pengaduan resmi akan dipasang di gerbang sekolah. Pada bulan selanjutnya, jumlah aduan beserta penanganannya oleh Dindikpora dan Inspektorat akan diumumkan. Keterbukaan ini penting, tetapi ukurannya bukan banyaknya laporan yang dipajang. Pemkab perlu memastikan setiap aduan diperiksa, identitas pelapor terlindungi, dan hasil tindak lanjut disampaikan dengan jelas. Tanpa itu, publikasi bulanan berisiko menjadi sekadar daftar angka.

Aturan harus terasa di keseharian keluarga
Aduan pungutan sekolah akan berguna jika orang tua memahami batas yang tegas antara sumbangan sukarela dan pungutan yang dipaksakan. Pakta integritas yang ditandatangani 40 kepala sekolah SD dan SMP melarang pungutan wajib seperti SPP, uang gedung, biaya daftar ulang, iuran kelas, perpisahan, dan studi wisata; sekolah juga tidak boleh mewajibkan pembelian buku, seragam, atau lembar kerja. Sumbangan wali murid tetap dapat diberikan, tetapi harus sukarela, tanpa nominal yang ditentukan dan tanpa sanksi bagi keluarga yang tidak menyumbang. Bagi warga, prinsip ini harus sederhana: layanan dan perlakuan kepada siswa tidak boleh bergantung pada kemampuan orang tua membayar. Pemkab juga menyatakan identitas pelapor akan dijaga agar siswa maupun orang tua tidak menghadapi intimidasi atau diskriminasi. Jaminan tersebut perlu disertai kanal yang mudah digunakan dan respons yang dapat dipantau.
Penahanan ijazah bukan alat menagih
Penahanan ijazah mengubah dokumen pendidikan yang menjadi hak siswa menjadi tekanan atas persoalan keuangan keluarga; praktik itu tidak dapat dibenarkan sebagai cara menagih tunggakan. Bupati Brebes menegaskan sekolah dilarang menahan ijazah karena tunggakan biaya maupun urusan administrasi keuangan orang tua. Pakta integritas juga melarang penahanan ijazah dan rapor, serta melarang pembedaan layanan pendidikan berdasarkan kesediaan keluarga memberi sumbangan. Sikap tegas ini tepat, sebab anak tidak semestinya menanggung akibat dari persoalan pembayaran orang dewasa. Namun, larangan baru melindungi siswa jika ada pemeriksaan saat laporan masuk dan tindakan yang jelas ketika pelanggaran terbukti. Informasi yang tersedia menegaskan larangan dan pengawasan, tetapi tidak merinci jenis sanksi kepala sekolah. Karena itu, publik patut menuntut kejelasan proses penanganan tanpa menganggap bentuk hukuman tertentu telah diumumkan.

Pakta integritas perlu diawasi bersama
Kebijakan ini berangkat dari evaluasi atas keluhan orang tua pada Maret 2025 tentang iuran bulanan yang memberatkan keluarga. Dukungan pemerhati pendidikan memberi dorongan, sekaligus mengingatkan bahwa tanda tangan saja tidak cukup. Ahmad Soleh dari Dewan Pendidikan Kabupaten Brebes menyebut pakta integritas harus menjadi komitmen nyata untuk mencegah pungutan wajib dan penyalahgunaan wewenang. Aktivis pendidikan Kustoro Wihanjayanto juga menekankan perlunya pengawasan atas pelaksanaan pakta serta transparansi perencanaan dan penggunaan anggaran. Aturan yang ada mengharuskan sumbangan dikelola secara terbuka melalui rekening komite, dicatat, dan diumumkan setiap semester. Pemkab perlu menghubungkan mekanisme tersebut dengan pemeriksaan Dindikpora dan Inspektorat, lalu menyampaikan hasilnya secara berkala. Kesimpulannya, pembenahan tata kelola sekolah akan dinilai dari keberanian menindak pelanggaran dan kemampuan memastikan hak siswa tidak dikorbankan.







