Dua tersangka ditahan dalam perkara pemeliharaan lampu
Korupsi lampu jalan adalah dugaan penyalahgunaan dalam kegiatan pemeliharaan fasilitas penerangan publik yang dibiayai anggaran pemerintah dan kini sedang disidik oleh aparat penegak hukum. Di Palembang, perkara ini memasuki tahap penting pada 27 Oktober 2026, ketika Kejaksaan Negeri menetapkan dua tersangka dari proyek Dinas Perhubungan tahun anggaran 2025 yang bersumber dari APBD Perubahan. Penahanan menunjukkan penyidikan telah bergerak dari pemeriksaan awal menuju pertanggungjawaban individu, tetapi penetapan tersangka tetap bukan putusan bersalah. Publik perlu mencermati bukti dan proses hukum berikutnya, bukan menganggap seluruh pihak yang pernah bersinggungan dengan proyek otomatis terlibat. Dalam kasus lampu Palembang ini, identitas jabatan para tersangka dan dasar temuan lapangan memberi gambaran lebih konkret tentang perkara yang tengah diuji.
Tersangka berinisial IS menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen sekaligus Kuasa Pengguna Anggaran, sedangkan D adalah direktur utama PT Amanda Tiga Mandiri dan bertindak sebagai penyedia pekerjaan. Keduanya ditahan selama 20 hari di Rutan Pakjo, terhitung sejak 27 Oktober hingga 15 November 2026. Menurut keterangan penyidik, pemeriksaan ahli elektrikal menemukan sejumlah pekerjaan yang diduga tidak dilaksanakan, termasuk box panel, lampu beserta tiangnya, serta lampu tanpa tiang. Temuan itu menjelaskan mengapa perkara berpusat pada pelaksanaan pekerjaan, bukan semata-mata pada proses penganggaran.

Kerugian negara dan pekerjaan yang dipersoalkan
Kejaksaan menyebut kerugian negara mencapai Rp3.070.913.874, atau sekitar Rp3,07 miliar, berdasarkan perhitungan Kantor Akuntan Publik. Nilai tersebut membuat perkara ini layak dipantau bukan hanya karena besarnya angka, tetapi karena dugaan pekerjaan yang tidak terlaksana menyentuh inti kewajiban penyedia dan pengawasan pejabat pengadaan. Proyek yang bersumber dari APBD Perubahan 2025 itu mencakup lima kelompok lokasi dengan jumlah masing-masing 5, 11, 14, 8, dan 4 lokasi. Rincian lokasi memperlihatkan bahwa penyidik menelusuri kegiatan yang tersebar, sementara pemeriksaan ahli menjadi dasar untuk menguji kesesuaian antara pekerjaan yang dibayar dan yang ditemukan di lapangan. Angka kerugian tersebut masih merupakan keterangan dalam proses penyidikan, bukan pengganti putusan pengadilan.
Pembedaan ini penting agar pemberitaan tidak mengubah dugaan menjadi kesimpulan akhir. Kejari menyatakan kedua tersangka dijerat dengan pasal pidana, sementara penahanan awal berlangsung sampai 15 November 2026. Langkah berikutnya bergantung pada pengembangan penyidikan dan proses hukum yang berjalan; bahan yang tersedia belum menetapkan hasil akhir perkara. Karena itu, ukuran akuntabilitas bukan hanya penetapan tersangka, melainkan juga kemampuan penyidik menjelaskan hubungan antara temuan elektrikal, nilai pekerjaan, dan perhitungan kerugian. Transparansi pada tahap tersebut akan membantu publik menilai apakah pertanggungjawaban hukum menjangkau seluruh pihak yang relevan tanpa melampaui bukti.

Klarifikasi dana pokir dan posisi 15 anggota DPRD
Kejari menegaskan bahwa kegiatan yang menjadi objek perkara bukan bersumber dari dana pokok pikiran anggota DPRD. Penyidik memang menemukan bahwa anggota dewan pernah mengusulkan pengadaan lampu jalan melalui aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, tetapi usulan itu ditolak Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan tidak menjadi kegiatan yang disidik. Menurut penjelasan kejaksaan, pekerjaan dalam perkara ini dibiayai melalui APBD Perubahan Pemerintah Kota Palembang tahun anggaran 2025, bukan dana pokir. Klarifikasi ini penting karena dugaan kaitan dengan pokir sempat menjadi perhatian publik. Menyamakan usulan yang ditolak dengan sumber anggaran proyek yang terlaksana akan mengaburkan perbedaan antara proses perencanaan dan pelaksanaan belanja.
Kejari juga menyatakan 15 anggota DPRD yang sebelumnya dimintai keterangan tidak ditetapkan sebagai tersangka; pihak kejaksaan menyebut para anggota dewan itu sementara tidak terlibat dalam perkara. Dengan demikian, status tersangka korupsi Palembang dalam kasus ini terbatas pada IS dan D, sejauh perkembangan yang diumumkan pada 27 Oktober 2026. Klarifikasi tersebut tidak berarti penyidikan harus berhenti menjelaskan bagaimana dugaan pekerjaan yang tak terlaksana dapat lolos dalam pengawasan. Namun, perhatian publik perlu berpijak pada keterangan resmi dan bukti, bukan dugaan kolektif terhadap lembaga atau seluruh anggota dewan. Kesimpulannya, perkara ini kini bertumpu pada pembuktian peran pejabat pengadaan dan penyedia, sementara isu dana pokir Palembang telah dibantah sebagai sumber kegiatan yang disidik.







