Penurunan yang seharusnya menandakan pertumbuhan
UMKM naik kelas adalah proses ketika usaha mikro, kecil, dan menengah memperbesar kapasitas bisnis hingga berkembang menjadi usaha menengah atau besar, bukan ketika pemiliknya berhenti berusaha. Dengan pengertian itu, berkurangnya jumlah UMKM bisa menjadi kabar baik—tetapi hanya jika penurunannya benar-benar mencerminkan pertumbuhan.
Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala BKPM Rosan Roeslani menyampaikan harapan tersebut dalam Rapimnas Kamar Dagang dan Industri di Jakarta, Kamis, 29 Oktober 2026. Ia membayangkan jumlah UMKM turun dari sekitar 60 juta menjadi 50 juta pada tahun berikutnya, lalu 40 juta pada tahun selanjutnya, seiring pelaku usaha berkembang ke skala lebih besar. Rosan mempertanyakan mengapa usaha harus terus berada di kelas yang sama jika bisa tumbuh.
Namun, angka yang lebih kecil bukan ukuran kemajuan dengan sendirinya. Jika usaha menyusut karena gulung tikar, target itu berarti kegagalan, bukan kenaikan kelas. Pemerintah perlu menjelaskan dan mengukur hasil berdasarkan usaha yang benar-benar berkembang, bukan sekadar perubahan jumlah yang tercatat.
Ukuran keberhasilan bukan banyaknya unit usaha
Pemerintah perlu mengubah tolok ukur: jumlah UMKM penting, tetapi tidak cukup untuk menggambarkan kesehatan sektor ini. Rosan menekankan peningkatan skala usaha sebagai bagian dari upaya memperkuat daya saing pelaku usaha nasional dan membuka jalan agar mereka masuk ke rantai pasok global. Itu lebih ambisius daripada mempertahankan sebanyak mungkin usaha pada ukuran yang sama.
Besarnya peran UMKM membuat perubahan ukuran ini perlu dinilai dengan hati-hati. Data BPS untuk 2025 mencatat 65,5 juta unit usaha, kontribusi 61,9 persen terhadap PDB, serta penyerapan lebih dari 119 juta tenaga kerja atau sekitar 97 persen dari total tenaga kerja nasional. Jumlah besar itu bukan sekadar statistik: banyak mata pencaharian bergantung padanya.
Karena itu, target 60 juta menjadi 40 juta seharusnya dibaca sebagai sasaran perpindahan kelas, bukan perintah memangkas unit usaha. Pemerintah perlu memastikan pencatatan tetap mampu membedakan usaha yang naik skala dari usaha yang tutup. Tanpa kejelasan tersebut, angka penurunan mudah disalahartikan sebagai keberhasilan.
Kemitraan bisa membuka jalan, tetapi harus menghasilkan kemampuan
Salah satu jalur yang didorong Rosan adalah kemitraan UMKM dengan perusahaan besar. Perusahaan besar dapat membantu pelaku usaha memperluas pasar dan meningkatkan kapasitas, sementara kemitraan yang berjalan baik memberi usaha kecil peluang untuk berkembang di daerah. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM telah menjalankan program kemitraan di berbagai daerah; sekitar 1.000 UMKM tercatat ikut serta dengan nilai kemitraan sekitar Rp20 triliun.
Angka partisipasi dan nilai kemitraan menunjukkan adanya kegiatan, tetapi belum dengan sendirinya membuktikan bahwa usaha peserta naik kelas. Kemitraan baru berarti bagi pelaku usaha jika akses pasar, kapasitas produksi, atau kemampuan memenuhi kebutuhan mitra ikut berkembang. Karena itu, hasilnya perlu dinilai dari kemajuan usaha, bukan hanya jumlah peserta atau nilai kerja sama.
Kesimpulannya, mengurangi jumlah UMKM layak menjadi harapan hanya bila setiap penurunan mencerminkan usaha yang tumbuh ke kelas lebih tinggi, bukan hilangnya mata pencaharian. Pemerintah sebaiknya mengejar kualitas skala usaha dan kemitraan yang memberi manfaat nyata. Dengan ukuran itu, target 40 juta dapat berarti lebih banyak pelaku usaha berhasil berkembang—bukan sekadar lebih sedikit yang tercatat.
