Missing Graduation: Ketika UMKM Berhenti di Level Bertahan Hidup
Fenomena missing graduation dalam UMKM adalah kondisi ketika jutaan usaha mikro dan kecil berhenti di level bertahan hidup, tidak bertransformasi menjadi usaha menengah atau besar meski perekonomian tumbuh, sehingga produktivitas dan kualitas lapangan kerja tetap rendah dan kesenjangan kesejahteraan tidak banyak berubah. Riset The Missing Graduation yang diluncurkan dalam sebuah forum kebijakan pada 13 Oktober 2026 menunjukkan bahwa dari 26,4 juta usaha nonpertanian, hampir seluruhnya masih berada di skala mikro dan kecil. Kondisi ini bukan sekadar statistik; ia menjelaskan mengapa pertumbuhan ekonomi sekitar 5% belum terasa sebagai peningkatan kualitas kerja dan penghasilan bagi rumah tangga. Jika UMKM naik kelas mandek, ekonomi akan tampak stabil di atas kertas, tetapi rapuh di akar karena didominasi survivalist business dengan produktivitas rendah.
Peta UMKM: Survivalist Mendominasi, Gazelle Terhambat
Riset Prasasti mengungkap struktur dunia usaha yang timpang: hanya 1 juta usaha atau 4% yang masuk kategori top performer dengan kapabilitas tinggi dan pertumbuhan yang sudah terealisasi. Sekitar 12,3 juta usaha (47%) diklasifikasikan sebagai constrained gazelle, yaitu pelaku yang berorientasi tumbuh dan punya kapabilitas, tetapi terhambat untuk berkembang. Di sisi lain, sekitar 13,1 juta usaha—hampir separuh populasi—masuk kelompok lagging firms, dan 13 juta di antaranya adalah usaha mikro kecil survivalist. Kelompok survivalist business ini menjalankan usaha semata-mata untuk menyambung hidup, seperti pedagang asongan atau pedagang bakso, karena tidak ada kesempatan kerja formal. Mengharapkan mereka fokus pada pengembangan usaha mikro tanpa membuka lapangan kerja layak adalah ilusi kebijakan. Tanpa diferensiasi, program UMKM naik kelas akan terus salah sasaran.
Hambatan Pertumbuhan Usaha: Masalah Tenaga Kerja, Regulasi, dan Pungli
Narasi dominan bahwa UMKM gagal naik kelas karena kekurangan modal ternyata terlalu dangkal. Riset Prasasti menunjukkan hambatan pertumbuhan usaha bagi 12,3 juta constrained gazelle lebih banyak bersumber dari aspek kelembagaan: kualitas tenaga kerja, kerumitan regulasi dan perizinan, serta maraknya pungutan liar. Di banyak sektor, pemilik usaha sudah punya aspirasi ekspansi dan sebagian kapabilitas, tetapi tersendat ketika berhadapan dengan aturan yang tidak konsisten, birokrasi yang memakan waktu, dan biaya tak resmi yang menggerus margin. "Hambatan utama yang konsisten menahan kelompok usaha potensial ini untuk naik kelas berpusat pada tiga aspek kelembagaan yaitu persoalan ketenagakerjaan, regulasi dan birokrasi, serta maraknya pungutan liar." Selama akar masalah ini diabaikan, tambahan kredit akan lebih mirip oksigen sementara, bukan tangga yang mengangkat usaha ke kelas menengah.
Intervensi Kelembagaan UMKM: Bukan Satu Kebijakan untuk Semua
Riset The Missing Graduation menegaskan bahwa intervensi kelembagaan UMKM harus disesuaikan dengan karakter pelaku usaha, bukan disamaratakan. Untuk survivalist business, prioritas kebijakan bukan KUR, melainkan penciptaan lapangan kerja layak agar mereka punya pilihan selain berjualan demi bertahan hidup. Di sisi lain, pengembangan usaha mikro yang termasuk constrained gazelle membutuhkan pembenahan tata kelola tenaga kerja, kemudahan perizinan, pemberantasan pungli, serta kepastian regulasi. Rekomendasi riset ini jelas: pemerintah perlu fokus menghilangkan hambatan kelembagaan, menyesuaikan dukungan pendanaan dengan kebutuhan sektoral dan skala usaha, dan memperluas ketersediaan pekerjaan yang layak. Tanpa kombinasi kebijakan yang membedakan antara penopang hidup dan calon gazelle, agenda UMKM naik kelas akan terus tersangkut di tataran slogan.
Kesimpulan: Naik Kelas Butuh Reformasi Kelembagaan Serius
Inti persoalan bukan pada jumlah UMKM, melainkan pada kemampuan mereka untuk tumbuh. Mayoritas dari 26,4 juta usaha nonpertanian masih mandek di skala mikro dan kecil, dengan produktivitas rendah dan kontribusi terbatas terhadap lapangan kerja berkualitas. Jika negara terus menganggap semua UMKM sama, kebijakan akan terus menumpuk bantuan modal tanpa menyentuh hambatan struktural. Intervensi kelembagaan UMKM—dari reformasi regulasi, perizinan, ketenagakerjaan, hingga pemberantasan pungli—adalah syarat agar 12,3 juta constrained gazelle benar-benar bisa naik kelas. Sementara itu, kelompok survivalist perlu dibantu keluar dari jebakan usaha subsisten lewat pembukaan lapangan kerja layak. Tanpa keberanian merombak kelembagaan, missing graduation akan terus menjadi cermin bahwa pertumbuhan ekonomi belum berwujud kemakmuran yang merata.
