Penjurusan Kembali, dengan Tugas yang Lebih Besar
Penjurusan SMA adalah pengelompokan pembelajaran berdasarkan bidang ilmu untuk membantu siswa memperdalam pengetahuan dan menyiapkan pilihan studi lanjut, bukan sekadar label administratif. Pemerintah berencana menghidupkan kembali jurusan IPA, IPS, dan Bahasa mulai tahun ajaran 2027/2028. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menyampaikan rencana itu di Jakarta pada 5 November 2026, sekaligus membuka kemungkinan modifikasi agar skema mengikuti perkembangan ilmu dan kesiapan siswa.
Langkah ini menjawab kekhawatiran perguruan tinggi bahwa pengetahuan dasar sebagian mahasiswa baru masih di bawah harapan. Tujuan memperkuat fondasi akademik masuk akal: siswa yang belajar lebih terarah berpeluang memasuki kuliah dengan bekal lebih sesuai bidangnya. Namun, mengembalikan nama jurusan lama tidak otomatis memperbaiki mutu belajar. Keberhasilannya bergantung pada isi pembelajaran, pilihan yang sungguh dipahami siswa, dan dukungan sekolah—bukan pada pemisahan kelas semata.
Modifikasi Harus Membuka Pilihan, Bukan Mengunci Siswa
Rencana jurusan IPA IPS dan jurusan Bahasa SMA sebaiknya menjadi titik awal, bukan batas akhir. Pemerintah menyatakan bentuknya dapat dimodifikasi mengikuti dinamika keilmuan dan kesiapan siswa untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Artinya, pembaruan perlu memberi ruang bagi irisan lintas bidang serta keterampilan yang dibutuhkan di luar pola akademik lama. Menghidupkan kembali tiga rumpun tanpa meninjau apa yang diajarkan justru berisiko mengulang kelemahan terdahulu.
Anggota Komisi X DPR RI Habib Syarief Muhammad mendukung rencana tersebut, tetapi meminta Kemendikdasmen menyiapkan kurikulum, tenaga pendidik, dan mekanisme pemetaan minat serta kemampuan siswa secara matang. Ia juga mengingatkan agar pilihan jurusan tidak ditentukan oleh ikut-ikutan teman atau tekanan orang tua. Bagi siswa, penjurusan SMA semestinya membantu mengenali kekuatan dan arah belajar, bukan menempelkan keputusan yang sulit diubah sebelum minat mereka berkembang.
Kesiapan Sekolah Menentukan Hasil
Skala penerapan membuat persiapan lapangan tak bisa dianggap urusan belakangan: jumlah SMA tercatat 14.810 unit pada tahun ajaran 2025/2026. Sekolah-sekolah itu memiliki kondisi guru, laboratorium, dan perangkat pembelajaran yang beragam. Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengingatkan bahwa tanpa guru terlatih, fasilitas memadai, dan bimbingan karier, penjurusan dapat merosot menjadi pengelompokan administratif. Peringatan itu tepat: kebijakan nasional yang seragam di atas kertas bisa menghasilkan pengalaman belajar yang timpang di sekolah.
Sebelum jurusan SMA 2027 diterapkan, pemerintah perlu memetakan kesiapan tiap sekolah dan memastikan dukungan tidak berhenti pada penetapan struktur. Bimbingan karier juga harus membantu siswa memahami kaitan pilihan bidang dengan studi lanjut dan pekerjaan, sementara pembelajaran tetap menguatkan berpikir kritis, kolaborasi, dan literasi digital. Lestari menekankan bahwa pendidikan harus adaptif terhadap perkembangan zaman dan memberi ruang belajar lintas bidang, bukan terpaku pada formula lama.
Jadikan Pemetaan sebagai Panduan, Bukan Vonis
Tes Kemampuan Akademik (TKA) telah digunakan sejak tahun lalu sebagai salah satu cara mengarahkan pilihan siswa secara bertahap; mata pelajaran pilihannya berorientasi pada rencana studi lanjut, dan hasilnya menjadi salah satu komponen penerimaan mahasiswa baru jalur nontes di perguruan tinggi negeri maupun swasta. Instrumen ini dapat membantu pemetaan, tetapi tidak semestinya menjadi satu-satunya penentu. Minat, bakat, kemampuan akademik, serta perubahan aspirasi siswa perlu dipertimbangkan bersama dan dijelaskan secara terbuka.
Kesimpulannya, rencana penjurusan SMA layak diuji sebagai jalan memperkuat dasar ilmu, tetapi keberhasilannya tidak diukur dari kembalinya nama IPA, IPS, dan Bahasa. Ukurannya adalah apakah siswa memperoleh pembelajaran bermutu, pilihan yang sesuai, dan bekal yang relevan untuk kampus maupun dunia kerja. Pemerintah perlu menuntaskan kurikulum, pemetaan kesiapan, pelatihan guru, sarana, dan evaluasi berkala sebelum kebijakan berlaku. Tanpa itu, penjurusan hanya menjadi formalitas yang membagi siswa tanpa memperkaya mereka.
