Lonjakan Animo 2.700 Siswa: Titik Balik Sekolah Rakyat Sulsel
Sekolah Rakyat Sulsel adalah program pendidikan berasrama yang disiapkan pemerintah daerah untuk membuka akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem, dengan fasilitas belajar dan asrama terintegrasi, sehingga anak yang sebelumnya terhalang jarak, biaya, dan keterbatasan sekolah di daerah asal dapat bersekolah di lingkungan yang lebih lengkap dan terpantau. Lonjakan animo masuk Sekolah Rakyat Sulsel hingga 2.700 siswa pada Tahun Ajaran 2026/2027 bukan sekadar angka, melainkan alarm keras bahwa akses pendidikan lokal yang layak masih jauh dari kata cukup. Program yang awalnya hanya menampung 150 siswa dari lima kabupaten/kota di satu unit Sekolah Rakyat kini tumbuh cepat karena menjadi harapan keluarga kurang mampu untuk mengangkat masa depan anak mereka. Jika pemerintah tidak gesit menambah kapasitas dan memperkuat kualitas, Sekolah Rakyat berisiko berubah dari solusi inklusi pendidikan menjadi sumber kekecewaan baru karena antrean panjang dan seleksi yang makin ketat.
Dari 150 ke 2.700 Siswa: Mengapa Permintaan Meledak?
Pertumbuhan dari 150 siswa tahap awal pada 2025 menjadi 2.700 siswa dalam Tahun Ajaran 2026/2027 menunjukkan Sekolah Rakyat Sulsel menemukan ceruk kebutuhan yang selama ini diabaikan. Orang tua tak hanya mengejar ijazah, tetapi akses pendidikan berkualitas dengan sistem pembelajaran berasrama yang menjamin anak belajar, tinggal, dan mendapat dukungan kebutuhan dasar dalam satu paket. "Program Sekolah Rakyat memang dirancang untuk memberikan kesempatan pendidikan kepada anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem," ujar Kepala Dinas Sosial Sulsel Abdul Malik Faisal. Bagi keluarga dari luar kota Makassar, daya tarik terbesar adalah kombinasi akses pendidikan lokal yang terjangkau dengan fasilitas asrama, yang mengurangi beban biaya makan, transportasi, dan tempat tinggal selama anak bersekolah. Lonjakan ini seharusnya dibaca pemerintah sebagai bukti betapa banyak anak selama ini tertahan di luar sistem pendidikan yang layak, bukan sekadar keberhasilan program yang populer.
Ekspansi Kapasitas Siswa: 7 Sekolah Permanen dan Sudiang Menuju 3.000 Kursi
Menjawab ekspansi kapasitas siswa yang meledak, pemerintah provinsi mendorong pembangunan sekolah permanen sebagai tulang punggung Sekolah Rakyat Sulsel. Setelah mengamankan sembilan Sekolah Rakyat permanen pada periode 2025–2026 di berbagai kabupaten/kota, kini tujuh daerah—Luwu Timur, Luwu, Enrekang, Pinrang, Pangkep, Kepulauan Selayar, dan Toraja Utara—masuk prioritas pembangunan unit permanen yang dijadwalkan mulai dibangun Oktober. Ini bukan sekadar penambahan gedung, melainkan penegasan bahwa Sekolah Rakyat tidak lagi diposisikan sebagai program rintisan yang temporer. Di Sudiang, Makassar, ekspansi kapasitas siswa bahkan didorong agresif: dari lahan 7,6 hektare dengan daya tampung 1.080 siswa, gubernur meminta dukungan Kementerian Sosial untuk menambah 10 hektare lahan guna pembangunan asrama dan fasilitas penunjang baru. Jika disetujui, kapasitas di sana diproyeksikan tembus lebih dari 3.000 siswa, menjadikannya simpul utama jaringan Sekolah Rakyat Sulsel.
Politik Lahan dan Akses Pendidikan Lokal: Risiko Ketimpangan Baru
Ekspansi Sekolah Rakyat Sulsel tidak hanya soal bangunan, tetapi juga politik lahan yang akan menentukan siapa yang paling diuntungkan. Ketersediaan lahan minimal 7,3 hektare menjadi tantangan bagi banyak kabupaten/kota; beberapa daerah belum mampu memenuhi syarat, sehingga harus menunggu intervensi provinsi. Daerah yang menyediakan lahan sendiri cenderung memprioritaskan akses pendidikan lokal bagi anak dari wilayah mereka, sementara sekolah di atas lahan provinsi bersifat regional dan menampung siswa dari seluruh 24 kabupaten/kota. Di satu sisi, pola ini memperluas akses lintas daerah; di sisi lain, berpotensi menciptakan ketimpangan antarwilayah jika hanya daerah yang punya lahan besar yang mendapat sekolah permanen. Pemprov mencoba meredam risiko ini dengan menyiapkan alternatif lahan di Luwu Utara, Gowa, Maros, Bulukumba, dan mendorong integrasi sekolah rintisan ke sekolah permanen agar siswa segera “diimigrasi” ke fasilitas yang lebih memadai.
Tantangan Berikutnya: Menjaga Kualitas, Bukan Sekadar Menambah Kursi
Dengan jumlah peserta didik yang sudah mencapai ribuan dan pembangunan unit baru di banyak titik, Sekolah Rakyat Sulsel berada di persimpangan penting: antara menjadi motor pengentasan kemiskinan atau hanya menambah angka partisipasi sekolah tanpa peningkatan kualitas. Pemerintah sosial sendiri mengakui tantangan berikutnya adalah memastikan kualitas pendidikan, kecukupan tenaga pendidik, keberlanjutan fasilitas asrama, dan ketepatan sasaran penerima manfaat. Seleksi siswa berbasis data sosial ekonomi adalah langkah awal, tetapi tanpa pengawasan ketat, program ini rentan bergeser dari anak miskin ekstrem ke kelompok yang lebih mampu memanfaatkan jalur informasi. Sulsel memang menunjukkan sinergi kuat antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam melihat Sekolah Rakyat sebagai alat pengentasan kemiskinan. Namun komitmen itu harus diterjemahkan ke standar mutu pembelajaran yang jelas, rasio guru-siswa yang sehat, dan mekanisme evaluasi yang transparan. Tanpa itu, pembangunan sekolah permanen dan ekspansi kapasitas siswa hanya akan menjadi monumen fisik yang tidak sebanding dengan janji perubahan hidup anak-anak yang sebelumnya tidak terjangkau.
