Jalan membutuhkan dukungan di luar APBD
Dukungan pembangunan jalan di luar APBD adalah upaya pemerintah daerah menutup kebutuhan infrastruktur ketika kemampuan kas daerah terbatas, dengan melibatkan mitra usaha atau meminta pendanaan pemerintah pusat. Dua pendekatan berbeda di Kuantan Singingi dan Berau memperlihatkan bahwa anggaran jalan daerah tak selalu cukup untuk menjawab kebutuhan warga sekaligus mendorong ekonomi. DPRD Kuansing mengajak pemerintah daerah dan dunia usaha berbagi peran, sedangkan Pemkab Berau mengintensifkan koordinasi dengan kementerian untuk memperoleh dana pusat jalan. Keduanya masuk akal, tetapi tetap menuntut kejelasan prioritas dan tindak lanjut: kerja sama tidak boleh berhenti sebagai wacana, sementara usulan ke pusat belum berarti anggaran sudah disetujui. Ukuran keberhasilannya bukan banyaknya pertemuan, melainkan perbaikan jalan yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Kuansing meminta perusahaan ikut bertanggung jawab
Ketua DPRD Kuansing H. Juprizal mendorong sinergi pemerintah daerah, DPRD, dan dunia usaha untuk meningkatkan jalan kabupaten pada ruas Simpang Cengar–Bukit Payung, yang dilalui aktivitas PT KTBM dan PT BKP. Karena fiskal daerah terbatas, Juprizal menilai dukungan perusahaan di sekitar wilayah operasional dapat membantu menjawab kebutuhan masyarakat. Ia menunjuk tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan sebagai salah satu jalur kontribusi, dengan pelaksanaan yang tetap mengikuti peraturan dan Peraturan Bupati Kuansing Nomor 15 Tahun 2023. Arah ini patut didukung, sebab perusahaan turut bergantung pada jalan untuk kegiatan operasional, sementara warga membutuhkan jalan untuk mobilitas dan distribusi hasil usaha. DPRD dijadwalkan menggelar hearing pada Kamis, 29 Oktober 2026, guna membahas peningkatan ruas tersebut bersama perangkat daerah terkait. Pertemuan itu perlu menghasilkan kesepahaman dan langkah konkret, bukan sekadar ajakan umum.
Berau membidik dukungan pemerintah pusat
Berau memilih jalur pendanaan berbeda. Kepala DPUPR Fendra Firnawan mendampingi Bupati Sri Juniarsih Mas dan jajaran dalam pertemuan dengan Kementerian Pekerjaan Umum untuk menyampaikan usulan proyek infrastruktur, terutama peningkatan jalan dan sarana pendukung konektivitas. Pemkab berharap dukungan pusat membantu kebutuhan yang belum tertangani APBD, tetapi realisasinya masih bergantung pada keputusan kementerian. Karena itu, usulan harus diprioritaskan berdasarkan dampak dan kesiapan, bukan hanya banyaknya kebutuhan. Salah satu kepentingan yang ditonjolkan ialah akses wisata Berau. Daerah ini memiliki destinasi pesisir, pulau, dan daratan, tetapi potensi tersebut sulit memberi manfaat ekonomi maksimal bila perjalanan menuju lokasi masih terkendala. Jalan yang lebih baik dapat memudahkan wisatawan, mendukung usaha lokal, dan memperlancar distribusi kebutuhan pokok. Strategi meminta dana pusat beralasan, namun hasilnya harus dinilai dari akses yang benar-benar membaik.
Dua jalur, satu tuntutan: hasil yang terukur
Perbedaan pendekatan kedua daerah mencerminkan pilihan yang tersedia saat APBD tak mampu membiayai seluruh kebutuhan. Pembangunan jalan Kuansing mengandalkan sinergi lokal dan kontribusi dunia usaha, sementara Berau mengupayakan dukungan anggaran dari pemerintah pusat. Keduanya bukan solusi otomatis: kontribusi perusahaan perlu transparan dan selaras dengan aturan, sedangkan usulan ke kementerian masih menunggu keputusan pendanaan. Namun, menunda perbaikan juga membawa dampak bagi mobilitas warga, distribusi barang, kegiatan ekonomi, dan—di Berau—pengembangan pariwisata. Pemerintah dan DPRD perlu memastikan kebutuhan masyarakat menjadi dasar prioritas, serta menjelaskan tindak lanjut kepada publik. Kesimpulannya, mencari sumber dukungan di luar kas daerah merupakan langkah realistis, tetapi ukuran keberhasilannya tetap sama: jalan yang lebih layak, manfaat yang terasa, dan proses yang dapat dipertanggungjawabkan.
