Dari penebangan pohon ke mogok belajar
Protes siswa adalah bentuk penyampaian keberatan oleh murid terhadap kebijakan sekolah, dan di Simpang Ulim aksi ini berkembang menjadi mogok belajar setelah pohon-pohon peneduh ditebang. Penebangan pohon sekolah di SMA Negeri 1 Simpang Ulim, Aceh Timur, memicu demonstrasi pada Jumat, 23 Oktober 2026; video aksi kemudian menyebar luas di media sosial. Para siswa membawa spanduk yang meminta penghijauan dikembalikan, termasuk seruan agar pohon ditanam kembali. Respons mereka menunjukkan bahwa lingkungan sekolah bukan sekadar urusan penataan fisik: pepohonan yang memberi teduh juga membentuk kenyamanan belajar sehari-hari. Ketika perubahan besar berlangsung tanpa penjelasan yang dipahami warga sekolah, kekecewaan mudah berubah menjadi aksi terbuka. Mogok belajar tentu mengganggu kegiatan pendidikan, tetapi juga menandakan bahwa saluran dialog di sekolah belum berhasil menampung keberatan siswa.

Alasan teknis tidak menghapus kebutuhan bermusyawarah
Kepala sekolah Laina Fariyani membenarkan adanya protes dan menjelaskan bahwa pohon yang ditebang berusia sekitar 10 hingga 15 tahun. Menurutnya, penataan dilakukan dengan mempertimbangkan infrastruktur, kebersihan, keselamatan, dan rencana penghijauan kembali. Akar disebut berpotensi merusak lantai, cabang dikhawatirkan mengganggu jaringan listrik, sementara pohon di dekat parit dinilai dapat menghambat aliran air. Ia juga menyampaikan bahwa penebangan dilakukan atas perintah kepala cabang dinas setelah berkoordinasi dengan dinas pendidikan. Namun, alasan teknis saja tidak cukup untuk mengakhiri polemik. Siswa dan pihak OSIS menyatakan belum memperoleh penjelasan, sementara sejumlah guru disebut tidak mengetahui rencana tersebut. Jika perubahan berdampak langsung pada ruang belajar bersama, konsultasi sebelum pekerjaan dimulai semestinya menjadi bagian dari keputusan, bukan langkah yang baru dipikirkan setelah muncul protes.
Praktisi pendidikan Tabrani Yunis menilai demonstrasi siswa dan protes guru sebagai peringatan serius tentang tata kelola sekolah, terutama dalam pengambilan keputusan dan komunikasi dengan warga sekolah. Ia mempertanyakan apakah dewan guru, komite sekolah, dan perwakilan siswa melalui OSIS dilibatkan sebelum penebangan. Sorotan ini tepat: kewenangan kepala sekolah bukan alasan untuk mengabaikan pihak yang menggunakan lingkungan sekolah setiap hari. Beredar pula dugaan bahwa seorang guru yang mempertanyakan kebijakan mendapat intimidasi, tetapi tuduhan itu belum terverifikasi dan perlu diperiksa secara adil. Evaluasi seharusnya membedakan fakta yang telah dipastikan dari klaim yang masih perlu dikonfirmasi, sembari menilai proses komunikasi dan dampak keputusan. Dengan begitu, tata kelola sekolah tidak menjadi slogan setelah demonstrasi, melainkan tolok ukur konkret untuk mencegah konflik serupa.

Penunjukan Plh perlu diikuti pemulihan kepercayaan
Setelah aksi berlangsung, Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Aceh Timur menunjuk pelaksana harian (Plh) kepala sekolah. Kepala cabang dinas, Rahmatsah Putra, menyatakan langkah itu dimaksudkan untuk menjaga kegiatan belajar mengajar dan memulihkan suasana sekolah. Plh akan menangani administrasi serta operasional sampai kepala sekolah definitif ditetapkan; nama pejabat belum diumumkan karena surat keputusan masih diproses. Prioritas tersebut menyentuh kebutuhan paling mendesak siswa: hak belajar dalam suasana aman dan kondusif. Namun, pergantian sementara kepala sekolah tidak dengan sendirinya menjawab pertanyaan tentang bagaimana keputusan penebangan dibuat atau bagaimana keluhan guru dan murid ditangani. Agar langkah dinas tidak berhenti sebagai respons administratif, evaluasi perlu terbuka, berbasis keterangan pihak terkait, dan memberi ruang bagi warga sekolah untuk menyampaikan pandangan tanpa tekanan.
Rencana penghijauan kembali dengan tanaman baru yang dinilai lebih sesuai dengan kondisi lingkungan dan infrastruktur sekolah memberi jalan untuk memperbaiki area yang dibersihkan. Akan tetapi, menanam pohon pengganti saja belum cukup untuk memulihkan kepercayaan. Sekolah perlu menjelaskan pilihan tanaman, tujuan penataan, dan proses pelaksanaannya kepada guru, siswa, serta komite. Cabang dinas juga perlu memastikan kegiatan belajar kembali normal sambil menuntaskan evaluasi, bukan menganggap berakhirnya aksi sebagai tanda bahwa persoalan telah selesai. Kesimpulannya, polemik ini bermula dari pohon yang ditebang, tetapi ujian sebenarnya adalah apakah pimpinan sekolah dan dinas bersedia mendengar warga sekolah sebelum membuat keputusan yang mengubah ruang bersama. Proses yang transparan dan musyawarah yang nyata adalah cara paling masuk akal untuk mengakhiri konflik sekaligus mencegahnya terulang.






