Dua ukuran yang tidak boleh dicampur
Kebebasan sipil adalah ruang bagi warga untuk berserikat, berkumpul secara damai, menyampaikan pendapat, dan memperjuangkan hak tanpa intimidasi atau pembalasan. Setelah dua tahun pemerintahan Prabowo, perdebatan tentang arah negara tak cukup dijawab dengan daftar program: capaian layanan publik dan kondisi ruang kritik adalah ukuran berbeda yang harus dinilai masing-masing. Pada 19 Oktober 2026, CIVICUS mendesak pemerintah menghentikan tindakan yang membatasi kebebasan berekspresi, berkumpul, dan memperjuangkan hak asasi manusia. Laporannya menggambarkan tekanan terhadap pembela HAM, jurnalis, demonstran, dan pengkritik di ruang digital. Itu adalah kritik masyarakat sipil yang patut diperiksa melalui bukti dan pertanggungjawaban, bukan disisihkan karena pemerintah juga menjalankan program sosial. Sebaliknya, daftar capaian yang disampaikan seorang politisi bukan evaluasi independen atas dampak program. Menganggapnya jawaban atas kritik sipil berarti mencampur dua pertanyaan: apa yang pemerintah lakukan, dan apakah warga masih bebas menentangnya.
Peringatan CIVICUS dan dampaknya bagi warga
CIVICUS menyebut penahanan delapan aktivis setelah gelombang protes Agustus 2025 dan serangan air keras terhadap Andrie Yunus pada Maret 2026 sebagai contoh risiko yang dihadapi pengkritik pemerintah. Laporan itu juga menyoroti dugaan pengawasan, intimidasi, penuntutan hukum, gangguan terhadap pemutaran film dokumenter, serta ancaman terhadap jurnalis yang meliput demonstrasi. Dampaknya bukan abstrak. Menurut organisasi tersebut, pelabelan pengkritik sebagai “agen asing” dapat menimbulkan ketakutan dan membuat warga enggan bersuara. Laporan itu menyebut ratusan demonstran, termasuk anak-anak, menghadapi penggunaan kekuatan berlebihan dan penangkapan sewenang-wenang. Di Papua, CIVICUS menyoroti laporan pelanggaran HAM dan pembatasan akses bagi pemantau independen. CIVICUS Monitor mengategorikan ruang sipil Indonesia sebagai “terhambat”, berdasarkan pemantauan kebebasan berserikat, berkumpul damai, dan berekspresi. Penilaian ini memberi sinyal serius, tetapi ringkasan laporan yang tersedia tidak memerinci bukti untuk setiap kasus. Karena itu, temuan khusus perlu ditindaklanjuti dengan penyelidikan transparan, bukan dianggap sebagai putusan hukum.
Daftar capaian Ali Lubis: klaim yang perlu diuji
Di tengah aksi, anggota DPRD DKI Jakarta Ali Lubis mengatakan program pemerintah penting untuk membaca arah dan dinamika pemerintahan. Dalam keterangannya pada 29 Oktober 2026, ia menyebut demonstrasi selama pemerintahan Prabowo-Gibran memiliki tujuan dan target, bukan berlangsung tanpa alasan. Sikap politik ini menjelaskan cara seorang pendukung memaknai protes, tetapi tidak dengan sendirinya menjawab alasan para peserta aksi atau membuktikan bahwa kritik mereka keliru. Ali mengklaim program Makan Bergizi Gratis menjangkau lebih dari 57 juta orang setiap hari, sementara pemeriksaan kesehatan gratis telah menjangkau sekitar 106 juta orang. Ia juga menyebut 44.000 siswa dari keluarga miskin mendapat sekolah gratis melalui Sekolah Rakyat. Angka-angka itu relevan bagi warga, tetapi sumber yang tersedia menyajikannya sebagai pernyataan Ali, bukan hasil audit atau evaluasi dampak independen. Ia turut mengklaim sekitar Rp 52 triliun uang negara terselamatkan dan 6,2 juta hektare lahan hutan kembali ke negara. Klaim sebesar ini membutuhkan data dasar, metode penghitungan, dan verifikasi terbuka sebelum disebut capaian yang telah terbukti.
Bukti, keterbatasan, dan ukuran pertanggungjawaban
Kedua sumber memberi bahan penting, tetapi batasnya berbeda. CIVICUS merangkum pemantauan ruang sipil yang melibatkan lebih dari 20 organisasi di 198 negara dan wilayah; kategorinya bertumpu pada kebebasan berserikat, berkumpul damai, dan berekspresi. Jangkauan itu membuat penilaiannya berguna sebagai peringatan komparatif, tetapi tidak menggantikan pemeriksaan kasus per kasus ataupun proses hukum yang menetapkan tanggung jawab. Pernyataan Ali Lubis, sebaliknya, memuat sederet klaim program tanpa metodologi, dokumen pembanding, atau penilaian hasil dalam materi yang tersedia. Ia menyebut 100 kampung nelayan telah dibangun sejak 2025 dengan target 5.000 pada 2029, serta rencana peluncuran Bursa Komoditas dan Mineral Strategis pada 1 Januari 2027. Target dan agenda mendatang bukan hasil yang sudah tercapai. Ukuran yang adil harus meminta pemerintah membuka data program sekaligus memastikan dugaan intimidasi dan kekerasan diselidiki. CIVICUS mendesak akses pemantau HAM ke Papua dan pertanggungjawaban atas pelanggaran. Kesimpulannya, capaian pemerintah Prabowo harus diuji dengan bukti, sementara kebebasan sipil Indonesia harus dinilai dari perlindungan nyata bagi warga yang mengkritik. Aksi masyarakat sipil bukan gangguan yang bisa dibantah dengan daftar program; ia bagian dari pengawasan demokratis.
