Temukan minat Anda, bersama

Promo pilihan, ulasan jujur, dan cerita belanja dari mereka yang seminat dengan Anda — setiap hari di Kuybeli.

Temukan minat Anda, bersamaPromo pilihan, ulasan jujur, dan cerita belanja dari mereka yang seminat dengan Anda — setiap hari di Kuybeli.

Kasus Penyadapan Presiden: Tiga Tersangka, Perwira Tinggi Diperiksa

Kasus Penyadapan Presiden: Tiga Tersangka, Perwira Tinggi Diperiksa
Minat|Keamanan Pintar

Pemeriksaan dan penetapan tersangka

Penyadapan ilegal adalah pemantauan komunikasi tanpa hak atau prosedur yang diwajibkan, termasuk akses ke sistem penyadapan tanpa dasar penegakan hukum yang sah. Dalam perkara yang menyasar Presiden Prabowo, Bareskrim Polri kini menguji dugaan pelanggaran itu melalui pemeriksaan saksi, penyitaan perangkat, dan penetapan tersangka—langkah yang harus disertai pembuktian transparan karena menyangkut kewenangan aparat.

Pada 3 November 2026, Kabareskrim Komjen Asep Safrudin mengumumkan tiga tersangka: LSP, ASN, dan EH, yang disebut sebagai Listyo Sigit Prabowo, Ahrie Sonta, serta Eko Hadi Santoso. Mereka diduga terlibat dalam penyadapan tanpa prosedur terhadap sejumlah nomor, termasuk milik Presiden Prabowo. Sementara itu, Irjen Slamet Uliandi, mantan Kepala Divisi TIK Polri, diperiksa secara intensif sebagai saksi kunci, bukan sebagai tersangka. Pembedaan status ini penting: dugaan dan penetapan tersangka bukan putusan bersalah.

Kasus Penyadapan Presiden: Tiga Tersangka, Perwira Tinggi Diperiksa

Kronologi dugaan penyadapan dan penghapusan data

Keterangan penyidik menempatkan awal dugaan penyadapan pada 2025. Sejumlah nomor diduga dimasukkan ke server Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa verifikasi dan tanpa prosedur yang disyaratkan Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010. Aktivitas itu disebut berlanjut hingga Oktober 2026, dengan sasaran yang diduga mencakup Presiden, pejabat negara, tokoh politik, insan media, organisasi masyarakat, LSM, dan pengusaha. Penyidik menyatakan penyadapan tersebut tidak didukung permohonan dari penyidik maupun lampiran laporan polisi.

Pada Oktober 2026, penyidik menduga file hasil sadapan dan catatan log di komputer LIMS diperintahkan untuk dihapus. Petugas yang mengetahui dugaan penyadapan dan penghilangan data membuat laporan polisi pada 30 Oktober. Setelah itu, Bareskrim memeriksa saksi dan ahli sebelum mengumumkan tiga tersangka pada 3 November. Urutan ini menjadikan dugaan penghapusan data bagian penting perkara, bukan sekadar persoalan teknis: catatan sistem dapat membantu menguji kapan akses terjadi dan siapa yang bertanggung jawab.

Barang bukti dan perkara yang harus dibuktikan

Penyidik menyita 11 ponsel, satu iPad, dan empat flashdisk sebagai barang bukti digital. Perangkat itu disebut berkaitan dengan operasional atau penyimpanan log sistem. Bareskrim juga telah memeriksa 10 saksi dan tiga saksi ahli, serta menyatakan menggunakan metode penyidikan berbasis bukti ilmiah. Banyaknya perangkat dan pemeriksaan memberi gambaran tentang cakupan pengumpulan bukti, tetapi belum dengan sendirinya membuktikan siapa melakukan apa. Bukti digital perlu diuji keaslian, konteks, dan kaitannya dengan masing-masing tersangka.

Penyidik menerapkan ketentuan KUHP dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik terkait dugaan akses tanpa hak, gangguan terhadap transmisi, serta pengubahan atau penghilangan informasi elektronik. Irwasum menyebut pemeriksaan berlangsung bersama Divisi Propam dengan pengawasan internal dan menegaskan dugaan pelanggaran berkaitan dengan oknum, bukan kebijakan institusi. Namun, pengawasan internal saja tidak menggantikan kebutuhan akan penjelasan terbuka mengenai dasar penyadapan, alur perintah, dan jejak digital.

Ujian berikutnya adalah akuntabilitas

Kasus penyadapan ilegal ini masih berada pada tahap awal penyidikan. Bareskrim menyatakan akan mendalami peran masing-masing tersangka dan kemungkinan keterlibatan pihak lain. Pemeriksaan terhadap Irjen Slamet Uliandi dapat membantu menjelaskan tata kelola sistem LIMS, tetapi statusnya saat ini tetap saksi. Karena sasaran dugaan penyadapan disebut melampaui satu nomor dan mencakup beragam tokoh, penyidikan perlu mengurai secara rinci bagaimana sasaran dipilih, siapa yang memberi akses, dan apakah jejak penghapusan data dapat dipulihkan.

Inti perkara penyadapan Presiden Prabowo bukan semata daftar nama tersangka, melainkan apakah kewenangan teknis digunakan tanpa dasar hukum dan kemudian jejaknya dihapus. Penetapan tiga tersangka menandai kemajuan, bukan akhir pembuktian. Ukuran keberhasilan Bareskrim Polri adalah penyidikan yang dapat diuji: bukti digital terjaga, tanggung jawab tiap orang dijelaskan, dan proses hukum berjalan tanpa menganggap dugaan sebagai kesimpulan.

Kuybeli memperoleh komisi saat Anda berbelanja melalui tautan kami, tanpa biaya tambahan untuk Anda.

You May Also Like

Comments
Tulis sesuatu...
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berbagi pendapat!