Tiga tersangka dalam perkara penyadapan
Penyadapan telepon ilegal adalah pemantauan komunikasi melalui nomor telepon tanpa prosedur dan dasar penegakan hukum yang semestinya, sehingga dapat melanggar privasi serta aturan sistem elektronik. Dalam kasus penyadapan presiden ini, Bareskrim Polri menetapkan tiga orang berinisial LSP, ASN, dan EH sebagai tersangka. Kepala Bareskrim Komjen Pol. Asep Safrudin mengumumkan penetapan itu dalam konferensi pers di Jakarta pada Selasa, 3 November 2026. Penyidik juga memeriksa SU sebagai saksi, bukan tersangka. Pembedaan status ini penting: penetapan tersangka menandai langkah penyidikan, bukan putusan bersalah. Karena perkara menyangkut komunikasi presiden dan berbagai tokoh, penyampaian informasi perlu tetap membedakan dugaan penyidik dari kesimpulan hukum yang belum diputus.
Menurut keterangan penyidik, perkara tidak terbatas pada penyadapan. Dugaan yang ditangani juga mencakup akses ilegal ke sistem elektronik dan penghapusan data hasil penyadapan. Jadi, penyidikan menguji dua hal sekaligus: apakah nomor dimasukkan dan dipantau tanpa prosedur yang sah, serta apakah jejak elektronik kemudian dihapus. Istilah akses ilegal telepon dalam perkara ini berkaitan dengan dugaan akses tanpa wewenang terhadap sistem dan data, bukan bukti bahwa setiap nomor yang disebut telah dipastikan disadap.
Kronologi menurut penyidik
Kronologi yang disampaikan Asep bermula pada 2025. Para tersangka diduga memerintahkan sejumlah nomor dimasukkan ke server Lawfull Interceptions Management System (LIMS) tanpa verifikasi, lalu disadap tanpa kaitan dengan penyelidikan atau penyidikan yang sah. Keterangan ini merupakan versi penyidik yang masih harus diuji dalam proses hukum. Sekitar Oktober 2026, menurut Asep, muncul perintah untuk menghapus berkas hasil penyadapan dari komputer sistem LIMS. Petugas yang mengetahui hal itu kemudian membuat laporan polisi pada 30 Oktober 2026. Urutan tersebut menjelaskan mengapa perkara kini mencakup dugaan penghapusan data, bukan hanya praktik penyadapan telepon ilegal.
Setelah laporan diterima, Bareskrim menyatakan telah memeriksa 10 saksi dan tiga saksi ahli. Penyidik juga menyita 11 telepon genggam, satu iPad, dan empat flashdisk. Angka-angka itu menggambarkan skala awal pemeriksaan, tetapi belum menjelaskan isi perangkat atau kaitan setiap barang dengan dugaan tindak pidana. Langkah berikutnya adalah menguji bukti elektronik dan keterangan para pihak secara menyeluruh. Publik sebaiknya tidak menyamakan jumlah barang yang disita dengan kepastian bahwa seluruh dugaan telah terbukti.
Nomor yang diduga menjadi sasaran
Penyidik menyebut sasaran dugaan penyadapan meliputi nomor telepon Presiden Prabowo Subianto, pejabat negara, tokoh politik, insan media, tokoh organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, dan pengusaha. Namun, keterangan yang tersedia tidak merinci nomor-nomor tersebut satu per satu. Karena itu, belum tepat menyajikan daftar nomor atau pemilik tertentu di luar kelompok yang disebut penyidik. Pernyataan bahwa sejumlah nomor diduga disadap juga belum sama dengan konfirmasi bahwa semua sasaran telah teridentifikasi dan setiap tindakan penyadapan terbukti.
Perhatian publik terhadap kasus penyadapan presiden dapat dipahami karena dugaan ini menyentuh kerahasiaan komunikasi dan keamanan informasi. Namun, kehati-hatian sama pentingnya: sumber informasi saat ini adalah paparan penyidik mengenai hasil sementara, bukan putusan pengadilan. Klaim lain yang beredar dan belum dikonfirmasi sebaiknya tidak diperlakukan sebagai fakta. Sikap itu melindungi akurasi pemberitaan sekaligus menjaga agar proses hukum tidak digantikan spekulasi.
Apa yang perlu dibuktikan selanjutnya
Inti perkara bukan semata siapa yang menjadi sasaran, melainkan apakah akses dan penyadapan dilakukan tanpa dasar serta apakah data elektronik sengaja dihapus. Bareskrim menyatakan penyidikan berlanjut setelah pemeriksaan saksi dan ahli serta penyitaan perangkat. Materi yang tersedia belum cukup untuk memastikan peran masing-masing tersangka, isi data yang ditemukan, atau hasil akhir pemeriksaan terhadap SU. Karena itu, setiap perkembangan perlu ditautkan pada keterangan resmi atau bukti yang diuji, bukan pada identitas maupun klaim yang belum terverifikasi.
Kesimpulannya, penetapan tiga tersangka membuat penyidikan memasuki tahap penting, tetapi belum menutup pertanyaan tentang bagaimana nomor-nomor dimasukkan ke LIMS, siapa yang memerintahkan setiap tindakan, dan apakah penghapusan berkas dapat dibuktikan. Kasus ini harus ditangani dengan transparansi dan ketelitian: dugaan penyadapan telepon ilegal serta akses ilegal telepon menuntut pertanggungjawaban bila terbukti, sementara asas praduga tak bersalah tetap berlaku bagi semua pihak.
