Pers yang kuat adalah bagian dari pembangunan
Pers pembangunan adalah praktik jurnalistik yang menyampaikan kemajuan dan persoalan publik secara faktual, berimbang, serta mendorong masyarakat memahami dan menilai kebijakan yang memengaruhi hidup mereka. Prinsip itu menjadi inti Rakernas III Pro Jurnalismedia Siber (PJS) Indonesia dan pelantikan pengurus DPP periode 2026–2027 di Asrama Haji Batam, Rabu, 4 November. Acara bertema “Pers Kompeten, Indonesia Paten. Pers Berintegritas, Indonesia Berkelas” dibuka Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, dan diikuti sekitar 250 peserta dari 26 provinsi. Kehadiran Kepala BP Batam Amsakar Achmad memberi forum ini konteks daerah yang jelas: media bukan sekadar penyampai kabar tentang pembangunan, melainkan penghubung antara pemerintah, pemangku kepentingan, dan warga. Namun, kontribusi itu hanya bernilai jika jurnalis menjaga jarak kritis dan kepercayaan publik.

Kemajuan Batam perlu diberitakan dengan konteks
Amsakar mendorong insan pers bersinergi dengan pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan, tetapi sinergi tidak semestinya berubah menjadi pemberitaan satu arah. Ia meminta media menyampaikan perkembangan, potensi, dan capaian Batam sekaligus tetap menjalankan fungsi kontrol sosial secara profesional dan berimbang. Pesan itu penting: berita produktif bukan berarti menghindari kritik, melainkan memberi fakta dan konteks agar warga bisa memahami hasil maupun kebutuhan yang belum terpenuhi. Amsakar menyebut pertumbuhan ekonomi Batam sebesar 7,28 persen, dibandingkan 5,29 persen secara nasional. Hingga semester pertama 2026, realisasi investasi tercatat Rp58,97 triliun, sementara angka kemiskinan turun dari 4,85 persen menjadi 3,81 persen. Data tersebut dapat membantu publik menilai arah pembangunan, tetapi peran pers juga mencakup penyampaian aspirasi warga agar kebijakan lebih responsif.
Profesionalisme menjaga kepercayaan publik
Seruan Amsakar agar informasi disampaikan secara faktual dan berimbang sejalan dengan penekanan Zulkifli Hasan pada kompetensi serta tanggung jawab jurnalistik. Informasi keliru, menurut Zulkifli, tidak hanya merugikan satu pihak, tetapi dapat berdampak pada kepentingan masyarakat dan bangsa. Karena itu, tuntutan menjadi pers profesional berintegritas bukan slogan acara; ia merupakan syarat agar publik dapat mempercayai berita, termasuk ketika media mengabarkan program pemerintah. Kualitas liputan juga menuntut jurnalis memahami kebijakan dan tujuan pembangunan, tanpa melepaskan kewajiban memeriksa klaim serta memberi ruang pada suara masyarakat. Amsakar berharap Rakernas menghasilkan rekomendasi untuk membangun ekosistem pers yang profesional, berintegritas, dan bertanggung jawab. Ukuran keberhasilannya semestinya bukan kedekatan media dengan penguasa, melainkan ketepatan informasi dan manfaatnya bagi warga.
Kedaulatan pangan membutuhkan liputan yang cermat
Zulkifli mengaitkan peran media dengan agenda kedaulatan pangan yang berlandaskan Pasal 33 UUD 1945. Arah yang ia sampaikan mencakup penguatan kemandirian pangan, pengurangan ketergantungan impor, serta peningkatan produktivitas petani, peternak, dan nelayan. Bagi jurnalis, agenda ini perlu diterangkan dengan cermat: bukan sekadar mengulang sasaran kebijakan, tetapi juga menjelaskan dampaknya terhadap masyarakat dan memberi tempat bagi pengalaman para pelaku pangan. Zulkifli menekankan pentingnya pelatihan, kesempatan, dan pembukaan peluang agar masyarakat produktif, bukan terus bergantung pada bantuan. Di sinilah kontribusi media melampaui penyebaran informasi resmi: liputan yang akurat dapat membantu publik memahami pilihan pembangunan sekaligus menyuarakan kebutuhan kelompok yang terdampak. Rakernas PJS Batam mengingatkan bahwa pembangunan daerah dan agenda pangan nasional sama-sama memerlukan pers yang kompeten, independen dalam menjalankan kontrol sosial, serta layak dipercaya.






