Pers sebagai mitra sekaligus pengawas pembangunan
Pers daerah adalah jembatan informasi antara pemerintah dan warga sekaligus pengawas kebijakan yang membantu memastikan pembangunan menjawab kebutuhan masyarakat. Pesan itu mengemuka saat Kepala BP Batam Amsakar Achmad menghadiri Rakernas III Pro Jurnalismedia Siber (PJS) Indonesia dan pelantikan pengurus DPP PJS periode 2026–2027 di Asrama Haji Batam, Rabu (4/11). Amsakar mengajak insan pers memperkuat sinergi dengan pemerintah dan para pemangku kepentingan untuk mendukung pembangunan Batam. Namun, kolaborasi tak semestinya berubah menjadi pemberitaan seragam atau sekadar penyampai capaian pemerintah. Nilai pers justru terletak pada kemampuannya memberi konteks, menguji klaim, dan menyuarakan kepentingan publik. Bagi pers Batam, mengawal pembangunan berarti menjaga ruang bagi informasi yang akurat sekaligus kritik yang profesional.
Rakernas itu mengangkat tema “Pers Kompeten, Indonesia Paten. Pers Berintegritas, Indonesia Berkelas”, dibuka Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, dan diikuti sekitar 250 peserta dari 26 provinsi. Skala pertemuan tersebut memberi bobot pada pembahasan tentang standar jurnalistik: kerja sama dengan pemerintah perlu dibangun bersama independensi, bukan menggantikannya.

Kepercayaan publik lahir dari berita yang berimbang
Amsakar menekankan bahwa pemberitaan faktual, berimbang, dan konstruktif dapat membangun pemahaman serta kepercayaan masyarakat terhadap program pembangunan. Ia mendorong media menyampaikan perkembangan, potensi, dan kemajuan Batam, sembari tetap menjalankan kontrol sosial secara profesional dan berimbang. Ini bukan ajakan untuk menghindari kabar yang tidak menyenangkan. Sebaliknya, kepercayaan tumbuh ketika media memeriksa informasi, memberi ruang bagi suara warga, dan menguji apakah kebijakan berjalan sesuai tujuan. Pemberitaan yang produktif bukan berarti hanya memuat kabar positif; ukurannya adalah manfaat informasi bagi publik.
Zulkifli Hasan juga menekankan bahwa kontribusi pers terhadap pembangunan harus ditopang kompetensi, profesionalisme, dan tanggung jawab jurnalistik. Penekanan itu penting: kolaborasi yang sehat mensyaratkan integritas agar informasi mengenai peluang investasi, perkembangan ekonomi, dan program pemerintah tetap dapat dipercaya. Pers juga perlu menyampaikan aspirasi masyarakat, sehingga pembangunan lebih responsif dan manfaatnya menjangkau warga.

Angka capaian perlu dikawal hingga terasa bagi warga
Dalam forum tersebut, Amsakar menyebut pertumbuhan ekonomi Batam mencapai 7,28 persen, melampaui angka nasional 5,29 persen. Ia juga menyampaikan realisasi investasi Batam sebesar Rp58,97 triliun hingga Semester I 2026, serta penurunan angka kemiskinan dari 4,85 persen menjadi 3,81 persen. Angka-angka ini penting sebagai gambaran kemajuan, tetapi bukan akhir dari penilaian. Tugas pers adalah menelusuri bagaimana pertumbuhan dan investasi berhubungan dengan kesempatan kerja, layanan publik, dan kesejahteraan warga.
Di sinilah fungsi kontrol sosial menjadi bagian dari dukungan terhadap pembangunan Batam, bukan lawannya. Pemberitaan yang menjelaskan capaian sekaligus menyoroti persoalan yang belum teratasi membantu masyarakat memahami apa yang berubah dan meminta pertanggungjawaban atas kebijakan. Kolaborasi pemerintah dan media layak dinilai dari keterbukaan informasi serta ruang yang tersedia bagi evaluasi, bukan dari seberapa sering keberhasilan diberitakan.

Profesionalisme menjaga kolaborasi tetap sehat
Rakernas III PJS di Batam menempatkan profesionalisme dan integritas sebagai dasar kontribusi pers bagi pembangunan. Amsakar berharap forum tersebut menghasilkan rekomendasi konstruktif untuk membangun ekosistem pers yang profesional, berintegritas, dan bertanggung jawab, sekaligus memperkuat kontribusi jurnalis bagi pembangunan daerah dan nasional. Harapan itu sejalan dengan pesan Zulkifli: dukungan pers akan bermakna jika ditopang kompetensi dan tanggung jawab jurnalistik, bukan kedekatan semata.
Kesimpulannya, ajakan Amsakar kepada pers Batam patut diterima sebagai undangan untuk bekerja sama sekaligus menjaga jarak kritis. Media dapat membantu menjelaskan arah pembangunan, tetapi harus tetap bebas memeriksa data, mengangkat aspirasi warga, dan mengoreksi kebijakan. Kepercayaan publik tidak dibangun dengan berita yang hanya produktif bagi pemerintah, melainkan dengan jurnalisme yang jujur, berimbang, dan berguna bagi masyarakat.






