Sinergi yang Menjaga Pembangunan Tetap Terbuka
Pers Batam adalah bagian dari ekosistem publik yang menyampaikan informasi, mengedukasi warga, dan mengawasi keputusan pemerintah melalui peliputan yang akurat serta berimbang. Karena itu, ajakan Wali Kota Batam Amsakar Achmad agar insan pers bersinergi dalam mengawal pembangunan Batam patut dibaca sebagai undangan untuk bekerja bersama, bukan sebagai permintaan agar media menjadi corong pemerintah. Amsakar menyampaikan ajakan itu saat menghadiri pembukaan Rakernas III Pro Jurnalis Siber (PJS) 2026 di Ballroom Asrama Haji Batam, Rabu, 4 November 2026. Acara tersebut sekaligus mencakup pelantikan pengurus DPP PJS periode 2026–2027 oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan. Amsakar beralasan pembangunan membutuhkan keterlibatan seluruh elemen dan pemerintah tidak dapat bekerja sendiri. Pesan itu masuk akal: kebijakan dan capaian daerah perlu diterangkan kepada publik, tetapi keterbukaan juga harus memberi ruang bagi pertanyaan dan koreksi.
Informasi Akurat Lebih Berguna daripada Pujian
Informasi yang akurat dan berimbang membantu masyarakat memahami agenda pembangunan tanpa kehilangan gambaran tentang persoalan yang masih perlu ditangani. Amsakar menilai pemberitaan dapat membangun optimisme sekaligus mengawal agenda pembangunan; media juga berpengaruh terhadap cara publik menilai berbagai perkembangan. Namun, optimisme yang hanya bertumpu pada pemberitaan positif mudah berubah menjadi promosi, bukan jurnalisme. Amsakar mendorong pemberitaan yang memberi nilai tambah dan penyampaian capaian serta potensi daerah secara proporsional. Ia juga menyebut informasi produktif lebih baik daripada cerita kontraproduktif. Dorongan itu sebaiknya dimaknai sebagai tuntutan pada mutu dan konteks, bukan larangan mengangkat masalah. Kolaborasi media akan bermanfaat jika membantu publik membedakan klaim, fakta, dan persoalan yang belum selesai. Kepercayaan tidak lahir dari berita yang selalu memuji, melainkan dari laporan yang teliti dan tidak menyembunyikan bagian penting.
Kolaborasi Tidak Boleh Membungkam Fungsi Kontrol
Batas yang paling penting dalam ajakan sinergi ini ialah kebebasan pers untuk mengkritik kebijakan. Amsakar menegaskan kritik tetap diperlukan selama berlandaskan fakta dan mengikuti kaidah jurnalistik. Sikap itu menempatkan fungsi kontrol pers sebagai unsur pembangunan, bukan hambatan yang harus disingkirkan demi suasana yang selalu tampak positif. Bagi pers Batam, kerja sama dengan pemerintah dapat membuka ruang komunikasi dan membantu menjelaskan kebijakan. Namun, kedekatan tidak boleh mengurangi jarak profesional yang dibutuhkan untuk memeriksa klaim, meminta tanggapan, dan menyoroti dampak keputusan. Zulkifli Hasan, yang membuka kegiatan sekaligus melantik pengurus DPP PJS, mengingatkan agar kebebasan berekspresi dijalankan dengan tanggung jawab profesional. Peringatannya tentang kebebasan yang jangan sampai “bablas” juga berlaku dua arah: media harus cermat, sementara pemerintah perlu menerima kritik yang sah tanpa menyamakan pengawasan dengan sikap kontraproduktif.
Ukuran Sinergi: Mutu Jurnalisme
Rakernas III PJS diharapkan memperkuat organisasi dan komitmen untuk meningkatkan profesionalisme serta kualitas jurnalisme siber. Harapan itu akan berarti jika diterjemahkan menjadi praktik: verifikasi yang ketat, konteks yang memadai, keberimbangan, dan keberanian mengoreksi informasi yang keliru. Pemerintah pun perlu menyediakan keterangan yang jelas dan menanggapi pertanyaan media, bukan hanya mengharapkan pemberitaan yang mendukung. Pada akhirnya, pembangunan Batam membutuhkan pers yang mampu menjelaskan kemajuan tanpa menutup kekurangan. Sinergi yang sehat bukan kesepakatan untuk menghindari berita sulit, melainkan hubungan kerja yang menjaga arus informasi tetap akurat dan publik tetap berhak menilai. Ajakan Amsakar layak diterima sejauh kolaborasi memperkuat, bukan melemahkan, independensi media. Ukuran keberhasilannya bukan seberapa sering pemerintah diberitakan secara positif, tetapi apakah masyarakat memperoleh informasi yang utuh dan pengawasan terhadap kebijakan tetap berjalan.
