Kolaborasi yang tetap kritis
Pers adalah pilar informasi publik yang menyampaikan fakta, memberi edukasi, dan mengawasi kekuasaan agar pembangunan berjalan terbuka serta dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu, ajakan bersinergi dengan pemerintah hanya bermakna jika kebebasan redaksi dan kontrol media tetap terjaga. Wali Kota Batam Amsakar Achmad mengajak insan pers memperkuat sinergi untuk mendukung percepatan pembangunan saat menghadiri pembukaan Rakernas III Pro Jurnalis Siber (PJS) di Asrama Haji Batam, Rabu, 4 November 2026. Ia menekankan pemberitaan akurat dan berimbang untuk membangun optimisme publik sekaligus mengawal agenda pembangunan. Arah itu patut disambut, tetapi bukan sebagai isyarat agar media menjadi corong pemerintah. Pers Batam dapat membantu publik memahami program dan capaian daerah; pada saat yang sama, pers harus bebas menguji klaim, menyoroti kekurangan, dan memberi ruang bagi suara warga.

Optimisme perlu ditopang fakta
Amsakar mendorong media menyampaikan perkembangan, potensi, dan kemajuan Batam secara proporsional, serta menghindari cerita kontraproduktif. Namun, optimisme yang bertahan tidak lahir dari pemberitaan yang hanya memilih sisi positif. Ia tumbuh ketika informasi berimbang memberi konteks, memeriksa klaim, dan menjelaskan persoalan yang belum selesai. Dalam paparannya, Amsakar menyebut pertumbuhan ekonomi Batam mencapai 7,28 persen, dibandingkan 5,29 persen secara nasional; realisasi investasi hingga Semester I 2026 tercatat Rp58,97 triliun, sementara angka kemiskinan turun dari 4,85 persen menjadi 3,81 persen. Angka-angka itu penting untuk menilai kemajuan, tetapi bukan pengganti peliputan tentang bagaimana kebijakan dijalankan dan siapa yang belum merasakan manfaatnya. Tugas media bukan meredam kabar buruk, melainkan memastikan setiap kabar—baik maupun buruk—teruji dan disampaikan dengan ukuran yang tepat.

Kontrol sosial bukan penghalang pembangunan
Kolaborasi pemerintah dan pers seharusnya membuat informasi lebih terbuka, bukan mengaburkan batas antara kemitraan dan pengawasan. Amsakar sendiri menyatakan kritik tetap diperlukan selama berlandaskan fakta dan kaidah jurnalistik. Sikap itu penting: kontrol sosial yang profesional bukan permusuhan terhadap pemerintah, melainkan cara menguji apakah kebijakan menjawab kebutuhan dan apakah pelaksanaannya sesuai janji. Media juga dapat membawa aspirasi masyarakat kepada pengambil keputusan, sehingga pemberitaan bukan hanya mengabarkan agenda pembangunan, tetapi ikut mendorong respons yang lebih peka. Tentu, kritik harus akurat, memberi konteks, dan membuka ruang hak jawab. Namun, tuntutan agar berita terasa produktif tidak boleh dipakai untuk menyingkirkan pertanyaan yang sulit. Kepercayaan publik justru lebih kuat ketika pers berani mengapresiasi capaian sekaligus menelusuri masalah.

Sinergi yang diuji lewat profesionalisme
Rakernas III PJS yang dibuka Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan diikuti sekitar 250 peserta dari 26 provinsi. Besarnya forum memberi kesempatan untuk memperkuat mutu jurnalisme, tetapi ukuran keberhasilannya bukan banyaknya dukungan kepada pemerintah. Yang lebih penting ialah rekomendasi yang menjaga integritas, kompetensi, dan tanggung jawab pers. Amsakar berharap forum itu menghasilkan rekomendasi konstruktif bagi ekosistem pers yang profesional dan memperkuat kontribusi jurnalis bagi pembangunan daerah maupun nasional. Agenda tersebut akan bernilai jika kolaborasi diterjemahkan menjadi akses informasi yang memadai, sementara ruang kritik tetap terbuka. Kesimpulannya, pembangunan Batam membutuhkan pers yang bersedia bekerja bersama, tetapi tidak kehilangan jarak kritis. Informasi akurat dan berimbang bukan pelengkap agenda pembangunan; itulah syarat agar publik dapat menilai, berpartisipasi, dan meminta pertanggungjawaban.







