Kepercayaan publik menuntut pers yang berimbang
Pers dan pembangunan berjalan beriringan ketika media menyampaikan informasi yang membantu warga memahami kebijakan, menilai hasilnya, dan mengawasi dampaknya secara terbuka. Karena itu, kepercayaan publik bukan bonus bagi pemerintah atau pers, melainkan ukuran apakah informasi disajikan secara jujur dan berimbang. Kepala BP Batam Amsakar Achmad menghadiri Rakernas III Pro Jurnalismedia Siber (PJS) Indonesia sekaligus pelantikan pengurus DPP PJS periode 2026–2027 di Asrama Haji Batam pada 4 November 2026. Dalam sambutannya, ia mendorong insan pers memperkuat sinergi dengan pemerintah dan pemangku kepentingan untuk mendukung pembangunan Batam. Namun, dukungan tidak boleh ditafsirkan sebagai kewajiban menggemakan narasi resmi: kontrol sosial yang profesional justru menjadi bagian dari kerja sama yang membuat pembangunan lebih transparan dan akuntabel.
Amsakar menekankan pemberitaan faktual, berimbang, dan konstruktif sebagai jalan membangun kepercayaan publik. Rakernas PJS, yang dibuka Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, diikuti sekitar 250 peserta dari 26 provinsi. Skala pertemuan itu menempatkan seruan tersebut dalam forum lintas daerah, tetapi pesannya harus diuji dalam praktik sehari-hari: media perlu mengabarkan capaian tanpa menghindari pertanyaan tentang siapa yang menerima manfaat dan persoalan apa yang belum tertangani.
Kolaborasi bukan berarti mengendurkan pengawasan
Ajakan Amsakar agar pers menyampaikan informasi produktif memiliki sisi yang patut diterima dan batas yang harus dijaga. Informasi yang jelas tentang program, peluang investasi, dan perkembangan ekonomi dapat membantu warga serta pelaku usaha memahami perubahan di Batam. Tetapi menyebut berita kritis sebagai kontraproduktif akan berisiko menutup ruang evaluasi. Ukuran profesionalisme bukan kesesuaian berita dengan harapan pejabat, melainkan ketepatan fakta, konteks yang cukup, dan kesempatan bagi pihak terkait untuk menjawab.
Amsakar menyebut pertumbuhan ekonomi Batam mencapai 7,28 persen, dibandingkan 5,29 persen secara nasional; investasi hingga semester pertama 2026 tercatat Rp58,97 triliun, sementara kemiskinan turun dari 4,85 persen menjadi 3,81 persen. Angka-angka itu penting, tetapi tidak cukup menjadi kesimpulan tentang kesejahteraan. Media Batam perlu menguji bagaimana pertumbuhan dan investasi terasa dalam kehidupan warga, serta menyampaikan aspirasi mereka agar kebijakan lebih responsif. Di situlah kolaborasi berbeda dari promosi: pers membantu publik memahami kemajuan sambil memastikan klaim pembangunan tetap dapat diperiksa.
Potensi daerah perlu disandingkan dengan suara warga
Ketua Umum DPP PJS Mahmud Marhaba mengingatkan bahwa tugas pers melampaui penyampaian informasi: wartawan dapat mengangkat persoalan publik, memperkenalkan potensi daerah, dan menyebarkan gagasan pembangunan yang berpihak pada kepentingan masyarakat. Penekanan ini memberi Rakernas III PJS agenda yang lebih luas daripada konsolidasi organisasi. Pemberitaan tentang sumber daya, peluang ekonomi, dan keunggulan lokal dapat membuka perhatian pihak yang mampu mendukung perkembangan daerah. Namun, potensi bukan hanya bahan promosi; liputan juga perlu menimbang siapa yang mendapat kesempatan, hambatan apa yang dihadapi warga, dan apakah manfaatnya tersebar secara adil.
Mahmud berharap forum tersebut menjadi ruang pertemuan insan pers dan pemangku kepentingan untuk bertukar gagasan serta membahas pembangunan daerah, penguatan ekonomi masyarakat, dan pengelolaan sumber daya lokal. Harapan Amsakar agar Rakernas menghasilkan rekomendasi konkret bagi peningkatan kualitas jurnalistik juga memberi ukuran bagi tindak lanjutnya. Rekomendasi baru berarti jika mendorong pemberitaan yang akurat dan independen, bukan sekadar menambah daftar komitmen. Pada akhirnya, pers akan paling berguna bagi Batam ketika mampu mengenalkan peluang sekaligus menyuarakan masalah tanpa kehilangan keberanian untuk memeriksa kekuasaan.
