Kuota untuk mempercepat kesiapan usaha
Sertifikasi halal UMKM adalah pengakuan resmi bahwa produk usaha mikro, kecil, dan menengah memenuhi ketentuan halal, sekaligus memberi dasar yang lebih kuat untuk membangun kepercayaan pembeli dan memperluas pasar. BSI dan BPJPH menyediakan 5.000 kuota sertifikasi halal bagi UMKM dalam rangkaian BSI International Expo 2026 di Jakarta. Ini langkah yang tepat: dukungan sertifikasi seharusnya dipandang sebagai bagian dari kesiapan usaha, bukan pekerjaan administratif yang baru dilakukan ketika ada permintaan pembeli. Kuota itu disalurkan secara simbolis kepada Asosiasi Pengusaha Mikro Kecil dan Menengah Mandiri Indonesia (APMISO) dan Gabungan Produsen Makanan Minuman Indonesia (GAPMMI) dalam acara “Jajan Halal Bersama BSI dan BPJPH”, yang melibatkan lebih dari 100 tenant makanan.
Respons positif, manfaat yang terasa
Pelaku UMKM menyambut positif kolaborasi BSI BPJPH karena fasilitas ini membantu menjawab kebutuhan yang sering tertunda saat sumber daya usaha lebih banyak diarahkan untuk pengembangan produk dan operasional. Laksiman, Ketua APMISO sekaligus pelaku usaha kuliner dan nasabah UMKM BSI, menilai dukungan tersebut memberi pelaku kecil kesempatan memperoleh sertifikasi tanpa harus menjadikan biayanya beban yang ditunda terus-menerus. Manfaatnya bukan berhenti pada logo di kemasan. Sertifikat halal usaha dapat meningkatkan keyakinan konsumen dan memberi pemilik usaha rasa percaya diri untuk menawarkan produk ke ritel modern, bahkan mempersiapkan ekspor. Respons itu masuk akal: pengakuan halal membantu produk tampak lebih siap menghadapi persyaratan pembeli, tetapi tidak otomatis menjamin pesanan atau keberhasilan ekspor.
Peluang pasar perlu diikuti kesiapan pasokan
Sertifikasi dapat memperkuat daya saing dan membuka peluang penetrasi pasar yang lebih luas, tetapi akses pasar juga menuntut konsistensi mutu, volume pasokan, kemasan yang sesuai, dan pengiriman tepat waktu. Artinya, kuota halal UMKM akan paling bermanfaat bila proses sertifikasi berjalan bersama pendampingan untuk meningkatkan kesiapan produksi. Skala dukungan BSI menunjukkan ruang untuk membangun ekosistem itu: hingga pertengahan 2026, bank tersebut melayani lebih dari 340 ribu nasabah UMKM dan menyalurkan pembiayaan Rp55,17 triliun. Angka itu memberi konteks bagi komitmen BSI menghubungkan penguatan standar halal dengan pembiayaan syariah dan digitalisasi transaksi. Namun, kuota yang disalurkan melalui dua asosiasi belum tentu menjangkau usaha di luar jaringan tersebut. Pemerataan akses dan pendampingan perlu menjadi perhatian agar manfaatnya tidak terkonsentrasi.
Jangan menunggu tenggat untuk bersiap
Pemerintah menggeser tenggat kewajiban sertifikasi halal bagi usaha mikro dan kecil menjadi 17 Oktober 2028 melalui revisi PP Nomor 42 Tahun 2024. Penundaan memberi pelaku usaha waktu tambahan, bukan alasan untuk menangguhkan persiapan: ritel modern dan pembeli ekspor tetap dapat mensyaratkan jaminan halal sebelum menerima produk. BSI menyatakan akan terus bekerja sama dengan BPJPH dan asosiasi untuk menghadirkan solusi bagi UMKM, termasuk pembiayaan, pembayaran digital, dan penguatan standar halal. Arah itu patut didukung, selama kuota disertai akses yang jelas dan pembinaan yang membantu usaha memenuhi standar pasar. Kesimpulannya, 5.000 kuota ini merupakan dorongan nyata untuk naik kelas, tetapi keberhasilannya bergantung pada kemampuan mengubah sertifikasi menjadi mutu pasokan dan peluang pasar yang berkelanjutan.
