Pembiayaan harus menjangkau usaha nyata
Pembiayaan produktif adalah dukungan keuangan yang digunakan untuk mengembangkan usaha, meningkatkan kapasitas produksi, atau memenuhi kebutuhan sarana kerja, bukan sekadar menambah utang tanpa rencana. Karena itu, akses modal bagi UMKM dan petani baru bernilai jika sesuai kebutuhan, mudah dijangkau, dan disertai pemahaman tentang cara mengelolanya. Pemerintah Kabupaten Tanah Datar menyambut kebijakan pemerintah pusat untuk memperluas pembiayaan produktif bagi UMKM, petani, nelayan, dan masyarakat berpenghasilan rendah. Bupati Eka Putra menyampaikan dukungan tersebut setelah menghadiri Rakornas Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah pada 22 Oktober 2026. Sikap ini tepat, tetapi dukungan politik harus diterjemahkan menjadi layanan yang sampai ke pelaku usaha, bukan berhenti pada forum koordinasi. Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembiayaan hingga Rp400 triliun bagi 28 juta keluarga atau sekitar 100 juta penduduk; sekitar Rp53 triliun disebut telah menjangkau kurang lebih dua juta penerima manfaat. Besarnya target membuat ukuran keberhasilan bukan hanya jumlah dana, melainkan siapa yang memperoleh manfaat dan apakah pendapatannya meningkat.
Bima menghubungkan aset tanah dengan modal usaha
Di Bima, pendekatannya lebih operasional: Gugus Tugas Reforma Agraria menggandeng perbankan untuk membuka akses permodalan UMKM melalui program penataan akses reforma agraria pada 2026. Dalam rapat yang dipimpin Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bima Tri Harjanto pada 21 Oktober, pemerintah daerah, pemerintah desa, bank BUMN dan BUMD, kelompok UMKM, serta pendamping usaha membahas dukungan pembiayaan dan pengembangan usaha. Kekuatan model ini terletak pada upaya mengaitkan kepastian hak atas tanah dengan pemberdayaan ekonomi. Penataan aset dan penataan akses saling melengkapi: kepastian mengenai tanah perlu disertai pendampingan dan peluang modal agar aset dapat mendukung kegiatan produktif. Perbankan diarahkan menawarkan pembiayaan sesuai kebutuhan usaha serta ketentuan masing-masing lembaga, sehingga pelaku UMKM berpeluang meningkatkan produksi dan memperluas pemasaran. GTRA juga melanjutkan penanganan lahan bekas HGU serta percepatan sertifikasi aset pemerintah daerah dan tanah transmigrasi. Namun, verifikasi status lahan dan kelayakan pemanfaatannya tetap penting agar perluasan akses modal berjalan dengan dasar hukum yang jelas.
Paluta menempatkan UMKM dan pertanian dalam satu agenda
Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara mendorong penguatan pembiayaan bagi UMKM dan petani sebagai bagian dari strategi pertumbuhan daerah. Bupati Reski Basyah Harahap mengikuti Rakornas TPAKD pada 22 Oktober 2026, forum koordinasi pusat dan daerah yang mengusung percepatan akses keuangan berkelanjutan serta membahas strategi perluasan akses pada 2027. Kebutuhan kedua kelompok berbeda, sehingga layanan keuangan tidak semestinya memakai satu pola. UMKM membutuhkan pembiayaan usaha untuk memperbesar kapasitas produksi dan pemasaran, sementara petani memerlukan modal untuk sarana produksi dan kegiatan budidaya. Jika pembiayaan disesuaikan dengan siklus dan kebutuhan tersebut, peluang meningkatkan produktivitas serta nilai tambah hasil pertanian lebih besar. Paluta juga menekankan perluasan jangkauan layanan perbankan dan pembiayaan, bersama peningkatan literasi keuangan. Ini penting: akses perbankan tanpa pemahaman mengenai produk, kewajiban, dan risiko dapat membuat pinjaman tidak tepat guna. Rakornas turut mengagendakan TPAKD Award 2026 untuk mengapresiasi program pemerintah daerah sepanjang 2025, tetapi penghargaan seharusnya menjadi pemicu hasil yang terukur bagi warga.
Kolaborasi perlu berujung pada akses yang terukur
Ketiga daerah menampilkan peran yang saling melengkapi. Tanah Datar menyatakan dukungan terhadap kebijakan pusat dan menekankan sinergi dengan lembaga jasa keuangan. Bima mempertemukan perbankan, pemerintah desa, pelaku UMKM, dan reforma agraria dalam kerja yang menghubungkan aset dengan pembiayaan. Paluta menggarisbawahi layanan formal dan literasi keuangan bagi usaha kecil maupun pertanian. Peran pemerintah daerah bukan menggantikan penilaian bank, melainkan mengenali kebutuhan warga, memperluas jangkauan layanan, membantu pendampingan, dan memastikan calon penerima memahami pembiayaan. Lembaga keuangan perlu menawarkan produk yang sesuai, menjelaskan persyaratan, dan menilai usaha secara bertanggung jawab. Dengan pembagian tugas itu, pembiayaan UMKM dan modal petani lebih mungkin menjadi alat pertumbuhan, bukan beban yang tak sepadan dengan pendapatan. Kesimpulannya, kolaborasi baru layak disebut berhasil ketika akses perbankan semakin mudah, pembiayaan produktif mencapai kelompok sasaran, dan usaha penerima berkembang. Target besar memberi arah; tindak lanjut lokal yang transparan dan sesuai kebutuhanlah yang menentukan dampaknya bagi kesejahteraan.
