Pembiayaan 0%: Saat Lahan Nganggur Tak Boleh Lagi Jadi Alasan
Program pembiayaan pertanian tanpa bunga adalah skema kredit atau modal usaha petani yang disalurkan lembaga keuangan atau pemerintah daerah dengan tingkat bunga 0%, ditujukan untuk mengurangi beban biaya produksi, mempercepat pengolahan lahan nganggur, dan mendorong petani masuk ke usaha yang lebih produktif dengan risiko finansial yang lebih ringan dibanding pinjaman komersial biasa. Di Tapanuli Selatan, Bupati H. Gus Irawan Pasaribu menegaskan tidak boleh lagi ada lahan pertanian yang dibiarkan tak digarap, karena modal sudah disiapkan melalui Bank Sumut tanpa bunga seperserpun. Penegasan itu disampaikan dalam panen raya jagung di Desa Damparan, Kecamatan Saipar Dolok Hole, sebagai bagian dari upaya memulihkan pertanian usai banjir dan longsor yang menyebabkan gagal panen lebih dari 3.000 hektare.
Gerakan 10.000 Hektare dan Mekanisasi: Modal Saja Tidak Cukup
Kredit berbunga 0% memang mengurangi tekanan biaya, tetapi tanpa dukungan alat dan akses pasar, petani tetap terjebak pada produktivitas rendah. Karena itu, Pemkab Tapanuli Selatan mendorong gerakan 10.000 hektare jagung untuk mengoptimalkan lahan kosong di desa seperti Damparan Haunatas yang punya puluhan hektare lahan nganggur. Di sisi lain, mereka meningkatkan sarana pertanian melalui pengadaan alat berat, mesin rotary, dan mesin pipil jagung sebagai bentuk mekanisasi pertanian gratis bagi petani binaan. Bupati menekankan bahwa perkara modal bukan lagi kendala karena Bank Sumut menyiapkan pembiayaan pasca bencana tanpa bunga pada 2026, dan bunga 3 persen untuk tahun berikutnya. Kutipan yang patut digarisbawahi: “Modalnya harus disiapkan, proses produksi harus diajarkan, dan hasil produksinya harus ada jaminan pasar”.
Asuransi Pertanian: Mengganti Budaya Menanggung Rugi Sendiri
Jika Tapanuli Selatan fokus ke modal usaha petani, Kabupaten Tegal menambahkan lapisan perlindungan lewat program asuransi pertanian. Dalam kegiatan Bupati Tilik Desa di Sumingkir, Bupati Ischak Maulana Rohman memperkenalkan program asuransi pertanian bagi petani yang mengalami gagal panen. Anggaran sekitar Rp300 juta setiap tahun disiapkan agar petani tidak menanggung seluruh kerugian ketika serangan hama, cuaca ekstrem, atau bencana memukul hasil panen. Sikap ini mengubah pola lama di mana petani sendirian menanggung risiko, menjadi sistem berbagi risiko lewat dukungan pemerintah daerah. Perlindungan diperkuat dengan dorongan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja termasuk petani, sebagai lapisan tambahan saat mereka menghadapi risiko dalam bekerja. Di sini terlihat jelas bahwa keberpihakan tak berhenti di musim tanam, tapi juga saat gagal panen datang.
Satu Desa Satu Sarjana: Investasi Jangka Panjang di Otak Petani
Daerah yang serius pada kesejahteraan petani tidak berhenti di lahan dan modal; mereka masuk ke pendidikan. Program Satu Desa Satu Sarjana (Sadesa) di Kabupaten Tegal adalah contoh bagaimana kebijakan pertanian dirajut dengan agenda pendidikan. Program kuliah gratis ini membuka akses anak dari keluarga kurang mampu, termasuk keluarga petani, untuk menempuh perguruan tinggi tanpa biaya dari awal masuk sampai wisuda. Jika berhasil, Sadesa akan melahirkan sarjana yang paham teknologi, manajemen usaha tani, dan pemasaran, lalu kembali ke desa sebagai penggerak perubahan. Agenda Bupati Tilik Desa yang menjadi ruang dialog langsung antara pemerintah dan warga juga menunjukkan bahwa kebijakan seperti Sadesa dan program asuransi pertanian tidak lahir dari menara gading, melainkan dari aspirasi yang dikumpulkan di tingkat desa.
Menu Kebijakan Daerah: Paket Multi-Instrumen atau Sekadar Tebar Program?
Rangkaian inisiatif di Tapanuli Selatan dan Tegal menggambarkan pendekatan multi-instrumen: pembiayaan pertanian tanpa bunga, mekanisasi pertanian gratis, program asuransi pertanian, dan pendidikan tinggi bagi anak petani. Di atas kertas, kombinasi ini adalah paket ideal: petani mendapat modal lunak, alat produksi, perlindungan risiko, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Namun, pertanyaan pentingnya: apakah semua ini saling terhubung dalam satu ekosistem, atau hanya berdiri sebagai program terpisah? Bupati Tapanuli Selatan sudah berbicara tentang membangun ekosistem pertanian yang menyeluruh, dari lahan, bibit, pupuk, pendampingan, sampai mekanisme kepastian pasar. Di Tegal, komitmen mendekatkan pelayanan lewat Bupati Tilik Desa menunjukkan arah yang sama: kebijakan harus menjejak di sawah dan kampung, bukan sekadar tertulis di dokumen.
