Temukan minat Anda, bersama

Promo pilihan, ulasan jujur, dan cerita belanja dari mereka yang seminat dengan Anda — setiap hari di Kuybeli.

Temukan minat Anda, bersamaPromo pilihan, ulasan jujur, dan cerita belanja dari mereka yang seminat dengan Anda — setiap hari di Kuybeli.

Dari Pendataan hingga Kelas Alternatif, Menjangkau Anak yang Belum Bersekolah

Dari Pendataan hingga Kelas Alternatif, Menjangkau Anak yang Belum Bersekolah
Minat|Pendidikan Orang Tua dan Anak

Data harus menjadi pintu masuk, bukan garis akhir

Anak tidak sekolah (ATS) adalah anak usia sekolah yang belum mengakses pendidikan atau telah terputus dari proses belajar, sehingga memerlukan penjangkauan dan layanan yang sesuai kondisi mereka. Menemukan mereka bukan sekadar menghitung nama: pendataan yang akurat baru berguna bila pemerintah menghubungkan setiap anak dengan pilihan belajar yang bisa dijalani. Di Kota Bandung, jumlah ATS tercatat turun dari hampir 17.000 menjadi 7.893 setelah verifikasi. Pemeriksaan juga mengeluarkan sekitar 1.523 orang yang bukan warga kota, selain membetulkan data anak yang meninggal, pindah, atau sudah belajar di pesantren. Angka yang lebih kecil, karena itu, tidak otomatis berarti semua anak telah kembali bersekolah. Sebagian anak bekerja untuk membantu ekonomi keluarga, membuat pendidikan kalah prioritas. Pemkot Bandung menargetkan seluruh ATS memperoleh layanan pendidikan paling lambat 2028, tetapi target itu hanya bermakna jika setiap data yang telah dibersihkan diikuti pendampingan nyata.

Dari Pendataan hingga Kelas Alternatif, Menjangkau Anak yang Belum Bersekolah

Menemukan anak berarti mendatangi keluarganya

Bandung menunjukkan mengapa pendataan anak sekolah tidak cukup dikerjakan dari balik meja. Dinas Pendidikan menggandeng kecamatan, kelurahan, serta pengurus RT dan RW untuk menjangkau keluarga yang anaknya belum bersekolah. Pendekatan langsung kepada orang tua penting karena hambatan tidak selalu berupa ketiadaan bangku; tekanan ekonomi dan kondisi keluarga juga bisa menjauhkan anak dari kelas. Langkah serupa untuk memperluas jangkauan dilakukan di Lombok Barat, dengan melibatkan Tim Penggerak Posyandu di desa dan dusun, selain gerakan Satu Guru Satu ATS. Peran posyandu dapat membantu petugas menemukan anak yang luput dari pelacakan sekolah, tetapi keberhasilan tidak boleh diukur dari bertambahnya daftar nama saja. Pemerintah perlu memverifikasi kondisi tiap anak, berbicara dengan keluarga, lalu memastikan ada jalur belajar yang realistis dan tindak lanjut yang jelas.

Di Lombok Barat, jumlah ATS pernah tercatat 7.364 anak, lalu disebut turun menjadi sekitar 5.000 melalui gerakan Satu Guru Satu ATS. Angka sekitar 5.000 itu masih perlu diperbarui lewat verifikasi dan validasi, sehingga belum bisa diperlakukan sebagai gambaran final. Setelah pendataan selesai, dinas berencana mengarahkan anak ke satuan pendidikan menurut jenjang masing-masing.

Jalur belajar harus lebih luas daripada satu sekolah

Pendidikan kesetaraan memberi pilihan konkret bagi anak yang tidak dapat mengikuti sekolah formal. Di Bandung, Paket A, Paket B, dan Paket C memungkinkan peserta menyelesaikan jenjang pendidikan sekaligus memperoleh ijazah untuk bekal melanjutkan studi. Tahun sebelumnya, sekitar 1.200 anak difasilitasi menuntaskan pendidikan melalui program tersebut. Ini bukan jalur kelas dua, melainkan cara agar kebutuhan anak yang beragam tidak dijadikan alasan untuk menutup akses belajar. Di Lombok Barat, pilihan yang disiapkan juga mencakup sekolah formal, Sekolah Rakyat, dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat melalui pendidikan kesetaraan. Pilihan yang beragam penting karena usia, jenjang terakhir, tanggung jawab keluarga, dan kesiapan kembali belajar tidak sama. Kebijakan yang hanya menawarkan satu bentuk sekolah berisiko gagal menjangkau anak yang paling membutuhkan keluwesan.

Kuota terbatas menuntut tindak lanjut yang lebih kuat

Penjangkauan calon siswa Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Tuban memperlihatkan bahwa ATS ditemukan di wilayah desa maupun kota, pada jenjang yang berbeda-beda. Namun, kuota sekolah yang terbatas membuat sebagian anak belum tertampung. Ada pula anak yang belum bersedia kembali belajar atau melanjutkan pendidikan. Karena itu, keberadaan satu program tidak dapat dianggap sebagai jawaban bagi seluruh anak. Temuan tersebut menuntut pemerintah mencatat siapa yang belum mendapat tempat, memahami alasan penolakan, dan menawarkan alternatif yang sesuai—termasuk pendidikan kesetaraan atau satuan belajar lain. Tanpa langkah itu, pendataan hanya memotret masalah, sementara anak tetap berada di luar layanan. Ukuran keberhasilan seharusnya bukan banyaknya nama yang berhasil dihimpun, melainkan berapa banyak anak yang benar-benar memperoleh kesempatan belajar dan dukungan untuk bertahan di dalamnya.

Dari daftar menuju kesempatan belajar

Pengalaman Bandung, Lombok Barat, dan Tuban menegaskan urutan kerja yang tidak boleh dibalik: data mesti dibersihkan, keluarga dijangkau, lalu layanan yang sesuai benar-benar disediakan. Posyandu dan perangkat wilayah dapat memperluas penemuan anak; sekolah formal, Sekolah Rakyat, PKBM, serta Paket A, B, dan C memperluas pilihan untuk kembali belajar. Namun, semua itu hanya efektif jika pemerintah menindaklanjuti setiap kasus, termasuk anak yang bekerja, belum siap sekolah, atau tidak tertampung karena kuota. Target Bandung agar seluruh ATS memperoleh layanan paling lambat 2028 memberi tenggat yang jelas, tetapi capaian harus dinilai dari akses nyata, bukan perubahan angka semata. Anak yang sudah ditemukan tidak boleh kembali hilang di antara daftar, rujukan, dan keterbatasan tempat. Pendataan yang akurat harus berakhir pada satu hal: setiap anak memiliki jalan yang layak untuk belajar.

Kuybeli memperoleh komisi saat Anda berbelanja melalui tautan kami, tanpa biaya tambahan untuk Anda.

You May Also Like

Comments
Tulis sesuatu...
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berbagi pendapat!