Sosialisasi harus berujung pada jangkauan nyata
Wajib belajar prasekolah adalah kebijakan yang mendorong anak usia 5–6 tahun memperoleh pengalaman belajar melalui layanan PAUD sebelum memasuki sekolah dasar. Di Bantul, Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga mulai menyosialisasikan Wajib Belajar 1 Tahun Pendidikan Prasekolah di 17 kapanewon untuk meningkatkan pemahaman orang tua tentang pentingnya pendidikan usia dini. Kebijakan ini bagian dari program nasional Wajib Belajar 13 Tahun yang tercantum dalam RPJMN 2025–2029. Namun, sosialisasi bukan ukuran keberhasilan. Ukurannya adalah apakah anak yang selama ini belum mengakses pendidikan benar-benar dapat masuk ke layanan yang sesuai. Pendidikan prasekolah membantu kesiapan fisik dan emosional, bahasa, karakter, kemandirian, serta kemampuan bersosialisasi—bekal yang lebih luas daripada persiapan akademis. Karena itu, penyuluhan perlu disertai upaya aktif menemukan keluarga yang belum terjangkau.

Banyak lembaga, tetapi apakah semuanya mudah dijangkau?
Bantul memiliki modal layanan yang cukup besar: sekitar 1.000 taman kanak-kanak dan 500 kelompok bermain, atau sekitar 1.500 lembaga PAUD. Pilihan nonformal seperti kelompok bermain penting karena akses prasekolah tidak seharusnya bergantung pada ketersediaan TK saja. Namun, jumlah lembaga belum menjawab apakah lokasi, daya tampung, informasi, dan dukungan bagi keluarga cocok dengan kebutuhan setiap anak. Inilah ujian bagi PAUD di Bantul: memperluas akses pendidikan anak berarti memastikan layanan tersedia bukan hanya di atas peta, tetapi juga dapat dijangkau oleh keluarga yang belum mengikutsertakan anaknya. Pemerintah berharap sosialisasi mulai mengubah kesadaran masyarakat pada 2027, menjelang penerimaan murid baru. Perluasan pilihan dan komunikasi dengan orang tua harus berjalan beriringan agar target usia 5–6 tahun tidak berhenti sebagai imbauan.
Angka anak tidak sekolah menuntut verifikasi
Sebanyak 3.727 anak di Bantul tercatat tidak bersekolah, jumlah tertinggi di DIY; data pemerintah daerah DIY mencatat total 13.669 anak tidak sekolah di seluruh wilayah tersebut. Angka ini tidak boleh dianggap sebagai gambaran final sebelum diperiksa. Sekretaris Komisi D DPRD Bantul, Herry Fahamsyah, menyatakan DPRD akan berkoordinasi dengan Dikpora untuk memvalidasi data. Pemeriksaan, menurut rencana, melibatkan kapanewon, kalurahan, dan Dikpora agar jumlah riil diketahui. Langkah ini penting karena data yang tidak tepat dapat membuat bantuan dan layanan salah sasaran. DPRD juga meminta penyebab anak tidak sekolah dipetakan, termasuk kemungkinan kendala biaya maupun persoalan hukum yang menjerat anak. Tanpa pemetaan, kebijakan prasekolah berisiko menjangkau keluarga yang sudah terhubung dengan layanan, sementara anak yang paling membutuhkan tetap tak terlihat.
Ukur keberhasilan dari anak yang berhasil dijangkau
Kebijakan prasekolah tidak menjadikan ijazah atau surat tamat TK sebagai syarat masuk SD; anak yang belum pernah mengikuti PAUD tetap dapat mendaftar. Ketentuan ini penting agar program tidak berubah menjadi penghalang baru bagi keluarga. Namun, keberadaan sekitar 1.500 lembaga juga tidak otomatis menyelesaikan persoalan anak tidak sekolah. Pemerintah perlu menghubungkan hasil validasi data dengan penelusuran keluarga, pilihan layanan formal maupun nonformal, dan bantuan sesuai penyebab yang ditemukan. Bantul telah mengalokasikan sekurang-kurangnya 20 persen APBD untuk pendidikan, tetapi besarnya alokasi itu sendiri tidak menjelaskan mengapa anak masih belum bersekolah. Prioritas berikutnya semestinya bukan sekadar menambah sosialisasi, melainkan memastikan setiap anak yang terdata memiliki jalur menuju layanan yang sesuai. Keberhasilan wajib belajar prasekolah harus dinilai dari jangkauan dan partisipasi, bukan dari banyaknya kegiatan kampanye.






