Edukasi Perlindungan Anak: Bukan Tambahan, Tapi Inti Pendidikan
Edukasi perlindungan anak di sekolah adalah serangkaian program terencana yang mengajarkan pencegahan pernikahan dini, kehamilan sebelum menikah, stunting, kekerasan, dan penyalahgunaan napza, sekaligus menanamkan kesadaran hak-hak anak dan kesehatan reproduksi sejak bangku pendidikan formal agar remaja mampu membuat keputusan hidup yang aman dan bertanggung jawab.
Langkah Bontang dan Pesawaran menunjukkan satu hal: jika sekolah ingin melindungi murid, mereka harus berani bicara terbuka tentang seks, pernikahan, dan gizi, bukan menyapu isu itu ke bawah karpet moral. Pemerintah kota Bontang bersama kementerian terkait menguatkan pencegahan perkawinan usia anak, kehamilan sebelum menikah, dan stunting melalui program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) yang menyasar 180 pelajar dari 22 SMA, SMK, dan madrasah. Sementara itu, sebuah madrasah di Pesawaran menggandeng dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak untuk sosialisasi pencegahan pernikahan usia anak, seks pranikah, napza, dan stunting kepada peserta didik. Ini bukan program tambahan; ini inti dari pendidikan masa kini.
BRUS Bontang: Sekolah Menyiapkan Remaja, Bukan Sekadar Lulus Ujian
Program BRUS sekolah di Bontang adalah contoh bagaimana pencegahan pernikahan dini dan stunting di sekolah bisa diubah menjadi pembinaan komprehensif, bukan ceramah sesaat. Kegiatan yang digelar di Auditorium 3D Wali Kota Awang Long pada Rabu (19/8/2026) menyasar 180 pelajar dari 22 SMA, SMK, dan madrasah sederajat. Materinya bukan hanya agama; peserta dibekali pemahaman kesehatan, ketahanan keluarga, kehidupan sosial, serta pentingnya karakter dan kemandirian sejak sekolah.
Inti program ini jelas: remaja didorong menyelesaikan pendidikan dan mengembangkan potensi sebelum memutuskan menikah. Mereka diingatkan batas minimal usia perkawinan 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan, namun juga bahwa kesiapan menikah tidak cukup hanya dilihat dari usia. Inilah sosialisasi kesehatan reproduksi yang seharusnya: berbicara tentang fisik, mental, emosional, sosial, ekonomi, dan pemahaman agama calon pasangan, bukan sekadar larangan abstrak. Lebih dari sekadar pengetahuan, BRUS mencoba mengubah cara remaja memandang masa depan—dari buru-buru berumah tangga menjadi fokus pada kesehatan, pendidikan, dan kemandirian.
Pesawaran: Kolaborasi Madrasah dan Dinas P3AP2KB Melawan Pernikahan Anak
Jika Bontang kuat di desain program, Pesawaran kuat di kolaborasi. MTsN 1 Pesawaran bekerja sama dengan dinas P3AP2KB kabupaten—yang membidangi pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan pengendalian keluarga berencana—untuk menggelar sosialisasi pencegahan pernikahan di usia anak, seks pranikah, napza dan stunting kepada peserta didik dan tim PIK Remaja. Kegiatan yang berlangsung Kamis (24 Oktober 2024) ini bertujuan mencegah kenakalan remaja di kalangan anak yang masih sekolah.
Data yang dipaparkan mematahkan ilusi bahwa masalah ini sepele. Menurut Badan Pusat Statistik, sekitar 10% pernikahan di negara ini melibatkan individu usia muda, sementara sekitar 27% anak mengalami stunting. Pernikahan dini memicu putus sekolah, risiko kesehatan ibu muda, dan potensi kekerasan dalam rumah tangga. Kurangnya sosialisasi kesehatan reproduksi terbukti fatal: 60% remaja tidak memiliki pengetahuan cukup tentang kesehatan reproduksi. Dengan kata lain, tanpa edukasi perlindungan anak yang serius di sekolah, kita membiarkan generasi muda masuk ke dalam perangkap pernikahan anak, kehamilan tidak direncanakan, dan stunting yang akan membebani masa depan mereka.
Dari Data ke Aksi: Mengapa Sekolah Tak Boleh Lagi Netral
Program seperti BRUS dan sosialisasi di Pesawaran memperlihatkan satu pola: pencegahan pernikahan dini, stunting di sekolah, dan penyalahgunaan napza hanya efektif jika menjadi agenda bersama. Di Bontang, kementerian agama, pemerintah daerah, sekolah, keluarga, masyarakat, hingga dunia usaha didorong bersinergi agar pembinaan tidak berhenti pada seremoni. Di Pesawaran, pencegahan pernikahan dini, edukasi seks pranikah, dan penanganan stunting disebut membutuhkan kerja sama antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat, dengan fokus pada peningkatan pengetahuan dan akses layanan kesehatan serta gizi.
Pertanyaannya bukan lagi apakah sekolah perlu sosialisasi kesehatan reproduksi, tetapi sejauh mana mereka berani membuatnya sistematis. Program BRUS sendiri diharapkan tidak berhenti pada 22 sekolah; cakupan pembinaan diminta diperluas agar lebih banyak pelajar terjangkau. Tanpa ekspansi dan konsistensi, semua ini akan kembali menjadi proyek musiman. Sekolah yang menolak membahas seks, pernikahan, dan gizi secara ilmiah pada dasarnya membiarkan murid belajar dari rumor dan media sosial. Edukasi perlindungan anak yang komprehensif adalah satu-satunya jawaban rasional untuk menyongsong generasi yang lebih sehat, matang, dan punya suara atas hidupnya sendiri.
