Anggaran daerah harus melewati pengawasan dan kesepakatan
Raperda APBD daerah adalah rancangan aturan yang disusun pemerintah daerah bersama DPRD untuk menetapkan rencana pendapatan dan belanja, lalu ditinjau melalui tahapan pengawasan sebelum menjadi dasar pelaksanaan program publik. Perbedaan proses di Kepulauan Talaud dan Lampung Timur memperlihatkan bahwa koordinasi anggaran bukan seremoni: tahap yang ditempuh menentukan apakah dokumen sudah menindaklanjuti evaluasi atau masih menunggu pemeriksaan berikutnya. Di Talaud, Pemkab dan Badan Anggaran DPRD membahas penyempurnaan P-APBD 2026 pada 26 Oktober 2026, setelah evaluasi Gubernur Sulawesi Utara. Di Lampung Timur, DPRD dan Pemkab menyepakati Raperda APBD 2027 pada 30 Oktober 2026, tetapi kesepakatan bersama itu belum menutup proses karena rancangan masih akan dievaluasi Gubernur Lampung. Dua kasus ini menunjukkan bahwa kesepakatan lokal penting, tetapi kepatuhan dan pengawasan lintas tingkat pemerintahan tetap menentukan langkah akhir.
Talaud menindaklanjuti evaluasi, bukan memulai dari awal
Rapat di Ruang Sidang DPRD Kepulauan Talaud mempertemukan pimpinan dan anggota DPRD, Badan Anggaran, Sekretaris Daerah, serta Tim Anggaran Pemerintah Daerah. Fokusnya adalah menelaah substansi P-APBD Talaud dan menyesuaikan dokumen dengan rekomendasi Gubernur Sulawesi Utara. Tahap ini berbeda dari kesepakatan awal atas rancangan anggaran: pemerintah dan legislatif sedang menyempurnakan dokumen setelah evaluasi, bukan sekadar menyetujui arah kebijakan. Penyesuaian tersebut perlu memastikan rancangan memenuhi ketentuan administrasi dan peraturan, sekaligus menjaga agar belanja diarahkan secara tepat sasaran dan efisien. Pemkab dan Banggar DPRD menargetkan penyempurnaan segera rampung sebelum rancangan ditetapkan menjadi Perda. Bagi warga, penyelesaian itu penting karena Perda perubahan APBD menjadi landasan pelaksanaan program pembangunan dan layanan publik selama sisa tahun anggaran.
Lampung Timur mencapai kesepakatan, lalu masuk evaluasi provinsi
Di Lampung Timur, rapat paripurna persetujuan bersama pada 30 Oktober 2026 menandai tercapainya kesepakatan DPRD dan Pemkab atas Raperda APBD untuk tahun anggaran 2027. Pembahasannya telah berlangsung sejak dokumen KUA-PPAS, dengan masukan, kritik, dan catatan strategis DPRD menjadi bahan bagi pemerintah dalam merancang program. Namun, persetujuan bersama bukan garis akhir. Raperda beserta rancangan peraturan bupati tentang penjabaran APBD akan disampaikan kepada Gubernur Lampung untuk dievaluasi. Setelah hasil evaluasi keluar, TAPD dan Badan Anggaran DPRD akan menindaklanjuti catatan dan menyempurnakan dokumen sebelum ditetapkan menjadi Perda. Urutan ini menunjukkan fungsi koordinasi eksekutif-legislatif: DPRD menguji dan memberi masukan, pemerintah menyusun rencana pelaksanaan, sementara evaluasi provinsi memeriksa kesesuaian teknis, substansi, dan legalitas.
Ujian berikutnya adalah manfaat yang dirasakan warga
Perbandingan kedua daerah menegaskan bahwa tahap anggaran tidak bisa disamakan. Talaud berada pada fase koreksi dan penyempurnaan perubahan APBD setelah evaluasi gubernur; Lampung Timur telah menyepakati rancangan APBD baru, tetapi masih harus menjalani evaluasi provinsi. Dalam kedua proses, koordinasi pemerintah dan DPRD menentukan apakah catatan pengawasan benar-benar masuk ke dokumen final, bukan berhenti sebagai formalitas rapat. Tahap lanjutan juga harus menjaga ketertiban administrasi dan kepatuhan pada aturan. Dampaknya bagi masyarakat bergantung pada pelaksanaan: di Talaud, program dan layanan publik pada sisa tahun anggaran perlu bertumpu pada Perda yang telah disempurnakan; di Lampung Timur, APBD yang kelak ditetapkan diharapkan mendukung layanan publik dan pemerataan pembangunan. Kesepakatan adalah kemajuan, tetapi ukuran keberhasilannya tetap anggaran yang sah, terarah, dan terasa manfaatnya bagi warga.
