Bullying Bukan Heureuy Biasa: Masalah Nilai, Bukan Sekadar Aturan
Perundungan di sekolah adalah pola kekerasan berulang, baik verbal, tulisan, maupun fisik, yang dilakukan dalam relasi tidak seimbang sehingga melukai rasa aman, harga diri, dan kesehatan mental anak, serta dapat mengganggu hubungan sosial dan masa depannya. Fenomena ini kembali disorot setelah sejumlah kasus anak menganiaya temannya dengan ucapan menyakitkan, tulisan yang menghina, hingga kekerasan fisik yang berujung korban jiwa di Pemalang dan Surabaya. Fakta tersebut menampar anggapan bahwa bullying hanyalah bagian “normal” dari masa tumbuh kembang. Ketika ejekan dan pengucilan dinormalisasi sebagai candaan, kita sesungguhnya sedang mengajarkan bahwa merendahkan orang lain itu wajar. Di sinilah akar persoalan: bukan ketiadaan aturan, melainkan budaya yang permisif terhadap kekerasan. Karena itu, strategi mengatasi bullying tidak bisa berhenti pada wacana UU anti-bullying sekolah; ia harus menyentuh cara kita mendidik dan menghargai anak setiap hari.
Usulan UU Anti-Bullying: Perlu, Tapi Tidak Cukup
Anggota legislatif mengusulkan pembentukan UU anti-bullying sekolah disertai evaluasi menyeluruh terhadap lingkungan keluarga, sekolah, dan teman sebaya. Secara prinsip, aturan khusus dapat memperjelas pembagian tanggung jawab, mekanisme pelaporan, prosedur penanganan, serta bentuk perlindungan dan pemulihan bagi korban. Tanpa kerangka hukum yang tegas, penanganan perundungan terlalu bergantung pada tafsir masing-masing sekolah: ada yang menganggapnya pelanggaran berat, ada yang menilainya sekadar konflik biasa. Namun, regulasi baru bukan jawaban tunggal. Pemerintah tetap harus mengevaluasi efektivitas aturan yang sudah ada, memperkuat kapasitas guru dan petugas perlindungan anak, serta memastikan setiap laporan ditangani dengan prosedur jelas dan konsisten. Undang-undang hanya akan menjadi teks di atas kertas bila tidak diikuti pencegahan aktif, pengawasan berkelanjutan, dan penanganan nyata di tingkat sekolah. Pertanyaannya: apakah kita siap menegakkan aturan itu sampai ke ruang kelas, bukan hanya di ruang rapat?
Pendidikan Nilai Menghormati: Fondasi Pencegahan Perundungan Anak
Jika UU adalah pagar, maka pendidikan nilai menghormati adalah pondasi rumah. Anak perlu dididik sejak dini untuk silih hormat, menghargai sesama, dan menjaga lisan agar tidak menyakiti atau merendahkan orang lain. Dalam tradisi keagamaan, nilai silih asah, silih asih, silih asuh diajarkan sebagai cara melindungi anak dari perundungan dengan menumbuhkan empati dan tanggung jawab moral. Keluarga memegang peran utama dalam membangun empati dan mengajarkan anak menghormati orang lain, sementara sekolah wajib menciptakan lingkungan aman, memiliki prosedur pelaporan, dan menindaklanjuti setiap dugaan perundungan secara adil. Bullying tidak akan hilang hanya karena ada pasal larangan; ia berkurang ketika ejekan tidak lagi dianggap lucu, ketika anak belajar bahwa menahan lisan adalah bentuk keberanian, dan ketika penghormatan menjadi kebiasaan, bukan slogan di dinding kelas. Tanpa perubahan nilai, regulasi akan selalu tertinggal dari perilaku.
Peran Orang Tua dan Guru: Dari Penonton Menjadi Penjaga Budaya Hormat
Kasus perundungan yang berulang menunjukkan bahwa orang dewasa sering terlambat menyadari tanda-tandanya. Padahal, dampak bullying pada anak bisa berupa minder, takut, stres, hingga rusaknya kesehatan mental dan masa depan. Orang tua dan guru tidak boleh sekadar mengajarkan pengetahuan, tetapi juga membangun akhlak dan sikap anak dalam kehidupan sehari-hari. Mereka perlu menyediakan ruang aman bagi anak untuk bercerita, memahami tanda-tanda perundungan, dan memastikan setiap laporan ditindaklanjuti dengan serius, bukan disalahkan kembali pada korban. Guru dan pendamping juga membutuhkan pelatihan agar mampu membedakan konflik biasa dengan perundungan berulang, mengenali risiko, serta merespons secara tepat. Strategi mengatasi bullying menuntut orang tua dan guru berhenti menjadi penonton yang menganggap ejekan sebagai “heureuy biasa”, dan berubah menjadi penjaga budaya saling menghormati di rumah maupun sekolah.
Regulasi Terintegrasi: Menghubungkan Sekolah, Keluarga, dan Masyarakat
Pencegahan perundungan anak tidak bisa diserahkan pada satu pihak saja; ia membutuhkan sistem yang terintegrasi antara sekolah, keluarga, dan masyarakat. Sekolah harus memiliki prosedur pelaporan yang jelas dan adil, keluarga menanamkan empati dan penghormatan, sementara layanan perlindungan anak di tingkat daerah perlu mudah diakses, termasuk di wilayah dengan keterbatasan tenaga dan fasilitas. Orang dewasa di sekitar anak perlu memahami tanda-tanda perundungan, menyediakan ruang aman untuk bercerita, dan mengevaluasi lingkungan pertemanan ketika perilaku agresif terus berulang. Pada akhirnya, keberhasilan pencegahan perundungan tidak diukur dari banyaknya aturan yang diterbitkan, melainkan dari apakah anak merasa aman, korban memperoleh pertolongan, dan lingkungan tempat mereka tumbuh mampu mencegah kekerasan berulang. UU anti-bullying sekolah bisa menjadi kerangka, tetapi nyawa perlindungan anak terletak pada komitmen kolektif kita untuk menegakkan nilai saling menghormati setiap hari.
