Perundungan Bukan Candaan: Saat Sekolah Gagal Melindungi Anak
Perundungan di sekolah adalah pola tindakan menyakiti, merendahkan, atau mengintimidasi yang terjadi berulang dalam relasi tidak seimbang, dan sering disamarkan sebagai candaan, tradisi senioritas, atau hal lumrah di antara anak-anak, padahal dampaknya terhadap korban bisa sangat serius secara fisik maupun psikologis. Inilah titik lemah pencegahan perundungan sekolah: budaya yang menganggap kekerasan sebagai bagian dari proses pendewasaan. Ketika ejekan dan penghinaan dibingkai sebagai “gurauan”, guru, orang tua, dan teman sebaya kehilangan kepekaan untuk menghentikannya. Sikap menyederhanakan persoalan bullying anak pelajar sebagai sekadar kurangnya pengawasan keluarga juga keliru; perilaku ini dipengaruhi pola asuh, budaya sekolah, lingkungan pergaulan, hingga media sosial. Jika sekolah tetap fokus pada nilai akademik dan menutup mata terhadap iklim sosial yang toksik, maka setiap ruang kelas berpotensi menjadi arena kekerasan yang dilegalkan.
Data Kekerasan Anak: Alarm Keras yang Tak Boleh Diabaikan
Angka kekerasan terhadap anak yang tercatat di Jawa Barat sepanjang 2025 seharusnya menjadi alarm keras bagi dunia pendidikan: 2.215 kasus, terdiri dari 1.424 kekerasan seksual, 499 psikis, dan 428 fisik. Meski bukan seluruhnya kasus perundungan, skala ini menunjukkan betapa rapuhnya perlindungan anak. Menganggap bullying anak pelajar sebagai masalah insidental adalah sikap abai. Kekerasan psikis yang tercatat, misalnya, sering berkelindan dengan perundungan di sekolah: penghinaan berulang, ancaman, dan tekanan sosial yang menghancurkan rasa aman. Kepala dinas yang menangani perlindungan anak menegaskan bahwa pencegahan perundungan membutuhkan ekosistem perlindungan yang melibatkan keluarga, sekolah, pemerintah, masyarakat, hingga lingkungan digital. Pernyataan ini penting: solusi tidak bisa berhenti pada satu pelatihan guru atau satu kampanye media sosial. Tanpa perubahan sistemik, setiap program edukasi anti-bullying hanya akan menjadi slogan yang cepat dilupakan.
Satgas Antiperundungan: Mengikat Peran Guru, Orang Tua, dan PGRI
Langkah Pemkab Pemalang membentuk pokja dan satgas antiperundungan adalah contoh konkret bagaimana pencegahan perundungan sekolah mulai diperlakukan sebagai urusan bersama, bukan sekadar masalah disiplin siswa. Plt bupati menegaskan bahwa persoalan bullying tidak bisa diserahkan hanya kepada guru atau organisasi profesi; guru, kepala sekolah, orang tua murid, PGRI, dan dinas pendidikan harus duduk satu meja. Ini tepat, karena peran orang tua guru saling terkait: guru mengelola iklim kelas, orang tua membentuk karakter di rumah, sementara PGRI dan dinas pendidikan menjadi penentu kebijakan dan budaya kelembagaan. Rencana menjadikan forum diskusi hingga Desember sebagai ruang merumuskan regulasi dan strategi pencegahan menunjukkan kesadaran bahwa satgas antiperundungan bukan sekadar struktur di atas kertas, tetapi garda terdepan yang membutuhkan mandat jelas, alur koordinasi, dan dukungan infrastruktur agar sekolah benar-benar aman dan nyaman bagi siswa.
Edukasi Anti-Bullying: Menggeser Fokus dari Nilai ke Karakter
Selama pendidikan masih menempatkan pencapaian akademik sebagai tujuan utama, pencegahan perundungan akan selalu kalah prioritas. Padahal, pembentukan karakter, empati, penghargaan terhadap perbedaan, serta keberanian melaporkan perundungan seharusnya menjadi inti edukasi anti-bullying di sekolah. Dinas yang menangani perlindungan anak menekankan pentingnya komunikasi terbuka di keluarga agar anak merasa aman menceritakan masalahnya. Di sekolah, mekanisme pengaduan yang jelas wajib ada, bukan sekadar kotak saran yang tidak pernah dibuka. Anak juga perlu didorong untuk berani melaporkan ketika melihat atau mengalami perundungan. Tanpa budaya melapor, satgas antiperundungan akan kekurangan informasi dan kasus akan terus bersembunyi di balik tembok kelas. Edukasi yang menekankan hak anak, bukan hanya kewajiban, membantu siswa memahami bahwa mereka berhak atas lingkungan belajar yang bebas dari kekerasan, baik fisik maupun psikis.
Menuju Ekosistem Perlindungan Anak yang Nyata, Bukan Seremonial
Upaya pemerintah daerah menyiapkan langkah bersama untuk menuntaskan persoalan bullying di sekolah patut diapresiasi, tetapi harus diawasi agar tidak berhenti pada seremoni dan jargon. Rencana pemenuhan infrastruktur pendukung di Pemalang, misalnya, hanya akan bermakna jika diiringi pengawasan yang ketat dan komitmen penegakan aturan. Di sisi lain, pemerintah provinsi melalui dinas terkait terus mendorong perlindungan anak lewat edukasi keluarga dan masyarakat serta penguatan peran orang tua. Ini menunjukkan arah kebijakan yang mulai mengakui pentingnya ekosistem, bukan pendekatan tunggal. Kesimpulannya, pencegahan perundungan sekolah menuntut keberanian politik dan konsistensi: guru harus dilindungi ketika menindak, orang tua harus diajak berdialog, komunitas lokal perlu dilibatkan dalam kampanye nilai, dan satgas antiperundungan harus diberi kewenangan nyata. Tanpa itu, setiap tragedi bullying berikutnya hanya akan memicu siklus keprihatinan tanpa perubahan.
