Prasmanan Menawarkan Perbaikan yang Terasa di Meja Makan
MBG prasmanan adalah pola penyajian makan bergizi gratis di sekolah yang memungkinkan siswa mengambil makanan langsung saat waktu makan dan menentukan porsi sesuai kebutuhan. Perubahan cara menyajikan ini tampak sederhana, tetapi dapat memengaruhi suhu hidangan, sisa makanan, dan pengalaman makan anak.
Di Kudus, dua SD negeri di Kecamatan Kaliwungu dan Mejobo menjalani uji coba MBG prasmanan selama dua pekan, dengan siswa kelas V dan VI sebagai sasaran. Siswa dan guru menyambut metode tersebut; makanan dinilai lebih hangat dan segar karena tidak perlu menunggu proses pengemasan seperti pada kotak. Penyajian langsung juga berpotensi mengurangi sisa makanan: anak mengambil sesuai selera dan kebutuhannya, bukan dipaksa menghabiskan porsi tetap. Fleksibilitas ini pun dapat membantu siswa menghindari makanan pemicu alergi. Manfaatnya masuk akal, tetapi pengalaman dua sekolah belum cukup untuk membuktikan bahwa model ini siap diterapkan di semua tempat. Uji coba tersebut lebih tepat dipandang sebagai evaluasi awal tentang kecocokan layanan di sekolah.
Mataram Menunjukkan Batas Penerapan
Pemprov Nusa Tenggara Barat memulai uji coba prasmanan di SD Al-Iqro, Mataram, pada 27 Oktober 2026. Respons siswa positif: mereka menyukai makanan yang tetap hangat dan kemudahan mengambil porsi sendiri. Seorang siswa kelas VI juga menilai hidangan dalam wadah pada pola sebelumnya kerap terasa dingin. Ini menguatkan alasan praktis untuk menguji metode baru, tetapi tidak menghapus persoalan di belakang layanan.
Ketua Satgas MBG NTB, Fathul Gani, menyoroti keterbatasan sarana SPPG dan sebaran sekolah yang dilayani. Satu SPPG, misalnya, dapat memasok hingga 14 sekolah, sehingga distribusi dan kebutuhan perlengkapan prasmanan menjadi lebih rumit. Insentif operasional Rp2 ribu per porsi juga dinilai memberatkan sebagian mitra; sebelumnya, nilai porsi disebut Rp10 ribu untuk porsi besar dan Rp8 ribu untuk porsi kecil. Angka ini memperlihatkan bahwa biaya operasional MBG bukan urusan tambahan: tanpa dukungan sarana dan perhitungan biaya yang memadai, pengalaman baik di sekolah sulit dijaga ketika cakupan diperluas.
Uji Coba Meluas, tetapi Tidak Seragam
Penjajakan tidak berhenti di Kudus dan Mataram. Badan Pelayanan dan Pemenuhan Gizi Muhammadiyah menguji model prasmanan di 20 SPPG yang tersebar di enam provinsi: Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Lampung, Kalimantan Utara, dan Sulawesi Tenggara. Skala ini menunjukkan minat terhadap model tersebut, bukan bukti bahwa satu pola cocok untuk semua sekolah.
Muhammadiyah menilai makan bersama dapat menjadi ruang belajar budaya antre, ketertiban, tanggung jawab, kebersamaan, serta kebiasaan berdoa. Namun, perlengkapan tambahan harus memenuhi standar, sementara kondisi lapangan dan karakter penerima manfaat berbeda-beda. Di NTB, wilayah dengan jarak antarsekolah yang lebih dekat dinilai lebih siap; Kota Bima ditawarkan sebagai lokasi uji coba berikutnya. Kesimpulannya jelas: manfaat pendidikan dan mutu hidangan layak diuji, tetapi keputusan perluasan harus mengikuti kesiapan SPPG dan geografi setempat. Menjadikan prasmanan sebagai kewajiban seragam sebelum kendala ini dibereskan berisiko mengubah solusi yang disukai siswa menjadi beban bagi penyedia layanan.
