Dari Ompreng ke Prasmanan: Inti Transformasi Program MBG
Program Makan Bergizi Gratis dengan sistem prasmanan adalah pola penyajian makanan di sekolah di mana siswa mengambil sendiri menu bergizi sesuai kebutuhan, bukan menerima porsi seragam dalam ompreng, sehingga konsumsi lebih sesuai selera, limbah makanan berkurang, dan kualitas sajian terasa lebih segar sekaligus tetap mengikuti batas anggaran per porsi yang telah ditetapkan. Pergeseran dari sistem ompreng ke sistem prasmanan ini bukan sekadar perubahan teknis, melainkan keputusan politis tentang bagaimana negara memandang nutrisi siswa sebagai investasi, bukan biaya. Intinya: makanan yang sama, anggaran yang sama, tetapi cara membaginya diubah agar lebih adil terhadap perbedaan kebutuhan anak. Di sinilah letak inovasinya—mengutak-atik cara distribusi, bukan menambah uang.
Denpasar: Laboratorium Hidup Sistem Prasmanan Sekolah
SDN 14 Dangin Puri di Denpasar menjadi salah satu contoh paling konkret bagaimana sistem prasmanan sekolah mengubah keseharian siswa. Uji coba Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan skema prasmanan dimulai pada Senin, 5 Oktober 2026 dan direncanakan berlangsung 10 hari kerja, melibatkan 63 siswa kelas 5 dan 6 dari total 205 penerima MBG. Di sini, siswa bukan hanya penerima manfaat, tetapi juga pelayan bagi teman-temannya secara bergilir. Kepala sekolah menyebut skema ini melatih kemandirian dan rasa tanggung jawab, namun konsekuensinya waktu istirahat menyusut karena proses prasmanan memakan sekitar 30 menit, lebih lama dibanding sistem ompreng. Dari sisi pengalaman makan, siswa seperti Made Bagus terang-terangan menyebut MBG prasmanan "lebih enak" karena makanan terasa baru matang dan menu berganti-ganti, membuat mereka berharap skema ini berlanjut.
Mengapa Prasmanan Efektif Mengurangi Limbah Makanan
Alasan utama sistem prasmanan dipandang sebagai terobosan adalah kemampuannya mengurangi limbah makanan tanpa mengubah anggaran Program Makan Bergizi Gratis. Dalam sistem ompreng, anak bertubuh kecil dan besar menerima porsi yang sama, padahal kebutuhan makan mereka berbeda. Akibatnya, sisa makanan menumpuk di tempat sampah, sementara sebagian siswa masih lapar. Dengan prasmanan, porsi awal tetap disiapkan setara, tetapi siswa boleh menambah jika masih ada sisa di meja saji, sehingga makanan berlebih dialihkan ke mulut, bukan ke tempat sampah. Kepala Badan Gizi Nasional menegaskan anggaran tetap Rp15.000 per porsi, namun tingkat "habis" dan kebersihan lebih tinggi di lokasi yang sudah menjalankan prasmanan. Ini poin penting: penghematan bukan datang dari mengurangi kualitas atau kuantitas, melainkan dari menutup kebocoran berupa limbah makanan yang selama ini diabaikan.
Dampak ke Nutrisi Siswa dan Kualitas Pembelajaran
Dari sudut nutrisi siswa, sistem prasmanan sekolah memberi ruang bagi anak untuk menyesuaikan jumlah makanan yang diambil dengan rasa lapar dan preferensi mereka. Harapannya, konsumsi makanan bergizi meningkat karena siswa tidak dipaksa menghabiskan porsi yang tidak sesuai, melainkan memilih dan menghabiskan yang mereka inginkan. Ini sejalan dengan tujuan Program Makan Bergizi Gratis: bukan sekadar membagi nasi dan lauk, tetapi memastikan nutrisi benar-benar masuk ke tubuh anak, bukan berhenti di piring. Namun, uji coba di Denpasar menunjukkan sisi lain: waktu istirahat berkurang, bahkan ada siswa yang mengeluh tidak sempat beristirahat karena jam pelajaran berikutnya dimulai pukul 10.00. Artinya, keberhasilan nutrisi siswa tidak boleh mengorbankan hak mereka atas istirahat dan bermain. Desain jadwal sekolah harus ikut beradaptasi, bukan hanya dapur dan meja saji.
Target 5.000 SPPG: Ambisi Besar, Tantangan Nyata
Badan Gizi Nasional memasang target ambisius: 5.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menerapkan MBG prasmanan pada akhir 2026. Saat ini baru 66 SPPG yang menjalankan percontohan di berbagai wilayah, dari Pulau Jawa, Aceh, Palembang hingga daerah 3T seperti Merauke. Rencananya, jumlah itu akan dinaikkan bertahap—dari puluhan menjadi ratusan, lalu ribuan—setelah evaluasi dua mingguan memperbaiki persoalan operasional. Namun perlu dicatat, penerapan prasmanan tidak bisa dipaksakan. Setiap sekolah harus menyetujui, mulai dari kepala sekolah, guru, hingga wali murid, dan BGN menegaskan metode ini tidak dimaksudkan menambah beban kerja guru. Di balik ambisi angka, keberhasilan sesungguhnya bergantung pada hal yang lebih halus: kesiapan dapur, peralatan, SOP keamanan pangan, dan kemauan sekolah melihat fungsi edukasi di balik "melayani teman sendiri". Jika aspek-aspek ini diabaikan, prasmanan berisiko menjadi sekadar proyek angka, bukan perubahan budaya makan.
