Penerimaan anak menjadi alasan kuat untuk menguji perluasan
MBG prasmanan adalah metode penyajian program makan bergizi yang memungkinkan siswa mengambil makanan sendiri sesuai kebutuhan dan selera, dengan makanan disediakan bersama alih-alih dikemas satu per satu. Di Kudus, uji coba selama dua minggu di dua SD negeri di Kecamatan Kaliwungu dan Mejobo menyasar siswa kelas V dan VI. Wakil Bupati sekaligus Ketua Satgas MBG Kudus, Bellinda Putri Sabrina Birton, menyebut pelaksanaannya berjalan baik dan disukai anak-anak serta guru. Respons itu penting: model yang diterima murid lebih mungkin membentuk kebiasaan makan yang baik daripada skema yang terasa seragam dan kurang menarik. Bellinda juga menilai makanan dapat tersaji lebih segar dan hangat karena tidak perlu dikemas satu per satu. Siswa bisa memilih porsi sesuai kebutuhan, sehingga sisa makanan berpotensi berkurang. Namun, hasil awal ini adalah alasan untuk menguji lebih luas, bukan bukti bahwa prasmanan cocok diterapkan tanpa penyesuaian di semua sekolah.
Dua uji coba, dua skala pembelajaran
Pengalaman Kudus berangkat dari pelaksanaan di dua sekolah, sedangkan Muhammadiyah menguji model yang sama melalui Badan Pelayanan dan Pemenuhan Gizi Muhammadiyah di 20 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang tersebar di enam provinsi: Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Lampung, Kalimantan Utara, dan Sulawesi Tenggara. Perbedaan skala memberi dua jenis pelajaran. Kudus menawarkan gambaran langsung tentang penerimaan siswa dan kesiapan pemerintah daerah untuk menindaklanjuti hasil uji coba. Muhammadiyah, dengan jangkauan lebih luas, menempatkan penyajian prasmanan sebagai cara menjaga mutu pangan sekaligus ruang belajar budaya antre, tertib, bertanggung jawab, dan menghargai orang lain. Keduanya memperkuat alasan untuk menilai MBG bukan hanya dari makanan yang sampai ke siswa, tetapi juga dari pengalaman mereka saat makan. Meski demikian, hasil dari sekolah atau SPPG yang beragam tidak otomatis dapat disamakan; konteks dan kesiapan layanan tetap menentukan.
Kelancaran layanan harus menyusul antusiasme
Sebelum perluasan, penyelenggara perlu menjawab pertanyaan praktis yang menentukan apakah manfaat prasmanan bertahan dalam kegiatan sehari-hari. Apakah antrean dapat bergerak lancar tanpa memangkas waktu makan? Bagaimana porsi dan pilihan menu diatur agar semua siswa terlayani, termasuk anak dengan alergi? Siapa yang mendampingi pembagian makanan dan menjaga ketertiban? Di Kudus, metode ini masih memerlukan adaptasi dan sosialisasi, sementara sekolah perlu mendapat pendampingan dari perwakilan dapur penyedia agar pembagian berjalan tertib. Muhammadiyah juga mengingatkan bahwa model prasmanan tidak sesuai untuk semua SPPG: perlengkapan tambahan harus memenuhi standar, dan kondisi lapangan serta karakter penerima manfaat berbeda-beda. Artinya, konsistensi pelaksanaan tidak cukup bergantung pada antusiasme awal. Perlu ada standar penyajian, dukungan perlengkapan, dan pembagian tanggung jawab yang jelas, sembari memberi ruang bagi sekolah menyesuaikan alur dengan usia siswa.
Perluasan layak dilakukan bertahap
Pemkab Kudus menyatakan siap memperluas MBG prasmanan setelah masa uji coba, dengan pelaksanaan mengikuti arahan pemerintah pusat. Penerapan bagi siswa kelas bawah masih menunggu evaluasi dan petunjuk lebih lanjut, sehingga kesiapan untuk melanjutkan tidak berarti semua jenjang harus langsung memakai pola yang sama. Sikap bertahap ini patut dipertahankan. Sebelum menambah sekolah, penyelenggara perlu menilai waktu antre, kecukupan alat, konsistensi mutu makanan, penanganan kebutuhan khusus, serta kemampuan petugas menjaga alur penyajian. Pengalaman Muhammadiyah menunjukkan bahwa program makan bergizi dapat disesuaikan dengan karakter tempat layanan, bukan dipaksakan dalam satu format. Jika evaluasi menjawab persoalan itu dan penerimaan anak tetap baik, perluasan punya dasar yang lebih kuat. Tujuan akhirnya bukan sekadar mengganti kotak dengan meja prasmanan, melainkan menyediakan makanan yang layak, mengurangi sisa, dan memberi pengalaman makan yang tertib serta mendidik.
Kesimpulannya, uji coba MBG di Kudus dan pengujian Muhammadiyah di enam provinsi memberi sinyal yang menjanjikan, tetapi belum menjadi alasan untuk menerapkan metode seragam di mana-mana. Minat anak merupakan modal penting; kelancaran layanan dan konsistensi mutu akan menentukan apakah model ini pantas diperluas.
