Prasmanan memberi siswa kendali atas porsi
MBG prasmanan adalah cara penyajian Makan Bergizi Gratis di sekolah yang memungkinkan siswa mengambil makanan sendiri, dengan porsi awal terukur dan tambahan tersedia bagi yang masih membutuhkan. Model ini patut dicoba karena memberi siswa pilihan tanpa menghapus standar gizi. Di Kudus, mayoritas siswa SD merespons positif uji coba tersebut: makanan dinilai lebih hangat dan segar, sementara anak dapat mengambil porsi sesuai kebutuhan. Selama dua pekan, uji coba pemerintah pusat berlangsung di dua SD negeri di Kecamatan Kaliwungu dan Mejobo, dengan siswa kelas V dan VI sebagai kelompok awal.
Pilihan mengambil lauk sesuai selera atau menghindari bahan pemicu alergi juga membuat hidangan lebih mungkin disantap, bukan tersisa di wadah. Satgas MBG Kudus menilai prasmanan berpotensi mengurangi makanan terbuang karena siswa tidak wajib menerima seluruh menu dalam porsi yang sudah ditentukan. Namun, manfaat itu bukan alasan untuk membiarkan porsi tanpa kendali: takaran awal dan komposisi gizi tetap perlu dijaga.
Respons positif belum berarti semua siswa siap
Pengalaman di Kudus memberi gambaran manfaat bagi siswa SD, sedangkan uji coba di SMP Kemala Bhayangkari 3, Jakarta Selatan, menyoroti pekerjaan yang berbeda: membiasakan siswa melayani diri sendiri. Pada minggu ketiga, evaluasi berfokus pada kesiapan dan adaptasi peserta didik terhadap mekanisme prasmanan. Perbedaan fokus ini penting. Sistem yang disukai anak belum tentu langsung tertib saat diterapkan dalam skala kelas, apalagi ketika siswa harus mengantre, mengambil makanan, dan kembali ke kegiatan belajar.
Pihak pelaksana di sekolah tersebut juga menekankan perlunya manajemen piket kelas dan pengaturan jam makan agar penyajian tidak mengganggu pelajaran. Karena itu, keberhasilan uji coba MBG sebaiknya tidak hanya diukur dari makanan yang habis atau komentar siswa. Kemampuan sekolah mengatur alur, mendampingi anak, serta menyediakan waktu yang cukup sama pentingnya. Prasmanan bisa mendidik kemandirian, tetapi tanpa pembiasaan dan pengawasan, kebebasan memilih mudah berubah menjadi kekacauan.
Antrean dan kesiapan menentukan laju penerapan
Kekhawatiran tentang antrean bukan penolakan terhadap gagasan prasmanan, melainkan peringatan bahwa kondisi sekolah berbeda-beda. Jika alur tidak diatur, kerumunan dapat menghambat pembagian makanan; sekolah dengan jumlah murid besar juga perlu mempertimbangkan waktu makan dan fasilitas yang tersedia. Antrean makan sekolah karena itu harus dirancang, bukan dianggap akan tertib dengan sendirinya. Pembagian giliran, pendampingan, dan penempatan meja saji perlu disesuaikan dengan usia siswa serta tata ruang masing-masing.
BGN menerapkan sistem secara bertahap karena dapur penyedia dan pihak sekolah perlu dilatih serta dipastikan siap secara teknis. Porsi awal tetap mengikuti standar gizi, sementara makanan tambahan disediakan untuk siswa yang masih memerlukan. Pendekatan bertahap ini lebih masuk akal daripada menyeragamkan penerapan sekaligus: kesiapan dapur, fasilitas, tenaga pendamping, dan kebiasaan siswa tidak sama di setiap tempat. Hasil evaluasi dari berbagai daerah akan menjadi dasar pengembangan berikutnya, sedangkan perluasan metode masih menunggu petunjuk dan kebijakan resmi pemerintah pusat.
Kesimpulannya, MBG prasmanan menawarkan makanan lebih segar, pilihan yang lebih sesuai bagi siswa, dan peluang mengurangi sisa. Namun, keunggulan tersebut hanya bertahan bila standar gizi, antrean, dan kesiapan sekolah dijaga bersama. Uji coba perlu diteruskan dengan evaluasi yang jujur; penerapan luas sebaiknya mengikuti kemampuan tiap sekolah, bukan sekadar mengejar keseragaman.
