Ruang hijau harus hadir di lingkungan padat
Ruang terbuka hijau adalah ruang yang ditumbuhi vegetasi dan dapat memberi warga tempat untuk beraktivitas sekaligus membantu membuat lingkungan lebih nyaman. Kebutuhannya tidak boleh ditentukan semata-mata oleh ketersediaan lahan kosong: justru kawasan yang paling sulit menyediakan taman sering kali paling membutuhkan perhatian. Minimnya ruang terbuka hijau di Jakarta Utara menjadi sorotan DPRD DKI Jakarta. Wakil Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Muhammad Idris meminta Dinas Pertamanan dan Hutan Kota memprioritaskan pemerataan penghijauan dalam penyusunan program dan anggaran APBD 2027. Desakan ini tepat sasaran. Jika program hanya mengutamakan wilayah yang mudah dibangun, warga permukiman rapat akan terus kehilangan akses ke ruang publik yang dekat dengan rumah.
Koja dan Lagoa menghadapi keterbatasan lahan
Koja dan Lagoa memperlihatkan persoalan itu dengan jelas: penduduknya padat, tetapi ruang untuk membangun taman bermain sangat terbatas. Idris menyebut kedua kawasan tersebut nyaris tidak memiliki celah lahan untuk taman bermain warga. Dampaknya terasa dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa ruang terbuka yang mudah dijangkau, kesempatan warga untuk berkumpul dan beraktivitas di luar rumah ikut menyempit. Masalahnya bukan sekadar kurangnya taman yang terlihat di peta, melainkan sulitnya menyediakan ruang publik di lingkungan yang sudah penuh. Karena itu, RTH Koja Lagoa tak bisa ditangani dengan pendekatan yang hanya mengandalkan lahan luas. Perencanaan perlu berangkat dari kebutuhan setempat dan mencari cara agar penghijauan tetap hadir meski ruang terbatas.
Taman Jakarta Utara memerlukan pendekatan berbeda
Kondisi Jakarta Utara yang cenderung gersang dan panas membuat penambahan penghijauan lebih dari sekadar urusan mempercantik lingkungan. Namun, keterbatasan lahan memang membuat pembangunan taman konvensional sulit dilakukan. Idris mengusulkan pengadaan dan penanaman pohon berukuran besar, serta menyebut ruang di bawah jalan tol sebagai salah satu alternatif ketika lahan kosong sulit ditemukan. Gagasan ini layak ditindaklanjuti, tetapi pemerataan tidak boleh berhenti pada satu solusi yang cocok untuk semua tempat. Pemerintah perlu menilai lokasi dan kebutuhan warga agar ruang yang tersedia bisa digunakan dengan aman dan bermanfaat. Untuk taman Jakarta Utara, ukuran keberhasilan seharusnya bukan hanya jumlah ruang hijau yang dibangun, melainkan juga apakah warga di kawasan padat dapat menjangkaunya.
APBD harus menjawab kebutuhan warga
Desakan Idris menempatkan penyusunan APBD 2027 sebagai kesempatan untuk mengubah pemerataan RTH dari seruan menjadi prioritas kerja. Ia meminta Dinas Pertamanan dan Hutan Kota mempertimbangkan kondisi wilayah dan kebutuhan masyarakat saat menyusun program penghijauan. Arah itu penting: penambahan taman dan pohon tidak seharusnya terkonsentrasi di kawasan yang masih memiliki lahan luas, sementara permukiman padat dibiarkan tanpa ruang publik. Pilihan seperti penanaman pohon besar atau pemanfaatan ruang di bawah jalan tol patut diperiksa sebagai bagian dari jawaban, bukan alasan untuk mengabaikan kebutuhan taman bermain warga. Pada akhirnya, pemerataan berarti memastikan lingkungan yang paling sulit menyediakan lahan tetap memperoleh perhatian. Koja dan Lagoa harus masuk dalam pertimbangan nyata, bukan hanya disebut sebagai contoh masalah.
