Tekanan fiskal harus mengubah prioritas
Seleksi proyek infrastruktur adalah proses menentukan pembangunan mana yang paling mendesak, legal, siap dikerjakan, dan memberi manfaat nyata dengan kemampuan anggaran yang tersedia. Ketika ruang fiskal menyempit, ukuran keberhasilan bukan banyaknya proyek yang dimulai, melainkan manfaat yang bertahan bagi warga. Anggota Badan Anggaran DPRD Kaltim Agusriansyah Ridwan menilai tekanan APBD perlu menjadi momentum untuk meninjau ulang prioritas; pembangunan gedung baru, menurutnya, tidak semestinya menjadi fokus utama. Anggaran Kaltim perlu diarahkan lebih dahulu pada kebutuhan dasar dan program yang membuka peluang ekonomi, terutama bagi generasi muda. Jalan, air bersih, dan listrik tetap penting karena menopang kegiatan masyarakat, tetapi proyek penunjang yang belum mendesak patut ditunda. Ini bukan alasan menghentikan pembangunan, melainkan tuntutan agar setiap rupiah menjawab kebutuhan yang jelas.
Pemerataan tak boleh mengorbankan mutu
Perluasan akses ke wilayah pedalaman tetap layak menjadi prioritas, tetapi pemerataan tanpa konstruksi yang baik berisiko menghasilkan jalan yang cepat rusak dan membebani anggaran lagi. DPRD mengingatkan pemerintah agar proyek infrastruktur memenuhi kebutuhan warga sekaligus menjaga kualitas pekerjaan dan ketepatan belanja. Pengawasan, kata Wakil Ketua Komisi III Akhmed Reza Fachlevi, harus mencakup perencanaan, pelaksanaan, hingga proyek selesai; spesifikasi teknis dan standar konstruksi tidak boleh dikendurkan demi mengejar target. Jalan yang memadai membantu mobilitas, distribusi hasil pertanian dan komoditas, serta akses menuju layanan dasar. Karena itu, menilai proyek hanya dari panjang ruas atau cepatnya penyelesaian adalah cara ukur yang keliru. Daya tahan hasil dan manfaat sehari-hari semestinya menjadi bagian utama evaluasi, bukan pelengkap setelah anggaran terserap.

Usulan kontrak tahun jamak belum siap disetujui
Rencana kontrak tahun jamak (MYC) 2027–2029 senilai Rp1,24 triliun belum memperoleh persetujuan DPRD. Agusriansyah menegaskan belum ada keputusan penolakan formal karena pembahasan dan tahapan persetujuan belum berlangsung. Usulan itu direvisi dari Rp1,28 triliun menjadi Rp1,24 triliun; paketnya mencakup pembangunan RSUD Aji Muhammad Salehuddin II sebesar Rp444,83 miliar, Jalan Sotek-Bongan Rp241,98 miliar, serta Jalan Gerunggung-Lambakan-Kepala Telake Rp556,98 miliar. Di sisi lain, Fraksi PAN-NasDem menolak usulan MYC tersebut dan menilai pembangunan Jalan Sotek-Bongan belum layak disetujui sebelum dasar kewenangan, dokumen administrasi, dan izin dipastikan. Sebagian trase disebut bersinggungan dengan Hutan Lindung Gunung Beratus, sehingga status kawasan dan izin penggunaan lahan perlu jelas sebelum pekerjaan berjalan.

Kesiapan dan kemampuan membayar harus diuji
Besarnya komitmen tiga tahun membuat kelayakan teknis dan kemampuan fiskal tak bisa dipisahkan. APBD Kaltim pada 2026 berada di kisaran Rp14 triliun dan diperkirakan turun menjadi sekitar Rp12 triliun; angka itu memperkuat alasan untuk tidak menyetujui proyek sebelum seluruh konsekuensinya terang. DPRD juga mempertanyakan penggunaan dana provinsi untuk ruas berstatus non-status, sementara jalan yang menjadi kewenangan provinsi masih membutuhkan peningkatan. Setiap paket perlu dikaji bersama komisi dan organisasi perangkat daerah terkait, dengan kelengkapan studi kelayakan, AMDAL, DED, serta kepastian status lahan. Rapat kerja Banggar dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang dijadwalkan 15 November 2026 ditunda, dan pembahasan internal dilakukan sebagai gantinya. Fraksi PAN-NasDem masih akan membahas sikap akhirnya. Urutan ini tepat: pastikan kebutuhan, legalitas, kesiapan, dan kemampuan membayar sebelum mengikat anggaran lintas tahun.
Seleksi ketat adalah perlindungan bagi warga
Pembangunan tidak boleh berhenti pada perdebatan apakah suatu proyek tampak merata atau besar skalanya. Pemerintah perlu menunjukkan bahwa proyek menjawab kebutuhan yang mendesak, berada dalam kewenangan yang tepat, siap secara teknis dan perizinan, serta menghasilkan infrastruktur yang tahan lama. Untuk Jalan Sotek-Bongan dan paket MYC lainnya, persetujuan semestinya mengikuti bukti kesiapan, bukan mendahuluinya. Dalam kondisi fiskal yang diperkirakan mengetat, menunda atau mengubah proyek yang belum memenuhi syarat bukan kemunduran; itu bentuk disiplin agar dana publik tidak terkunci pada pekerjaan yang manfaat dan risikonya belum terukur. Kesimpulannya, anggaran Kaltim harus membeli hasil yang benar-benar berguna, bukan sekadar daftar proyek yang selesai dibangun.






