Anggaran daerah moderat sebagai tameng fiskal
Anggaran daerah moderat adalah pendekatan perencanaan keuangan publik yang menempatkan asumsi pendapatan dan belanja dalam koridor realistis, hati-hati, dan konservatif, agar pemerintah tidak terjebak defisit struktural ataupun penumpukan utang ketika target penerimaan tidak tercapai. Dalam konteks RAPBD 2027, Pemerintah Kota Samarinda memilih jalur ini secara sadar sebagai koreksi atas pengalaman pahit beberapa tahun sebelumnya. Pemkot secara terang menghindari godaan menulis angka pendapatan tinggi di atas kapasitas riil fiskal, khususnya di tengah kebijakan efisiensi Transfer ke Daerah (TKD) dan fluktuasi ekonomi nasional yang sulit diprediksi. Ini bukan sekadar penyesuaian teknis, melainkan pergeseran paradigma: dari APBD yang agresif ke APBD yang mengutamakan fiskal sehat daerah dan keberlanjutan jangka panjang.
Pelajaran 2025: Ketika optimisme berujung utang
Keputusan beralih ke anggaran daerah moderat lahir dari luka anggaran yang masih segar. Wali Kota Andi Harun menegaskan bahwa penganggaran 2025 menjadi pelajaran berharga karena pemerintah saat itu menyusun rencana terlalu optimistis sehingga akhirnya harus berutang ketika estimasi penerimaan tidak masuk seperti yang direncanakan. Kata kuncinya bukan buruknya tata kelola, tetapi salah menakar realitas penerimaan. Di sinilah bahaya optimisme fiskal yang berlebihan: proyek berjalan, kontrak diteken, namun kas daerah tidak sanggup mengimbangi. Pengalaman ini mendorong koreksi sikap: bukan lagi mengejar postur APBD besar, melainkan menjaga fiskal sehat daerah sebagai prioritas. Utang daerah boleh jadi alat, tetapi ketika muncul karena perencanaan yang terlalu berani, ia berubah menjadi jebakan yang menggerus ruang fiskal masa depan.
RAPBD 2027: Konservatif, realistis, dan terukur
RAPBD 2027 dirancang dengan sikap realistis dan hati-hati guna mencegah risiko defisit maupun beban utang daerah. Estimasi total anggaran disusun sekitar Rp3,4 triliun dengan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp1,3 triliun, sembari menunggu rincian pendapatan transfer dari pusat dan provinsi. Ini langkah penting: belanja tidak lagi digantungkan pada asumsi transfer yang belum pasti. Dokumen RAPBD 2027 yang disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Masa Persidangan III selanjutnya akan dibahas terperinci oleh Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah. Dalam proses ini, belanja-belanja prioritas akan diasah agar selaras dengan kapasitas fiskal 2027 dan kebijakan efisiensi TKD, sehingga setiap rupiah belanja berdiri di atas pijakan pendapatan yang lebih terukur, bukan harapan kosong.
Perencanaan keuangan konservatif sebagai mitigasi risiko
Pendekatan konservatif dalam perencanaan keuangan daerah di Samarinda adalah strategi mitigasi risiko, bukan tanda ketakutan. Penyusunan angka-angka RAPBD ditegaskan harus secermat dan seteliti mungkin agar pemerintah tidak lagi menyusun rencana belanja yang terlalu berlebih atau optimistis. Prinsipnya jelas: lebih baik memiliki SiLPA yang aman daripada menanggung proyek tak terbayar akibat penerimaan yang meleset. Di tengah dinamika TKD, Pemkot memilih mengedepankan postur anggaran daerah moderat demi menjaga APBD tetap sehat dan mandiri. Sikap ini sejalan dengan fokus pencegahan utang daerah: belanja dikunci ketat pada kemampuan riil kas, sementara potensi tambahan transfer akan ditampung melalui APBD Perubahan jika kebijakan pusat berubah kemudian. Ini cara disiplin membangun fiskal sehat daerah sambil tetap memberi ruang adaptasi terhadap perkembangan ekonomi.
Kepemimpinan dan arah baru keberlanjutan fiskal
Sikap moderat dalam RAPBD 2027 menunjukkan garis besar kepemimpinan Andi Harun yang memprioritaskan keberlanjutan finansial dalam pengelolaan keuangan publik. Dalam rapat paripurna yang membahas perubahan KUA-PPAS 2026 dan penyampaian nota keuangan RAPBD 2027, ia menegaskan betapa penting menyusun anggaran dengan prinsip kehati-hatian agar tidak menimbulkan masalah di sisi keuangan daerah di kemudian hari. Pernyataannya lugas: menyusun belanja secermat mungkin jauh lebih prudent dibanding terlalu optimistis lalu terjerembap dalam utang. Dengan mengandalkan perencanaan keuangan konservatif, postur anggaran moderat, dan penyelarasan program prioritas dengan kapasitas fiskal, Samarinda mengirim pesan kuat ke daerah lain: pencegahan utang daerah jangka panjang dimulai dari keberanian menahan nafsu belanja hari ini. Jika konsisten, model ini layak dijadikan rujukan tata kelola fiskal yang lebih sehat.
