Revolusi Sunyi dalam Perubahan APBD: Dari Seremonial ke Beton dan Aspal
Perubahan APBD adalah proses penyesuaian ulang anggaran daerah di tengah tahun berjalan untuk mengalihkan belanja pemerintah daerah dari pos yang kurang mendesak menuju program yang lebih prioritas, seperti infrastruktur, layanan dasar, dan kebutuhan mendesak masyarakat, sehingga postur keuangan bisa lebih selaras dengan realitas lapangan dan target pembangunan lokal yang ingin dicapai.
Langkah Badung dan Serang dalam perubahan APBD 2026 pantas dibaca sebagai “revolusi sunyi” dalam tata kelola anggaran. Di satu sisi, Badung memilih menjadikan pembangunan infrastruktur sebagai tulang punggung struktur belanja, dengan 59,23 persen total belanja perubahan APBD 2026 digelontorkan khusus untuk infrastruktur. Di sisi lain, Wali Kota Serang tidak sekadar menggeser, tetapi meniadakan seluruh anggaran seremonial demi mendongkrak alokasi anggaran infrastruktur menjadi 35 persen dari total belanja. Ini bukan sekadar perubahan teknis, melainkan pernyataan sikap: APBD tidak lagi boleh dihabiskan untuk simbol, melainkan untuk beton, aspal, dan layanan yang terlihat serta terasa oleh warga.
Badung: Infrastruktur sebagai Motor Utama Belanja Daerah
Keputusan Pemerintah Kabupaten Badung dan DPRD menetapkan Raperda perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dalam rapat paripurna pada Jumat 18 September menegaskan orientasi baru mereka terhadap pembangunan fisik. Dengan target pendapatan daerah lebih dari Rp 10,5 triliun yang sebagian besar disokong PAD sekitar Rp 9,7 triliun dan transfer Rp 787 miliar, Badung memilih bersikap agresif pada investasi infrastruktur. Bupati secara terang menyatakan, “Pembangunan infrastruktur mendominasi performa struktur belanja kami. Sebesar 59,23 persen dari total belanja pada perubahan APBD 2026 ini dialokasikan khusus untuk bidang infrastruktur”.
Postur belanja daerah lebih dari Rp 13 triliun itu dibagi ke belanja operasi Rp 6,2 triliun, belanja modal fisik Rp 4,8 triliun, belanja tidak terduga Rp 129 miliar, dan transfer ke desa Rp 1,8 triliun. Ini menunjukkan, prioritas pembangunan lokal diarahkan ke layanan publik nyata, bukan kegiatan administratif yang seremonial sifatnya. Pengadaan tanah untuk kantong parkir guna meredakan kemacetan di kawasan wisata internasional adalah contoh bagaimana alokasi anggaran infrastruktur diterjemahkan menjadi solusi langsung bagi masalah mobilitas warga dan wisatawan.
Serang: Nol Seremonial, 35 Persen untuk Infrastruktur
Pemerintah Kota Serang memilih jalan yang lebih tajam: memangkas habis seluruh anggaran kegiatan seremonial pada APBD Perubahan 2026 guna mendongkrak belanja infrastruktur menjadi 35 persen. Langkah ini disahkan dalam Rapat Paripurna Keputusan Pimpinan DPRD pada Sabtu, 19 September, sengaja dikebut di akhir pekan agar dana pembangunan fisik dapat dieksekusi mulai pekan berikutnya. Pendekatan itu menunjukkan pemahaman bahwa waktu adalah variabel penting dalam politik anggaran—setiap penundaan berarti kualitas layanan publik tertahan.
Wali Kota menegaskan bahwa postur keuangan daerah kini difokuskan pada program prioritas yang langsung menyentuh masyarakat: infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Untuk menopang lonjakan alokasi anggaran infrastruktur, ia menghapus seluruh kegiatan birokrasi yang dianggap tidak esensial. Hasilnya, proporsi infrastruktur naik dari 29 persen di APBD murni menjadi 35 persen di perubahan, dengan nilai sekitar Rp 617 miliar. Kepala BPKAD menargetkan, begitu berita acara Kepim disampaikan Senin pagi dan memperoleh nomor register, pelaksanaan APBD Perubahan bisa berjalan dalam pekan yang sama. Ini menandai hubungan yang lebih sehat antara dokumen anggaran di atas kertas dan pekerjaan fisik di lapangan.
Manfaat Nyata bagi Warga dan Tantangan Konsistensi Kebijakan
Perubahan drastis alokasi anggaran infrastruktur dalam perubahan APBD 2026 membawa dampak langsung bagi warga. Di Badung, belanja modal fisik dan pengadaan tanah untuk kantong parkir dirancang untuk mengurai kemacetan di kawasan wisata yang selama ini mengganggu aktivitas ekonomi dan mobilitas harian. Langkah pemerintah daerah merespons kelangkaan gas elpiji 3 kilogram melalui koordinasi distribusi menunjukkan bahwa fokus fisik tidak menyingkirkan perhatian terhadap kestabilan harga dan inflasi daerah, yang juga dirasakan langsung oleh rumah tangga.
Di Serang, kenaikan porsi belanja infrastruktur hingga 35 persen diiringi janji percepatan eksekusi proyek begitu administrasi provinsi rampung. Jika komitmen ini konsisten, warga berpotensi merasakan perbaikan akses jalan, fasilitas umum, serta layanan dasar yang lebih layak. Namun, pemangkasan total anggaran seremonial dan kegiatan birokrasi yang dianggap tidak esensial menuntut disiplin baru dalam tata kelola: pengawasan harus lebih kuat, kualitas perencanaan teknis proyek harus meningkat, dan komunikasi publik perlu tetap terjaga tanpa bergantung pada acara seremonial yang menghabiskan anggaran.
Kesimpulan: Menguji Keseriusan Prioritas Pembangunan Lokal
Fenomena Badung dan Serang menunjukkan pergeseran penting dalam cara daerah memaknai APBD: bukan sebagai daftar panjang kegiatan, melainkan sebagai instrumen untuk memusatkan sumber daya pada infrastruktur dan layanan prioritas. Pembangunan infrastruktur yang mendominasi struktur belanja Badung dan keberanian Serang menghapus anggaran seremonial guna mencatatkan rekor alokasi anggaran infrastruktur mengirim sinyal kuat bahwa gaya lama penganggaran mulai ditinggalkan.
Namun, keberanian memotong seremonial hanya akan berarti jika diikuti manajemen proyek yang rapi, transparansi, dan evaluasi hasil yang ketat. Perubahan APBD 2026 di dua daerah ini memberi contoh bahwa belanja pemerintah daerah bisa diarahkan lebih produktif tanpa harus menambah utang atau mencari alasan klasik keterbatasan anggaran. Pertanyaan ke depan adalah apakah daerah lain siap mengikuti jejak ini, dan apakah Badung serta Serang mampu menjaga konsistensi hingga infrastruktur yang dijanjikan benar-benar berdiri dan mengubah kualitas hidup warganya.
